Salah seorang anggota DPRD Kabupaten Bima, Yasin, S.Pdi dalam kegiatan resesnya selama sepekan kemarin, menyoroti dugaan amburadulnya proses tender (Pelelangan) tanah eks jaminan aparat desa
Bima, KS.- Salah seorang anggota DPRD Kabupaten Bima, Yasin, S.Pdi dalam kegiatan resesnya selama sepekan kemarin, menyoroti dugaan amburadulnya proses tender (Pelelangan) tanah eks jaminan aparat desa yang dilakukan oleh Bagian Umum Pemkab Bima beberapa waktu yang lalu. Akibat proses tender yang dinilai lamban dan cenderung tidak transparan tersebut, hewan-hewan ternak sampai saat ini bebas keluar masuk dilahan pertanian sawah milik masyarakat, karena sebagian lahan warga belum dilakukan pemagaran, lantaran keterlambatan keluarnya pengumuman hasil lelang tanah tersebut. Bahkan sebagian tanaman pertanian milik masyarakat seperti padi, saat ini banyak yang tidak tumbuh dengan baik dan terancam gagal panen akibat dimakan hewan ternak dimaksud.“Saya menyoroti persoalan lelang tanah ini, berdasarkan aspirasi masyarakat yang saya dapatkan di Dapil IV Kabupaten Bima. Makanya untuk kedepan, saya minta lelang tanah ini harus dikembalikan ke pihak pemerintah desa masing-masing, kalau tidak, proses tendernya dilakukan secara terbuka dan transparan saja, supaya tidak menimbulkan kecurigaan yang bermacam-macam dari masyarakat banyak,” ujar Yasin saat dihubungi koran ini Sabtu kemarin (13/2).
Duta Partai Gerindra ini melanjutkan, dalam perjalanan resesnya juga, ia mengaku telah banyak menerima aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan masih terjadinya kekurangan guru khususnya di Dapil IV, terutama untuk guru agama dan guru olahraga. Olehnya itu, ia meminta kepada pihak eksekutif Pemkab Bima, agar memperhatikan kondisi riil yang terjadi di dunia pendidikan tersebut. Paling tidak, bisa menempatkan atau melakukan mutasi dan rotasi guru dari sekolah yang satu ke sekolah lainnya, yang masih mengalami kekurangan guru agama dan guru olahraga dimaksud. Selain itu, terkait penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan, sejumlah kepala sekolah di Dapil IV juga meminta kepala pihak pemerintah terutama Dinas Dikpora Kabupaten Bima, supaya harus betul-betul selektif dan obyektif dalam menentukan sekolah yang akan diberikan jatah proyek yang bersumber dari DAK, jangan asal menunjuk dan memberikan sekolah-sekolah yang didasari factor kedekatan, lobby-lobby khusus dan bahkan ada uang pelicinnya.
Olehnya itu, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bima ini mengingatkan kepada pihak Dinas Dikpora, agar mulai saat ini sebaiknya dibentuk tim survey dan verifikasi dulu sebelum menentukan sekolah-sekolah yang mendapat jatah proyek DAK dimaksud. Selama ini berdasarkan keluhan dan pengaduan para kepala sekolah yang dihimpun oleh pihaknya dalam kegiatan reses, sebagian sekolah yang kondisi fisiknya sudah rusak parah tidak diberikan jatah proyek DAK, justru gedung sekolah yang kondisinya masih bagus itu yang terus mendapat proyek DAK karena adanya factor kedekatan dan lobby tersebut. “Makanya perlu dibentuk tim survey dan verifikasi, supaya pembangunan di bidang pendidikan bisa betul-betul adil dan merata diseluruh wilayah Kabupaten Bima. Tim survey dan verifikasi ini bisa melibatkan tokoh masyarakat dan juga anggota dewan Kabupaten Bima,” cetusnya.
Wakil rakyat Wawo dua periode ini menambahkan, masih banyak aspirasi masyarakat lainnya di Dapil IV yang diterima oleh pihaknya selama kegiatan reses tersebut, seperti permintaan perbaikan kantor camat Wawo, pembuatan saluran irigasi, hotmik gang, penataan jalan lingkungan, perbaikan lapangan umum Wawo dan pembangunan lainnya yang berkaitan kebutuhan masyarakat banyak, terutama diwilayah Dapil IV Kabupaten Bima. (KS-06)
Duta Partai Gerindra ini melanjutkan, dalam perjalanan resesnya juga, ia mengaku telah banyak menerima aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan masih terjadinya kekurangan guru khususnya di Dapil IV, terutama untuk guru agama dan guru olahraga. Olehnya itu, ia meminta kepada pihak eksekutif Pemkab Bima, agar memperhatikan kondisi riil yang terjadi di dunia pendidikan tersebut. Paling tidak, bisa menempatkan atau melakukan mutasi dan rotasi guru dari sekolah yang satu ke sekolah lainnya, yang masih mengalami kekurangan guru agama dan guru olahraga dimaksud. Selain itu, terkait penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan, sejumlah kepala sekolah di Dapil IV juga meminta kepala pihak pemerintah terutama Dinas Dikpora Kabupaten Bima, supaya harus betul-betul selektif dan obyektif dalam menentukan sekolah yang akan diberikan jatah proyek yang bersumber dari DAK, jangan asal menunjuk dan memberikan sekolah-sekolah yang didasari factor kedekatan, lobby-lobby khusus dan bahkan ada uang pelicinnya.
Olehnya itu, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bima ini mengingatkan kepada pihak Dinas Dikpora, agar mulai saat ini sebaiknya dibentuk tim survey dan verifikasi dulu sebelum menentukan sekolah-sekolah yang mendapat jatah proyek DAK dimaksud. Selama ini berdasarkan keluhan dan pengaduan para kepala sekolah yang dihimpun oleh pihaknya dalam kegiatan reses, sebagian sekolah yang kondisi fisiknya sudah rusak parah tidak diberikan jatah proyek DAK, justru gedung sekolah yang kondisinya masih bagus itu yang terus mendapat proyek DAK karena adanya factor kedekatan dan lobby tersebut. “Makanya perlu dibentuk tim survey dan verifikasi, supaya pembangunan di bidang pendidikan bisa betul-betul adil dan merata diseluruh wilayah Kabupaten Bima. Tim survey dan verifikasi ini bisa melibatkan tokoh masyarakat dan juga anggota dewan Kabupaten Bima,” cetusnya.
Wakil rakyat Wawo dua periode ini menambahkan, masih banyak aspirasi masyarakat lainnya di Dapil IV yang diterima oleh pihaknya selama kegiatan reses tersebut, seperti permintaan perbaikan kantor camat Wawo, pembuatan saluran irigasi, hotmik gang, penataan jalan lingkungan, perbaikan lapangan umum Wawo dan pembangunan lainnya yang berkaitan kebutuhan masyarakat banyak, terutama diwilayah Dapil IV Kabupaten Bima. (KS-06)
COMMENTS