Bima, KS. - Koalisi Kependudukan Kabupaten Bima telah dibentuk, Kamis (19/11) kemarin. Tujuan terbentuknya koalisi kependudukan tersebut seb...
Bima, KS.- Koalisi Kependudukan Kabupaten Bima telah dibentuk, Kamis (19/11) kemarin. Tujuan terbentuknya koalisi kependudukan tersebut sebagai upaya BPPKB untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya untuk melakukan Program Keluarga Berencana (KB).
Dalam sambutan yang disampaikan Kepala BPPKB Kabupaten Bima, Drs. H. Arifuddin mengatakan jika Koalisi Kependudukan sudah dibentuk sejak tahun 2004 silam. Namun Organisasi tersebut belum terbentuk secara menyeluruh di Indonesia.
Di Kabupaten Bima sendiri, pada tahun 2015 ini beru terbentuk. Alasannya dibentuknya Koalisi Kependudukan ini sebagai upaya pemerintah untuk menekan angka kelahiran yang tidak bisa dikendalikan saat ini. Misalkan saja di Kabupaten Bima, angka kelahiran pada setiap tahunnya mencapai 40 ribu.“Ini harus menjadi perhatian kita semua agar kita bisa menekan angka kelahiran saat ini. Solusinya kita harus membentuk Koalisi Kependudukan, agar bisa menjadi wadah yang optimal dalam memberikan pencarahan kepada masyarakat,” sebutnya.
Selain itu, dengan maksimalnya Koalisi Kependudukan menjalankan tugasnya, secara tidak langsung mereka melakukan penekanan terhadap angka kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Bima. Logikanya, semakin banyak anak, maka akan semakin banyak beban yang akan ditanggung keluarga. Secara garis besar, tujuan terbentuknya Koalisi Kependudukan, yakni untuk menyadarkan masyarakat untuk memahami program Keluarga Berencana. “Pada Jaman Orde Baru, Program KB berjalan maksimal, namun saat ini agak kendor karena keterbatasan anggaran dan SDM,” katanya.
Ia menambahkan, pentingnya komitmen bersama untuk selaraskan pandangan terkait untuk memaksimalkan Program KB. Jika tidak, hal tersebut akan berdampak negative pada perkembangan kependudukan saat ini.
Selain itu, peran aktif tokoh Agama, masyaakat, LSM, dan media sangat diharapkan, agar masayarakat terketuk hatinya untuk melanjutkan program KB. “Slogan dua anak sudah cukup itu hampir sudah dilupakan, dengan adanya Koalisi kependudukan saat ini bisa dimaksimalkan lagi,” harapnya.
Sementara itu, mewakili Kepala BPPKB Propinsi NTB, Drs, Samaan, M.Si mengatakan, kendornya Program KB di Indonesia karena kurangnya anggaran yang dikucurkan Pemerintah untuk berlangsungnya program KB. Dengan demikian, program KB tidak berjalan efektif. Selain itu, pemahaman masyarakat untuk menjalankan program KB sangat kurang sehingga angka kelahiran tidak terkendali. “Dengan adanya peran semua pihak termasuk pemangku kebijakan maka saya yakin program KB akan berjalan maksimal di NTB khususnya di Kabupaten BIma,” ujarnya.
Selain itu, indicator lainnya karena angka kelahiran Bayi yang selamat tidak mengalami menurunan, sehigga memicu masyarakat untuk memiliki anak lebih dari dua.
Namun, permasalahan lainnya yakni, dengan banyaknya angka kelahiran, maka akan berpengaruh pada tingkat kemiskinan pada masyarakat karena beban yang dikeluarkan kepala keluarga akan bertambah.“Jangan dianggap enteng bertambahnya bayi, karena itu jelas akan menambah pengeluaran keluarga bahkan lebih dari pengeluran orang dewasa,” katanya.
Dengan terbentuknya koalisi Kependudukan, harapannya akan bisa membantu pemerintah untuk menekan angka kelahiran dan mengajak masyarakat untuk maksimalkan program KB.“Kita harus sama-sama memajukan koalisi ini agar bisa bekerja maksimal, dan semoga pengurus yang ada di Koalisi ini bisa bekerja maksimal agar menghasilkan hasil yang baik,”tandasnya.
