erjalanan Bupati Bima Hj. Indah Damayanti Putri di Desa Nggembe saat meresmikan Desa Nggembe sebagai kampung KB, terurai banyak sorotan, terutama langkah-langkah tim gender
Bima, KS.- Perjalanan Bupati Bima Hj. Indah Damayanti Putri di Desa Nggembe saat meresmikan Desa Nggembe sebagai kampung KB, terurai banyak sorotan, terutama langkah-langkah tim gender dalam meneriaki pejabat yang jalurnya beda dalam pilkada beberapa waktu lalu. Padahal kunjungan bupati Bima Hj.Indah Damayanti Putri adalah kunjungan kerja kedinasan, dengan sendirinya yang mengatur jalanya acara tersebut adalah muspika kecamatan dan pemerintah terkait.
Satu hal yang sangat disoroti oleh masyarakat, pada kunjungan bupati ke Desa tersebut, bukanya dikawal oleh pemerintah khusunya Sat Pol PP dan jajaranya, tapi justru dikawal langsung oleh para tim gender, yang seharusnya, selaku kepala daerah seharusnya harus dikawal oleh aparat pemerintahan setiap perjalannya, namun justru yang terjadi masih dikawal oleh orang orang yang tidak memiliki kapasitas.
Bila perjalanan dinasnya masih diatur oleh para tim maupun Gender IDP, hal ini menunjukan tanda tanda seorang bupati milik Tim dan Gender di mata masyarakat, namun dan bahkan akan terjadi instabilitas dikalangan tim itu sendiri, kejadian di desa nggembe sekarang sudah mencuat dikalangan tim masing masing paslon yang kalah, karena tim IDP terlalu berlebihan dalam mengatur perjalalanan Bupati,
Bahkah yang lebih ironisnya lagi, tim IDP meneriaki pejabat teras kabupaten yang hadir pada saat itu lantaran beda pilihan saat pilkada, yang seharusnya hal itu tidak perlu dilakakuan, sehgingga membuat panas dari tim tim lainnya.
Ironisnya lagi perjalanan dinas bupati bima Hj.Inda Damayanti Putri tidak dilakukan pengawalan oleh kasat Pol PP dan anggota, justru yang mengawal adalah orang-orang yang tidak memiliki kapasitas yaitu tim IDP dan Gender, hal ini akan menimbulkan Instabilitas di kalangan bawah.
Mengingat Bupati Bima yang di lantik sejak tanggal 17 februari 2016 dengan sendirinya sudah sah secara hukum sebagai seorang pemimpin daerah dan di peruntukkan masyarakat pada umumnya, tapi bukan untuk kelompok perorangan tim atau jender, dalam artian setiap kali perjalanan Dinas sudah seharusnya kasat POL PP beserta anggota wajib untuk memberikan perlindungan dan keamanan dalam perjalanannya, sebaliknya sudah tidak ada lagi para tim maupun para jender untuk mengikuti mengawali perjalanannya serta mengatur lalu lintas.
Tugas Gender sudah selesai, sudah mengantar Ibu Dinda sebagai Bupati, ucapan selamat sudah berjalan baik, sudah selesai dengan makna sudah mengantarkan Hj.Indah Damayanti Putri sebagai Bupati Bima, dengan sendirinya berakhirlah sudah Gender melakukun tugas murninya. Sehingga sejak dilantik jadi bupati sudah sepenuhnya, setiap perjalanan dinas atau kunjungan kerja tiap tiap kecamatan adalah urusan kepala wilayah yang menjamunya dan menerimanya, serta Kasat Pol PP yang mengawalnya,
Salah seorang tokoh masyarakat yang melihat tingkah laku Gender pada saat itu sangat mengecewakan dan menyatakan akan bisa terjadi pertumpahan darah antara sesama tim. “Sungguh sangat disayangkan bila hal ini dibiarkan,” aku sumber yang meminta namanya tidak perlu disebutkan.
Lanjut Sumber, berikan kesempatan Bupati untuk berbuat dengan bawahannya, lebih lebih kunjungan ke kecamatan kecamatan, bagaimanapun juga selaku kepala wilayah akan bertanggung jawab penuh dalam kunjungan bupati. “ Jadi bukan tim atau Gender yang mengatur acaranya. Seperti halnya, yang terjadi di Desa Nggembe, sungguh mengecewakan, kenapa pengawalnya bukan dari Pol PP atau sekurang kurangnya anggota kepolisian setempat, justru orang yang tidak punya wewenang dikedepankan, ada apa itu,” tanya sumber.
Dengan kejadian tersebut, Ketua Tim Koalisi Baharuddin SH, sungguh menyesalkan dan bahkan geram melihatnya, ia mengaku bahkan sudah dilakukan tindakan keras para gender, dengan meminta semua gender tidak boleh lagi terlibat atau mengikuti setiap kali kunjungan kerja bupati tiap kecamatan, dan memang hal ini akan membuat satu kekacauan dilapangan. “Saya sesalkan itu,” aku Baharuddin dikediamannya.
Baharuddin mengatakan, kunjungan kerja bupati ke kecamatan itu adalah hak kecamatan yang mengatur, bukan lagi Gender ataupun tim, demikian juga dengan keamanan, sudah bukan lagi tim yang mengawal, melainkan Kasat Pol PP dan anggota yang mengawalnya. “Saya harapkan pada Gender ataupun tim agar tidak lagi melakukan hal itu, dan tidak perlu ikut ikutan lagi dalam tugas bupati tiap kunjungan kerja pada setiap kecamatan,”pesannya.
