Bahkan, dituding terdapat muatan, kepentingan politik oknum tak bertanggungjawab dibalik pernyataan politisi asal Kecamatan Monta tersebut.
Bima, KS.- Belum lama ini, Drs. Syarifudin membeberkan dugaan penyelewengan dana Peraturan Organisasi (PO) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) oleh Ahmad Dahlan, S.Sos, Anggota DPRD Kabupaten Bima. Namun, dugaan penyelewengan anggaran Rp.1,5 juta per anggota dewan per Bulan itu, dengan tegas dibantah. Bahkan, dituding terdapat muatan, kepentingan politik oknum tak bertanggungjawab dibalik pernyataan politisi asal Kecamatan Monta tersebut.
Ilustrasi
Hal itu disampaikan, Wakil Ketua Hanura Muhammad, menanggapi dugaan miring untuk politisi yang sudah dua periode menduduki kursi, di Lembaga dewan tersebut. Katanya, dugaan penyelewengan dana itu sama sekali bertolak belakang dengan fakta sesungguhnya. Sebab, dana dimaksud sudah digunakan untuk segala macam kegiatan partai. ”Ada muatan politik oknum dibalik pernyataan itu. Bahkan, saya menuding ada otak berkepentingan yang menunggangi Syarifudin,” tudingnya Rabu (16/03) kemarin.
Tudingan dalam kaitan itu lanjutnya, diperkuat dengan penyampaian politisi itu yang terkesan asal bunyi (asbun), tidak memiliki dasar kuat tentang penggunaan anggaran tersebut. Ditambah lagi, momen penyampaian yang tidak tepat, karena menjelang perebutan kursi Ketua DPD II Hanura periode selanjutnya. ”Saya heran, soal itu kok baru sekarang dipermasalahkan, kenapa tidak dari dulu, jauh sebelum momen muscab. Lagipula, anggaran itu bukan untuk kepentingan pribadi saudara Leo (sapaan akrab Ahmad Dahlan). Tapi, semata-mata demi dan untuk kebutuhan partai,” ujarnya.
Sepertinya hal itu tidak saja ditanggapi wakil ketua, tapi juga memperoleh reaksi dari Leo, politisi asal Desa Rato kecamatan Bolo. Ditegaskanya, semua pernyataan dalam kaitan itu tidak benar. Karena, menyangkut dana partai termasuk anggaran pembinaan partai dari Pemerintah Daerah (Pemda) bukan tugas dan kewenangan dirinya sebagai Sekretaris. Melainkan, bendahara dan wakil bendahara.”Sesungguhnya, yang tahu sekaligus yang pegang uang partai yakni Pj Ketua Hanura, Ruslan dan Syarifudin bukan saya. Lagipula, Syarifudin bukan bendahara umum, tapi wakil bendahara. Jadi, jangan sembarang ngomong, jabatan bendahara ditunjuk secara lisan, SK-nya masih sebagai wakil bendahara,” ujarnya.
Kendati ada dana dari Pemda, akan tetapi tetap saja menggunakan uang iuran fraksi untuk pembuatan/penggandaan laporan fraksi, operasional ketua DPC, iklan di media, sumbangan, biaya makan minum pengurus, biaya rapat DPC, pembuatan baliho PAC, bendera, baju partai, stempel termasuk operasional tim penjaringan bakal calon ketua DPC Hanura.”Iuran fraksi itu digunakan untuk segala macam keperluan partai, bukan untuk kepentingan saya pribadi. Saya minta, Syafrudin tidak asal bicara, bicara itu harus sesuai fakta. Saya tegaskan, semua itu bohong, fitnah, pernyataan itu bermuatan politis. Tujuanya, tidaklah lain yakni ingin menjatuhkan sekaligus menghadang saya pada momen tersebut,” pungkasnya. (KS-03)
Ilustrasi
Hal itu disampaikan, Wakil Ketua Hanura Muhammad, menanggapi dugaan miring untuk politisi yang sudah dua periode menduduki kursi, di Lembaga dewan tersebut. Katanya, dugaan penyelewengan dana itu sama sekali bertolak belakang dengan fakta sesungguhnya. Sebab, dana dimaksud sudah digunakan untuk segala macam kegiatan partai. ”Ada muatan politik oknum dibalik pernyataan itu. Bahkan, saya menuding ada otak berkepentingan yang menunggangi Syarifudin,” tudingnya Rabu (16/03) kemarin.
Tudingan dalam kaitan itu lanjutnya, diperkuat dengan penyampaian politisi itu yang terkesan asal bunyi (asbun), tidak memiliki dasar kuat tentang penggunaan anggaran tersebut. Ditambah lagi, momen penyampaian yang tidak tepat, karena menjelang perebutan kursi Ketua DPD II Hanura periode selanjutnya. ”Saya heran, soal itu kok baru sekarang dipermasalahkan, kenapa tidak dari dulu, jauh sebelum momen muscab. Lagipula, anggaran itu bukan untuk kepentingan pribadi saudara Leo (sapaan akrab Ahmad Dahlan). Tapi, semata-mata demi dan untuk kebutuhan partai,” ujarnya.
Sepertinya hal itu tidak saja ditanggapi wakil ketua, tapi juga memperoleh reaksi dari Leo, politisi asal Desa Rato kecamatan Bolo. Ditegaskanya, semua pernyataan dalam kaitan itu tidak benar. Karena, menyangkut dana partai termasuk anggaran pembinaan partai dari Pemerintah Daerah (Pemda) bukan tugas dan kewenangan dirinya sebagai Sekretaris. Melainkan, bendahara dan wakil bendahara.”Sesungguhnya, yang tahu sekaligus yang pegang uang partai yakni Pj Ketua Hanura, Ruslan dan Syarifudin bukan saya. Lagipula, Syarifudin bukan bendahara umum, tapi wakil bendahara. Jadi, jangan sembarang ngomong, jabatan bendahara ditunjuk secara lisan, SK-nya masih sebagai wakil bendahara,” ujarnya.
Kendati ada dana dari Pemda, akan tetapi tetap saja menggunakan uang iuran fraksi untuk pembuatan/penggandaan laporan fraksi, operasional ketua DPC, iklan di media, sumbangan, biaya makan minum pengurus, biaya rapat DPC, pembuatan baliho PAC, bendera, baju partai, stempel termasuk operasional tim penjaringan bakal calon ketua DPC Hanura.”Iuran fraksi itu digunakan untuk segala macam keperluan partai, bukan untuk kepentingan saya pribadi. Saya minta, Syafrudin tidak asal bicara, bicara itu harus sesuai fakta. Saya tegaskan, semua itu bohong, fitnah, pernyataan itu bermuatan politis. Tujuanya, tidaklah lain yakni ingin menjatuhkan sekaligus menghadang saya pada momen tersebut,” pungkasnya. (KS-03)
COMMENTS