Beliau ingin melakukan penataan ulang organisasi kelembagaan ini, dimana Sekretariat Daerah ini harus menjadi pusat koordinasi.
Bima, KS.- Dalam Rapat Koordinasi Wakil Bupati (Wabup) Bima dengan kabag dan kasubag di lingkup Sekretariat Daerah (Setda), yang digelar secara tertutup di Aula kantor Bupati Bima pada Senin (22/02) kemarin, Wabub ingin melakukan penataan ulang organisasi kelembagaan mulai dari koordinasi terpusat hingga pola informasi satu pintu.
“Beliau ingin melakukan penataan ulang organisasi kelembagaan ini, dimana Sekretariat Daerah ini harus menjadi pusat koordinasi. Misalnya, kalau ada kegiatan-kegiatan dinas, harus dikoordinasikan melalui sekda dan para asisten. Diharapkan dengan pola seperti itu, akan ada peningkatan kinerja organisasi,”terang kasubag pemberitaan Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima, Syuriadin kepada koran ini Selasa pagi kemarin.
Ditegaskannya, karena Setda adalah pusat koordinasi kegiatan, perlu membangun sinergi komunikasi dengan SKPD, jangan sampai ada SKPD yang tiba-tiba ke Bupati tanpa melalui pintu Sekda dan para asisten.
Menurutnya, dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Bima Drs.Dahlan M.Noer juga menyampaikan, bahwa kepala SKPD juga perlu memperhatikan serapan anggaran, karena serapan anggaran juga salah satu indikator kinerja sebuah SKPD. Artinya, bila serapan anggaran sampai bulan November masih rendah, berarti realisasi program masih kurang.
“Wabup mendorong agar penyerapan anggaran sesuai dengan tahapan-tahapan kegiatan itu. Kalau April harusnya 20 porsen maka serapannya harus 20 porsen juga, tidak boleh kurang,”jelasnya.
Selain itu Wagub mengiginkan ada peningkatan disiplin, bahwa budaya malu itu harus menjadi bagian penting dalam berorganisasi. Sebab jika disiplin kurang maka akan berpengaruh pada kinerja, kalau disiplin rendah maka kinerja juga akan rendah. “Pegawai harus malu datang terlambat, malu pulang cepat dan malu tidak masuk kantor. Saat ini Wabup juga sudah mulai melaksanakan apel siang di lingkup setda. Karena Setda harus menjadi contoh bagi SKPD lain dalam hal kedisiplinan,”tuturnya.
Selain itu, mengenai keterbukaan informasi publik, pemerintah ingin menerapkan pola satu pintu, terutama bagi pers yang ingin mendapatkan informasi soal berita. Pers bisa melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan humas, karena Wabup ingin melindungi tugas jurnalis. “Kita akan menjamin wartawan bisa mengakses informasi jika melewati pintu humas. Jangan sampai ada yang mengatasnamakan media, tetapi tidak menjalankan tugas jurnalistik, itu yang perlu kita jaga,”terangnya.(KS-02)
“Beliau ingin melakukan penataan ulang organisasi kelembagaan ini, dimana Sekretariat Daerah ini harus menjadi pusat koordinasi. Misalnya, kalau ada kegiatan-kegiatan dinas, harus dikoordinasikan melalui sekda dan para asisten. Diharapkan dengan pola seperti itu, akan ada peningkatan kinerja organisasi,”terang kasubag pemberitaan Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima, Syuriadin kepada koran ini Selasa pagi kemarin.
Ditegaskannya, karena Setda adalah pusat koordinasi kegiatan, perlu membangun sinergi komunikasi dengan SKPD, jangan sampai ada SKPD yang tiba-tiba ke Bupati tanpa melalui pintu Sekda dan para asisten.
Menurutnya, dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Bima Drs.Dahlan M.Noer juga menyampaikan, bahwa kepala SKPD juga perlu memperhatikan serapan anggaran, karena serapan anggaran juga salah satu indikator kinerja sebuah SKPD. Artinya, bila serapan anggaran sampai bulan November masih rendah, berarti realisasi program masih kurang.
“Wabup mendorong agar penyerapan anggaran sesuai dengan tahapan-tahapan kegiatan itu. Kalau April harusnya 20 porsen maka serapannya harus 20 porsen juga, tidak boleh kurang,”jelasnya.
Selain itu Wagub mengiginkan ada peningkatan disiplin, bahwa budaya malu itu harus menjadi bagian penting dalam berorganisasi. Sebab jika disiplin kurang maka akan berpengaruh pada kinerja, kalau disiplin rendah maka kinerja juga akan rendah. “Pegawai harus malu datang terlambat, malu pulang cepat dan malu tidak masuk kantor. Saat ini Wabup juga sudah mulai melaksanakan apel siang di lingkup setda. Karena Setda harus menjadi contoh bagi SKPD lain dalam hal kedisiplinan,”tuturnya.
Selain itu, mengenai keterbukaan informasi publik, pemerintah ingin menerapkan pola satu pintu, terutama bagi pers yang ingin mendapatkan informasi soal berita. Pers bisa melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan humas, karena Wabup ingin melindungi tugas jurnalis. “Kita akan menjamin wartawan bisa mengakses informasi jika melewati pintu humas. Jangan sampai ada yang mengatasnamakan media, tetapi tidak menjalankan tugas jurnalistik, itu yang perlu kita jaga,”terangnya.(KS-02)
.jpeg)
COMMENTS