Ternyata bibit kedalai yang dibagikan ke masing-masing kelompok rusak alias biji mati. Ratusan hectare lahan pertanian kacang kedalai Musim Kemarau Pertama (MK1) Kecamatan Lambitu dan Langgudu gagal tanam.
Bima, KS.- Pantas saja belakangan ini banyak petani yang gagal taman. Ternyata bibit kedalai yang dibagikan ke masing-masing kelompok rusak alias biji mati. Ratusan hectare lahan pertanian kacang kedalai Musim Kemarau Pertama (MK1) Kecamatan Lambitu dan Langgudu gagal tanam. Akibat bibit yang ditanam, tidak berkualitas.
Edy Muchlis, S.Sos.
Penyaluran bibit subsidi oleh pemerintah melalui anggaran Dana Tugas Pembantuan (TP) senilai Rp 22 miliar itu, diduga rusak. Dugaan tersebut semakin kuat, setelah anggota DPRD Kabupaten Bima Edy Mukhlis melakukan investigasi lapangan. Alhasil, Anggota Komisi III ini berhasil menyita sejumlah bibit yang tidak layak tanam. Setelah menyita, Edy Muchlis membawa biji kedalai tersebut ke Kantor Dewan, lalu ditebarkan di tanah di halaman Kantor terhormat setempat.”Ini bibit yang saya sita dari sejumlah kelompok tani di Kecamatan Lambitu dan Langgudu. Semuanya tidak layak tanam,” tandas Legislator Nasdem ini, sembari menebarkan bibit kedalai hasil sitaannya di teras Kantor DPRD Kabupaten Bima, Senin (9/5).
Diakui, penelusuran yang dilakukannya berawal dari keluhan masyarakat yang mengalami gagal tanam. Usut demi usut, kegagalan itu disebabkan bibit yang tidak berkualitas. Kendati bibit yang diterima para petani itu, sudah berlabel dan mendapat pengakuan dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB).
Namun kenyataannya, masyarakat mengalami gagal tanam. Bibit yang ditanam tidak tumbuh. Setelah dikrosscek, sekitar 40 persen bibit itu biji mati. Sementara lainnya, memiliki kadar air yang sangat tinggi. “Jadi tidak heran jika bibit itu tidak bisa tumbuh,” katanya.
Dia khawatir, sebanyak 348,200 ton benih yang disalurkan ke 18 kecamatan se Kabupaten Bima juga memiliki kualitasnya sama. Dia menduga, bibit yang disalurkan itu telah dicampur dengan benih yang berkualitas buruk.
Terkait persoalan itu, dia mempertanyakan kinerja BPSB yang berani mengeluarkan label. Padahal benih itu tidak memenuhi standar kelayakan. Seperti, kualitasnya tinggi dan kadar airnya maksimal 11,0 persen. “Untuk mengetahui ini, harus melalui uji laboratorium,” katanya.
Dia meminta, persoalan itu dapat diatensi Komisi II DPRD setempat. Meminta pertanggungjawaban Penangkal, Dinas Pertanian dan BPSB. Terkait, pengadaan benih kedelai itu. “Saya menduga ada kerugian negara dalam pengadaan bibit ini,” ungkapnya.
Selain itu, Ia juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut indikasi korupsi dalam pengadaan benih kedelai itu. Bayangkan dari anggaran Rp 22 miliar lanjut dia, hanya menghasilkan benih biji mati. “Saya mencium aroma kerugian Negara dalam program ini,” katanya.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bima, Ir Suryadin juga menyayangkan kualitas adanya benih subsidi tersebut. Dari kasat mata saja, benih tersebut sangat tidak layak untuk ditanam. “Model bibit ini cocoknya untuk digureng saja,” ujarnya berseloroh.
Terkait masalah itu dia berjanji, akan menyikapinya dengan serius. Pihaknya akan meminta pertanggungjawaban sejumlah pihak terkait. Terutama penangkal, dinas pertanian dan BPSB. “InshaAllah dalam waktu dekat, penangkal, dinas pertanian dan BPSB akan dipanggil untuk klarifikasi,” katanya. (KS-02)
Edy Muchlis, S.Sos.
Penyaluran bibit subsidi oleh pemerintah melalui anggaran Dana Tugas Pembantuan (TP) senilai Rp 22 miliar itu, diduga rusak. Dugaan tersebut semakin kuat, setelah anggota DPRD Kabupaten Bima Edy Mukhlis melakukan investigasi lapangan. Alhasil, Anggota Komisi III ini berhasil menyita sejumlah bibit yang tidak layak tanam. Setelah menyita, Edy Muchlis membawa biji kedalai tersebut ke Kantor Dewan, lalu ditebarkan di tanah di halaman Kantor terhormat setempat.”Ini bibit yang saya sita dari sejumlah kelompok tani di Kecamatan Lambitu dan Langgudu. Semuanya tidak layak tanam,” tandas Legislator Nasdem ini, sembari menebarkan bibit kedalai hasil sitaannya di teras Kantor DPRD Kabupaten Bima, Senin (9/5).
Diakui, penelusuran yang dilakukannya berawal dari keluhan masyarakat yang mengalami gagal tanam. Usut demi usut, kegagalan itu disebabkan bibit yang tidak berkualitas. Kendati bibit yang diterima para petani itu, sudah berlabel dan mendapat pengakuan dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB).
Namun kenyataannya, masyarakat mengalami gagal tanam. Bibit yang ditanam tidak tumbuh. Setelah dikrosscek, sekitar 40 persen bibit itu biji mati. Sementara lainnya, memiliki kadar air yang sangat tinggi. “Jadi tidak heran jika bibit itu tidak bisa tumbuh,” katanya.
Dia khawatir, sebanyak 348,200 ton benih yang disalurkan ke 18 kecamatan se Kabupaten Bima juga memiliki kualitasnya sama. Dia menduga, bibit yang disalurkan itu telah dicampur dengan benih yang berkualitas buruk.
Terkait persoalan itu, dia mempertanyakan kinerja BPSB yang berani mengeluarkan label. Padahal benih itu tidak memenuhi standar kelayakan. Seperti, kualitasnya tinggi dan kadar airnya maksimal 11,0 persen. “Untuk mengetahui ini, harus melalui uji laboratorium,” katanya.
Dia meminta, persoalan itu dapat diatensi Komisi II DPRD setempat. Meminta pertanggungjawaban Penangkal, Dinas Pertanian dan BPSB. Terkait, pengadaan benih kedelai itu. “Saya menduga ada kerugian negara dalam pengadaan bibit ini,” ungkapnya.
Selain itu, Ia juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut indikasi korupsi dalam pengadaan benih kedelai itu. Bayangkan dari anggaran Rp 22 miliar lanjut dia, hanya menghasilkan benih biji mati. “Saya mencium aroma kerugian Negara dalam program ini,” katanya.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bima, Ir Suryadin juga menyayangkan kualitas adanya benih subsidi tersebut. Dari kasat mata saja, benih tersebut sangat tidak layak untuk ditanam. “Model bibit ini cocoknya untuk digureng saja,” ujarnya berseloroh.
Terkait masalah itu dia berjanji, akan menyikapinya dengan serius. Pihaknya akan meminta pertanggungjawaban sejumlah pihak terkait. Terutama penangkal, dinas pertanian dan BPSB. “InshaAllah dalam waktu dekat, penangkal, dinas pertanian dan BPSB akan dipanggil untuk klarifikasi,” katanya. (KS-02)
COMMENTS