Menanggapi informasi tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima, Drs.H.Taufik HAK M.Si kepada koran ini Sabtu kemarin menepis informasi itu.
Bima, KS.- Informasi yang beredar, dalam minggu ini akan ada beberapa pejabat eselon II yang akan di nonjob oleh Pj Bupati Bima. Menanggapi informasi tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima, Drs.H.Taufik HAK M.Si kepada koran ini Sabtu kemarin menepis informasi itu.
Menurutnya, dalam minggu ini tidak ada pejabat eselon II yang dinonjob seperti informasi yang beredar. Karena menurutnya, belum ada yang diusulkan ke Gubernur maupun Mendagri, baik itu yang direkomendasikan oleh Panwaslu maupun yang direkomendarikan oleh Bupati.
Dijelaskannya, dalam minggu ini belum ada SK dari Gubernur maupun Mendagri terkait pejabat eselon II yang dinonjob, karena pihaknya masih melihat perkembangan para pejabat eselon II kedepannya. Menurutnya, jika masih ada pejabat eselon II yang terlibat dalam politik praktis, SK Nonjob tersebut bisa saja hadir lebih cepat. “Untuk saat ini belum ada yang akan dinonjob. Kita masih melihat perkembangan selanjutnya. Untuk nonjob itu harus SK dari Mendagri, melalui rekomendasi Gubernur,”terang H Taufik.
Diakuinya, memang beberapa waktu lalu ada satu jabatan yang lowong yang direkomendasikan ke Mendagri untuk segera diisi, yaitu posisi Kepala Kesbangpolinmas. Jabatan itu lowong karena kepalanya mengundurkan diri dari PNS untuk ikut Pilkada. “Memang ada satu yang kita ajukan ke Mendagri, namun SK nya belum datang,”akunya.
Permintaan untuk mengisi jabatan lowong tersebut dilakukan karena kepala daerah tidak bisa melaksanakan pengisian jabatan, mutasi dan rotasi maupun nonjob dalam suasana Pilkada kecuali ada rekomendasi dari Kemendagri. “Makanya kita minta petunjuk ke Mendagri, agar jabatan lowong tersebut segera diisi, namun belum ada jawaban dari Mendagri,”jelasnya. (KS-Abbie M)
Menurutnya, dalam minggu ini tidak ada pejabat eselon II yang dinonjob seperti informasi yang beredar. Karena menurutnya, belum ada yang diusulkan ke Gubernur maupun Mendagri, baik itu yang direkomendasikan oleh Panwaslu maupun yang direkomendarikan oleh Bupati.
Dijelaskannya, dalam minggu ini belum ada SK dari Gubernur maupun Mendagri terkait pejabat eselon II yang dinonjob, karena pihaknya masih melihat perkembangan para pejabat eselon II kedepannya. Menurutnya, jika masih ada pejabat eselon II yang terlibat dalam politik praktis, SK Nonjob tersebut bisa saja hadir lebih cepat. “Untuk saat ini belum ada yang akan dinonjob. Kita masih melihat perkembangan selanjutnya. Untuk nonjob itu harus SK dari Mendagri, melalui rekomendasi Gubernur,”terang H Taufik.
Diakuinya, memang beberapa waktu lalu ada satu jabatan yang lowong yang direkomendasikan ke Mendagri untuk segera diisi, yaitu posisi Kepala Kesbangpolinmas. Jabatan itu lowong karena kepalanya mengundurkan diri dari PNS untuk ikut Pilkada. “Memang ada satu yang kita ajukan ke Mendagri, namun SK nya belum datang,”akunya.
Permintaan untuk mengisi jabatan lowong tersebut dilakukan karena kepala daerah tidak bisa melaksanakan pengisian jabatan, mutasi dan rotasi maupun nonjob dalam suasana Pilkada kecuali ada rekomendasi dari Kemendagri. “Makanya kita minta petunjuk ke Mendagri, agar jabatan lowong tersebut segera diisi, namun belum ada jawaban dari Mendagri,”jelasnya. (KS-Abbie M)
COMMENTS