Proyek Cetak Sawah baru melalui Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holticultura Kabupaten Bima disejumlah lokasi salah satunya di Desa Sampungu Kecamatan Soromandi, menuai masalah.
Bima, KS.– Proyek Cetak Sawah baru melalui Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holticultura Kabupaten Bima di sejumlah lokasi salah satunya di Desa Sampungu Kecamatan Soromandi, menuai masalah. Pemicunya, bukan karena dugaan penyalahgunaan anggaran atau aturan sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan tersebut. Tapi, lebih karena reaksi protes warga pemilik lahan sebagai lokasi kegiatan tersebut. Masalahnya, lahan warga sekitar 1,5 Hektar hendak dimanfaatkan guna pembukaan Jalan Ekonomi. Praktis, salah seorang pemilik lahan yakni A.Syaifullah mengancam akan menghentikan dengan paksa kelanjutan program cetak sawah di desa setempat.
Langkah itu terpaksa harus dilakukan karena pembukaan jalan ekonomi sebagai salah satu item program cetak sawah baru bakal merugikan dirinya. Sebab, lahan miliknya selebar 5 Meter akan dimanfaatkan untuk areal pembukaan jalan ekonomi. Jadi tinggal dikalkulasikan saja, berapa lahan yang dikorbankan untuk pembukaan jalan ekonomi.” Totalnya, bisa mencapai 1,5 hektar. Bicara ikhlas, saya rasa tidak ada yang rela mengorbankan tanah sebanyak itu. Kalau disuruh pilih, saya lebih memilih menghentikan kelanjutan pekerjaan tersebut,” ujarnya kepada Koran Stabilitas Rabu (03/02).
Sesungguhnya tidak terlintas niat untuk menghentikan program tersebut, karena asas manfaat demi dan untuk masyarakat tani yang ada. Namun, mau tidak mau harus dilakukan, karena terlalu banyak lahan miliknya yang digunakan untuk jalan tersebut. Bayangkan saja imbuhnya, panjang jalan ekonomi hingga berkilo meter (km) dengan lebar lebih kurang 5 m.”Maunya saya, jangan hanya lahan saya yang diambil, setengah milik saya setengah milik warga lain. Faktanya tidak, lahan saya digunakan untuk jalan, ini namanya tidak adil. Jadi jangan salah kami sekeluarga, bilamana pekerjaan itu dihentikan ditengah jalan. Kalau tak percaya, bisa dibuktikan,” ancamnya.
Pada kesempatan itu, pemilik lahan tersebut menawarkan solusi atas persoalan tersebut. Jalan keluar sebutnya, pemerintah mesti segera mengambil sikap bila perlu turun langsung dilokasi guna mencarikan benang merah atas persoalan tersebut. Kecuali, tidak ada niat untuk mengatasi masalah yang sudah dan sedang terjadi ditengah proses pekerjaan tersebut. Apabila, masalah ini terus dibiarkan, dipastikan akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Sebab, yang paling dirugikan adalah dirinya beserta saudara-saudaranya.
”Mana ada orang yang rela mengorbankan lahan sebanyak itu, urusan amal itu mah sudah keterlaluan. Lagipula, lahan itu bukan hanya miliknya tapi juga milik seluruh saudaranya. Sekali lagi saya tegaskan, jangan salahkan kami bila terjadi hal tidak diinginkan,” pungkasnya seraya meminta agar persoalan tersebut dapat sesegera mungkin dicarikan jalan keluarnya guna mengantisipasi terjadinya gejolak dikemudian hari. (KS-03)
Langkah itu terpaksa harus dilakukan karena pembukaan jalan ekonomi sebagai salah satu item program cetak sawah baru bakal merugikan dirinya. Sebab, lahan miliknya selebar 5 Meter akan dimanfaatkan untuk areal pembukaan jalan ekonomi. Jadi tinggal dikalkulasikan saja, berapa lahan yang dikorbankan untuk pembukaan jalan ekonomi.” Totalnya, bisa mencapai 1,5 hektar. Bicara ikhlas, saya rasa tidak ada yang rela mengorbankan tanah sebanyak itu. Kalau disuruh pilih, saya lebih memilih menghentikan kelanjutan pekerjaan tersebut,” ujarnya kepada Koran Stabilitas Rabu (03/02).
Sesungguhnya tidak terlintas niat untuk menghentikan program tersebut, karena asas manfaat demi dan untuk masyarakat tani yang ada. Namun, mau tidak mau harus dilakukan, karena terlalu banyak lahan miliknya yang digunakan untuk jalan tersebut. Bayangkan saja imbuhnya, panjang jalan ekonomi hingga berkilo meter (km) dengan lebar lebih kurang 5 m.”Maunya saya, jangan hanya lahan saya yang diambil, setengah milik saya setengah milik warga lain. Faktanya tidak, lahan saya digunakan untuk jalan, ini namanya tidak adil. Jadi jangan salah kami sekeluarga, bilamana pekerjaan itu dihentikan ditengah jalan. Kalau tak percaya, bisa dibuktikan,” ancamnya.
Pada kesempatan itu, pemilik lahan tersebut menawarkan solusi atas persoalan tersebut. Jalan keluar sebutnya, pemerintah mesti segera mengambil sikap bila perlu turun langsung dilokasi guna mencarikan benang merah atas persoalan tersebut. Kecuali, tidak ada niat untuk mengatasi masalah yang sudah dan sedang terjadi ditengah proses pekerjaan tersebut. Apabila, masalah ini terus dibiarkan, dipastikan akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Sebab, yang paling dirugikan adalah dirinya beserta saudara-saudaranya.
”Mana ada orang yang rela mengorbankan lahan sebanyak itu, urusan amal itu mah sudah keterlaluan. Lagipula, lahan itu bukan hanya miliknya tapi juga milik seluruh saudaranya. Sekali lagi saya tegaskan, jangan salahkan kami bila terjadi hal tidak diinginkan,” pungkasnya seraya meminta agar persoalan tersebut dapat sesegera mungkin dicarikan jalan keluarnya guna mengantisipasi terjadinya gejolak dikemudian hari. (KS-03)
COMMENTS