Seleksi perangkat Desa Nunggi yang dilaksanakan akhir Desember lalu mendapat kritikan dari calon Sekertaris Desa maupun calon kaur.
Bima, KS.- Banyak upaya yang ingin dilakukan oleh panitia, untuk meminimalisir kecurigaan masyarakat yang menaruh ragu terhadap kinerja panitia dalam seleksi perangkat Desa. Seleksi perangkat Desa Nunggi yang dilaksanakan akhir Desember lalu mendapat kritikan dari calon Sekertaris Desa maupun calon kaur. kritikan tersebut ditujukan pada panitia yang menambah jumlah soal tes, Karena soal yang diberikan pada peserta tidak hanya 100 nomor bagi calon Sekdes dan 50 nomor untuk calon Kaur yang dibuat oleh BPMDes, namum panitia mewajibkan pada peserta untuk mengikuti tes computer dengan memberikan soal tambahan, skor nilai yang akan diberikan oleh panitia 10 persen apabila peserta dapat mengisi soal dan semua jawaban benar,sementara untuk nilai ujian tulis 90 persen.
Namun sejauh ini pihak BPMDes tidak mempermasalahkan hal tersebut, itu bermakna bahwa panitia diperbolehkan untuk membuat soal karena kewenangan tidak saja dimiliki pihak BPMDes karena sifatnya hanya koordinasi. Panitia tidak mungkin melakuan hal yang menyalahi aturan tanpa ada dasar pijakan yang jelas. Sekertaris Panitia Furkan,S.Sos saat ditemui Koran ini disalah satu warung yang ada di Desa Nunggi beberapa hari lalu mengatakan, tidak ada aturan yang menbatasi panitia untuk membuat soal, baik UU maupun Peraturan Bupati. “ Pihak BPMDes tidak memiliki kewenangan untuk melarang panitia, tes computer bagi calon perangkat Desa itu hal wajar, karena kami juga menginginkan adanya perangkat Desa yang cakap dan punya kemampuan untuk mengoperasikan computer,” tegasnya.
Sekertaris yang juga tenaga pendamping Dana Desa di dilayah Kecamatan Wera tersebut menganggap hal itu tidak menyalahi aturan yang ada, karena apa yang dilakukan oleh panitia tidak ada larangan dalam aturan manapun. “ Saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum, sekiranya apa yang dilakukan oleh panitia dinilai melanggar,” tambahnya.
Lantas bagaimana sikap BPMDes menanggapi hal tersebut ?, Kepala BPMDes Abdul Wahab yang ditemui Koran ini di kantornya beberapa hari lalu yang hendak dikonfirmasi tentang kewenangan panitia, dengan tegas mengatakan tidak diperbolehkan pantia untuk membuat soal. “ Panitia tidak boleh membuat soal,” jawabnya singkat. (KS-11)
Namun sejauh ini pihak BPMDes tidak mempermasalahkan hal tersebut, itu bermakna bahwa panitia diperbolehkan untuk membuat soal karena kewenangan tidak saja dimiliki pihak BPMDes karena sifatnya hanya koordinasi. Panitia tidak mungkin melakuan hal yang menyalahi aturan tanpa ada dasar pijakan yang jelas. Sekertaris Panitia Furkan,S.Sos saat ditemui Koran ini disalah satu warung yang ada di Desa Nunggi beberapa hari lalu mengatakan, tidak ada aturan yang menbatasi panitia untuk membuat soal, baik UU maupun Peraturan Bupati. “ Pihak BPMDes tidak memiliki kewenangan untuk melarang panitia, tes computer bagi calon perangkat Desa itu hal wajar, karena kami juga menginginkan adanya perangkat Desa yang cakap dan punya kemampuan untuk mengoperasikan computer,” tegasnya.
Sekertaris yang juga tenaga pendamping Dana Desa di dilayah Kecamatan Wera tersebut menganggap hal itu tidak menyalahi aturan yang ada, karena apa yang dilakukan oleh panitia tidak ada larangan dalam aturan manapun. “ Saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum, sekiranya apa yang dilakukan oleh panitia dinilai melanggar,” tambahnya.
Lantas bagaimana sikap BPMDes menanggapi hal tersebut ?, Kepala BPMDes Abdul Wahab yang ditemui Koran ini di kantornya beberapa hari lalu yang hendak dikonfirmasi tentang kewenangan panitia, dengan tegas mengatakan tidak diperbolehkan pantia untuk membuat soal. “ Panitia tidak boleh membuat soal,” jawabnya singkat. (KS-11)
COMMENTS