Wakil Bupati Bima, Drs Dahlan M. Noer menyatakan pengawasan internal bagi para Aparatrur Sipil Negara (ASN) penting dilakukan.
Bima, KS.- Wakil Bupati Bima, Drs Dahlan M. Noer menyatakan pengawasan internal bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) penting dilakukan. Hal itu dikatakannya saat memimpin Apel gabungan lingkup pemerintah Kabupaten Bima Senin (4/4) di halaman kantor Bupati Bima, jalan Diponegoro Kelurahan Jatiwangi.
Apel yang diikuti seluruh kepala SKPD, para pejabat eselon III, eselon IV dan staf SKPD tersebut, Dahlan menyampaikan beberapa arahan antara lain pentingnya pengawasan lingkup SKPD."Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, kinerja SKPD harus diawasi, artinya birokrasi harus profesional dan amanah dan di lingkup internal pemerintah ada mekanisme yang mengatur pengawasan internal ASN ini,”tututrnya meningatkan.
Mengacu pada laporan dari BPKP Perwakilan Provinsi NTB, penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Kabupaten Bima tahun 2015, kata Wakiol Bupati Bima itu, menunjukkan tingkat maturitas atau kematangan penyelenggaraan pemerintahan secara umum berada pada level “berkembang” atau tingkat 3 dari 6 tingkat maturitas SPIP.” Ini berarti bahwa, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan ke depan, ada beberapa perubahan yang perlu dilakukan antara lain perlunya penegakan integritas dan nilai etika,”pintanya.
Keberhasilan maupun kegagalan tugas pemerintahan, akan banyak dipengaruhi oleh peran Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk di dalamnya, tenaga honorer daerah. Karena itu semua merupakan unsur aparatur negara, yang bertugas memberikan pelayanan yang terbaik, adil dan merata kepada masyarakat. “Untuk itu diperlukan pembinaan secara berkelanjutan, yang dibarengi dengan pelaksanaan dan penerapan kode etik, dalam kehidupan sehari-hari ASN,"tegasnya.
Pada kesempatan ini Wabup menginstruksikan SKPD untuk menyusun, mengevaluasi dan memantau pelaksanaan peraturan terkait kode etik. Aturan perilaku pegawai lingkup pemerintah Kabupaten Bima.Aspek lain yang menjadi titik berat penyampaian bupati, dihadapan para pejabat struktural dan staf SKPD pada kesempatan apel gabungan tersebut, adalah penegakan disiplin aparatur.
Wabup Dahlan kembali menegaskan bahwa sejak awal memimpin, aspek penegakan disiplin menjadi salah satu prioritas yang akan dijabarkan. "Dari awal kami selalu menekankan pentingnya peningkatan disiplin aparatur. Komitmen ini harus dijalankan bukan hanya menjadi pemanis bibir dan gosip saja,”pintanya.
Kepada seluruh kepala SKPD dan jajarannya, diharapkan sama-sama memperkuat penegakan disiplin aparatur dengan melakukan, koordinasi pengawasan dan pengendalian secara berjenjang.(KS-09)
Apel yang diikuti seluruh kepala SKPD, para pejabat eselon III, eselon IV dan staf SKPD tersebut, Dahlan menyampaikan beberapa arahan antara lain pentingnya pengawasan lingkup SKPD."Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, kinerja SKPD harus diawasi, artinya birokrasi harus profesional dan amanah dan di lingkup internal pemerintah ada mekanisme yang mengatur pengawasan internal ASN ini,”tututrnya meningatkan.
Mengacu pada laporan dari BPKP Perwakilan Provinsi NTB, penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Kabupaten Bima tahun 2015, kata Wakiol Bupati Bima itu, menunjukkan tingkat maturitas atau kematangan penyelenggaraan pemerintahan secara umum berada pada level “berkembang” atau tingkat 3 dari 6 tingkat maturitas SPIP.” Ini berarti bahwa, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan ke depan, ada beberapa perubahan yang perlu dilakukan antara lain perlunya penegakan integritas dan nilai etika,”pintanya.
Keberhasilan maupun kegagalan tugas pemerintahan, akan banyak dipengaruhi oleh peran Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk di dalamnya, tenaga honorer daerah. Karena itu semua merupakan unsur aparatur negara, yang bertugas memberikan pelayanan yang terbaik, adil dan merata kepada masyarakat. “Untuk itu diperlukan pembinaan secara berkelanjutan, yang dibarengi dengan pelaksanaan dan penerapan kode etik, dalam kehidupan sehari-hari ASN,"tegasnya.
Pada kesempatan ini Wabup menginstruksikan SKPD untuk menyusun, mengevaluasi dan memantau pelaksanaan peraturan terkait kode etik. Aturan perilaku pegawai lingkup pemerintah Kabupaten Bima.Aspek lain yang menjadi titik berat penyampaian bupati, dihadapan para pejabat struktural dan staf SKPD pada kesempatan apel gabungan tersebut, adalah penegakan disiplin aparatur.
Wabup Dahlan kembali menegaskan bahwa sejak awal memimpin, aspek penegakan disiplin menjadi salah satu prioritas yang akan dijabarkan. "Dari awal kami selalu menekankan pentingnya peningkatan disiplin aparatur. Komitmen ini harus dijalankan bukan hanya menjadi pemanis bibir dan gosip saja,”pintanya.
Kepada seluruh kepala SKPD dan jajarannya, diharapkan sama-sama memperkuat penegakan disiplin aparatur dengan melakukan, koordinasi pengawasan dan pengendalian secara berjenjang.(KS-09)
COMMENTS