Untuk mengantisipasi terjadinya konflik antar kampung, keamanan berbasis masyarakat harus diterapkan
Bima, KS.– Untuk mengantisipasi terjadinya konflik antar kampung, keamanan berbasis masyarakat harus diterapkan. Tapi, untuk mewujudkan hal itu bukan hanya tanggungjawab Pemerintah Daerah (Pemda), Legislatif dan Aparat Penegak Hukum, melainkan tanggungjawab semua komponen masyarakat. Sehingga, masing-masing wilayah aman dari gangguan kamtibmas.
Hal itu disampaikan,Penjabat Bupati Bima, Drs. H.Bachrudin kepada wartawan belum lama ini. Caranya kata Bachrudin, dengan mengintensifkan musyawarah dan mengedepankan kearifan lokal untuk menyelesaikan setiap masalah. Keamanan tidak bisa diserahkan pada pihak luar. Pemerintah dan pihak keamanan idealnya hanya dibelakang. “Kalau semua digantungkan pada pemerintah dan aparat tidak bisa, karena keamanan adalah kebutuhan setiap manusia. Sama dengan beras merupakan kebutuhan utama masyarakat,” ujarnya.
Persoalan sepele dan kecil lanjutnya, saat ini mudah sekali memicu terjadinya konflik. Tentu semua pihak tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Apalagi Kabupaten Bima dinilainya memiliki anugerah luar biasa dan tanah subur untuk dikelola. Bila potensi itu saja dikelola dengan baik, maka bisa semua kebutuhan masyarakat tercukupi.
Pemerintah juga diakuinya, tetap memberikan pembinaan terhadap masyarakat bekerjasama dengan FKPD tingkat Kabupaten, Kecamatan dan unsur-unsur lainnya. Meskipun disadari, peran forum dan tokoh masyarakat terbatas dan tidak bisa mengontrol semua masyarakat. “Tetapi yang terpenting adalah penanaman kesadaran kepada masyarakat agar menyadari pentingnya keamanan,” tuturnya.
Pihaknya bahkan punya rencana, untuk meminta tokoh agama bicara menjelang sholat magrib dilaksanakan walaupun hanya sesaat. Tujuannya, menghimbau dan mengingatkan kepada masyarakat, akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban dengan pendekatan keagamaaan. “Kalau bisa, rekaman himbauan tokoh agama itu diputar di masjid setiap usai waktu sholat magrib,” terangnya. (KS-Anhar)
Hal itu disampaikan,Penjabat Bupati Bima, Drs. H.Bachrudin kepada wartawan belum lama ini. Caranya kata Bachrudin, dengan mengintensifkan musyawarah dan mengedepankan kearifan lokal untuk menyelesaikan setiap masalah. Keamanan tidak bisa diserahkan pada pihak luar. Pemerintah dan pihak keamanan idealnya hanya dibelakang. “Kalau semua digantungkan pada pemerintah dan aparat tidak bisa, karena keamanan adalah kebutuhan setiap manusia. Sama dengan beras merupakan kebutuhan utama masyarakat,” ujarnya.
Persoalan sepele dan kecil lanjutnya, saat ini mudah sekali memicu terjadinya konflik. Tentu semua pihak tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Apalagi Kabupaten Bima dinilainya memiliki anugerah luar biasa dan tanah subur untuk dikelola. Bila potensi itu saja dikelola dengan baik, maka bisa semua kebutuhan masyarakat tercukupi.
Pemerintah juga diakuinya, tetap memberikan pembinaan terhadap masyarakat bekerjasama dengan FKPD tingkat Kabupaten, Kecamatan dan unsur-unsur lainnya. Meskipun disadari, peran forum dan tokoh masyarakat terbatas dan tidak bisa mengontrol semua masyarakat. “Tetapi yang terpenting adalah penanaman kesadaran kepada masyarakat agar menyadari pentingnya keamanan,” tuturnya.
Pihaknya bahkan punya rencana, untuk meminta tokoh agama bicara menjelang sholat magrib dilaksanakan walaupun hanya sesaat. Tujuannya, menghimbau dan mengingatkan kepada masyarakat, akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban dengan pendekatan keagamaaan. “Kalau bisa, rekaman himbauan tokoh agama itu diputar di masjid setiap usai waktu sholat magrib,” terangnya. (KS-Anhar)
COMMENTS