Untuk periode pertama hasil musyawarah bersama , Ketua Koalisi Kependudukan saat ini dijabat oleh Drs. H. Arifuddin.(KS-Ryan G)
Dalam sambutan yang disampaikan Kepala BPPKB Kabupaten Bima, Drs. H. Arifuddin mengatakan jika Koalisi Kependudukan sudah dibentuk sejak tahun 2004 silam. Namun Organisasi tersebut belum terbentuk secara menyeluruh di Indonesia.
Di Kabupaten Bima sendiri, pada tahun 2015 ini beru terbentuk. Alasannya dibentuknya Koalisi Kependudukan ini sebagai upaya pemerintah untuk menekan angka kelahiran yang tidak bisa dikendalikan saat ini. Misalkan saja di Kabupaten Bima, angka kelahiran pada setiap tahunnya mencapai 40 ribu.“Ini harus menjadi perhatian kita semua agar kita bisa menekan angka kelahiran saat ini. Solusinya kita harus membentuk Koalisi Kependudukan, agar bisa menjadi wadah yang optimal dalam memberikan pencarahan kepada masyarakat,” sebutnya.
Selain itu, dengan maksimalnya Koalisi Kependudukan menjalankan tugasnya, secara tidak langsung mereka melakukan penekanan terhadap angka kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Bima. Logikanya, semakin banyak anak, maka akan semakin banyak beban yang akan ditanggung keluarga. Secara garis besar, tujuan terbentuknya Koalisi Kependudukan, yakni untuk menyadarkan masyarakat untuk memahami program Keluarga Berencana. “Pada Jaman Orde Baru, Program KB berjalan maksimal, namun saat ini agak kendor karena keterbatasan anggaran dan SDM,” katanya.
Ia menambahkan, pentingnya komitmen bersama untuk selaraskan pandangan terkait untuk memaksimalkan Program KB. Jika tidak, hal tersebut akan berdampak negative pada perkembangan kependudukan saat ini.
Selain itu, peran aktif tokoh Agama, masyaakat, LSM, dan media sangat diharapkan, agar masayarakat terketuk hatinya untuk melanjutkan program KB. “Slogan dua anak sudah cukup itu hampir sudah dilupakan, dengan adanya Koalisi kependudukan saat ini bisa dimaksimalkan lagi,” harapnya.
Sementara itu, mewakili Kepala BPPKB Propinsi NTB, Drs, Samaan, M.Si mengatakan, kendornya Program KB di Indonesia karena kurangnya anggaran yang dikucurkan Pemerintah untuk berlangsungnya program KB. Dengan demikian, program KB tidak berjalan efektif. Selain itu, pemahaman masyarakat untuk menjalankan program KB sangat kurang sehingga angka kelahiran tidak terkendali. “Dengan adanya peran semua pihak termasuk pemangku kebijakan maka saya yakin program KB akan berjalan maksimal di NTB khususnya di Kabupaten BIma,” ujarnya.
Selain itu, indicator lainnya karena angka kelahiran Bayi yang selamat tidak mengalami menurunan, sehigga memicu masyarakat untuk memiliki anak lebih dari dua.
Namun, permasalahan lainnya yakni, dengan banyaknya angka kelahiran, maka akan berpengaruh pada tingkat kemiskinan pada masyarakat karena beban yang dikeluarkan kepala keluarga akan bertambah.“Jangan dianggap enteng bertambahnya bayi, karena itu jelas akan menambah pengeluaran keluarga bahkan lebih dari pengeluran orang dewasa,” katanya.
Dengan terbentuknya koalisi Kependudukan, harapannya akan bisa membantu pemerintah untuk menekan angka kelahiran dan mengajak masyarakat untuk maksimalkan program KB.“Kita harus sama-sama memajukan koalisi ini agar bisa bekerja maksimal, dan semoga pengurus yang ada di Koalisi ini bisa bekerja maksimal agar menghasilkan hasil yang baik,”tandasnya.
Untuk periode pertama hasil musyawarah bersama , Ketua Koalisi Kependudukan saat ini dijabat oleh Drs. H. Arifuddin.(KS-Ryan G)
COMMENTS