Demikian juga disampaikan oleh Kepala UPT Dikpora Kecamatan Bolo, ia sangat menyayangkan melihat gerombolan baju kuning yang mengawal Bupati Bima yang seharusnya hal itu tidak perlu dilakukan oleh mereke karna ini merupakan kunjungan kerja secara kedinasan dengan sendirinya kepala wilayah kecamatan yang mengatur. “Bila hal ini terjadi terus menerus maka, kegiatan kedinas bupatyi tidak akan berjalan dengan baik dan akan terkesan Bupati milik kelompok atau tim,”tuturnya.(KS-12)
Satu hal yang sangat disoroti oleh masyarakat, pada kunjungan bupati ke Desa tersebut, bukanya dikawal oleh pemerintah khusunya Sat Pol PP dan jajaranya, tapi justru dikawal langsung oleh para tim gender, yang seharusnya, selaku kepala daerah seharusnya harus dikawal oleh aparat pemerintahan setiap perjalannya, namun justru yang terjadi masih dikawal oleh orang orang yang tidak memiliki kapasitas.
Bila perjalanan dinasnya masih diatur oleh para tim maupun Gender IDP, hal ini menunjukan tanda tanda seorang bupati milik Tim dan Gender di mata masyarakat, namun dan bahkan akan terjadi instabilitas dikalangan tim itu sendiri, kejadian di desa nggembe sekarang sudah mencuat dikalangan tim masing masing paslon yang kalah, karena tim IDP terlalu berlebihan dalam mengatur perjalalanan Bupati,
Bahkah yang lebih ironisnya lagi, tim IDP meneriaki pejabat teras kabupaten yang hadir pada saat itu lantaran beda pilihan saat pilkada, yang seharusnya hal itu tidak perlu dilakakuan, sehgingga membuat panas dari tim tim lainnya.
Ironisnya lagi perjalanan dinas bupati bima Hj.Inda Damayanti Putri tidak dilakukan pengawalan oleh kasat Pol PP dan anggota, justru yang mengawal adalah orang-orang yang tidak memiliki kapasitas yaitu tim IDP dan Gender, hal ini akan menimbulkan Instabilitas di kalangan bawah.
Mengingat Bupati Bima yang di lantik sejak tanggal 17 februari 2016 dengan sendirinya sudah sah secara hukum sebagai seorang pemimpin daerah dan di peruntukkan masyarakat pada umumnya, tapi bukan untuk kelompok perorangan tim atau jender, dalam artian setiap kali perjalanan Dinas sudah seharusnya kasat POL PP beserta anggota wajib untuk memberikan perlindungan dan keamanan dalam perjalanannya, sebaliknya sudah tidak ada lagi para tim maupun para jender untuk mengikuti mengawali perjalanannya serta mengatur lalu lintas.
Tugas Gender sudah selesai, sudah mengantar Ibu Dinda sebagai Bupati, ucapan selamat sudah berjalan baik, sudah selesai dengan makna sudah mengantarkan Hj.Indah Damayanti Putri sebagai Bupati Bima, dengan sendirinya berakhirlah sudah Gender melakukun tugas murninya. Sehingga sejak dilantik jadi bupati sudah sepenuhnya, setiap perjalanan dinas atau kunjungan kerja tiap tiap kecamatan adalah urusan kepala wilayah yang menjamunya dan menerimanya, serta Kasat Pol PP yang mengawalnya,
Salah seorang tokoh masyarakat yang melihat tingkah laku Gender pada saat itu sangat mengecewakan dan menyatakan akan bisa terjadi pertumpahan darah antara sesama tim. “Sungguh sangat disayangkan bila hal ini dibiarkan,” aku sumber yang meminta namanya tidak perlu disebutkan.
Lanjut Sumber, berikan kesempatan Bupati untuk berbuat dengan bawahannya, lebih lebih kunjungan ke kecamatan kecamatan, bagaimanapun juga selaku kepala wilayah akan bertanggung jawab penuh dalam kunjungan bupati. “ Jadi bukan tim atau Gender yang mengatur acaranya. Seperti halnya, yang terjadi di Desa Nggembe, sungguh mengecewakan, kenapa pengawalnya bukan dari Pol PP atau sekurang kurangnya anggota kepolisian setempat, justru orang yang tidak punya wewenang dikedepankan, ada apa itu,” tanya sumber.
Dengan kejadian tersebut, Ketua Tim Koalisi Baharuddin SH, sungguh menyesalkan dan bahkan geram melihatnya, ia mengaku bahkan sudah dilakukan tindakan keras para gender, dengan meminta semua gender tidak boleh lagi terlibat atau mengikuti setiap kali kunjungan kerja bupati tiap kecamatan, dan memang hal ini akan membuat satu kekacauan dilapangan. “Saya sesalkan itu,” aku Baharuddin dikediamannya.
Baharuddin mengatakan, kunjungan kerja bupati ke kecamatan itu adalah hak kecamatan yang mengatur, bukan lagi Gender ataupun tim, demikian juga dengan keamanan, sudah bukan lagi tim yang mengawal, melainkan Kasat Pol PP dan anggota yang mengawalnya. “Saya harapkan pada Gender ataupun tim agar tidak lagi melakukan hal itu, dan tidak perlu ikut ikutan lagi dalam tugas bupati tiap kunjungan kerja pada setiap kecamatan,”pesannya.
Demikian juga disampaikan oleh Kepala UPT Dikpora Kecamatan Bolo, ia sangat menyayangkan melihat gerombolan baju kuning yang mengawal Bupati Bima yang seharusnya hal itu tidak perlu dilakukan oleh mereke karna ini merupakan kunjungan kerja secara kedinasan dengan sendirinya kepala wilayah kecamatan yang mengatur. “Bila hal ini terjadi terus menerus maka, kegiatan kedinas bupatyi tidak akan berjalan dengan baik dan akan terkesan Bupati milik kelompok atau tim,”tuturnya.(KS-12)
COMMENTS