Kota Bima, KS.- Ada hal yang ganjil saat perhelatan kegiatan Deklarasi Anti Radikalisme dan Terorisme yang berlangsung di Lapangan Serasuba...
Kota Bima, KS.- Ada hal yang ganjil saat perhelatan kegiatan Deklarasi Anti Radikalisme dan Terorisme yang berlangsung di Lapangan Serasuba, Selasa (19/9) lalu. Pasalnya, ada kesalahan protokoler terjadi saat penyediaan kursi untuk para pejabat negara yang hadir di acara tersebut.
Ilustrasi
Dari pengakuan sumber Koran Stabilitas, Kabag Humas dan Protokoler setda Kota Bima, Ihya Ghazali, S.Sos yang sekaligus bertanggung jawab terhadap protokoler kegiatan sempat mendatangi Ketua DPRD Kota Bima, Feri Sopyan, SH yang sedang duduk berdiskusi dengan Ibu Bupati Bima.
“Kemungkinan Ghazali saat itu mendatangi Ketua DPRD dan menjelaskan kursi yang ditempatinya adalah untuk Wakil Walikota. Dan sepertinya Pak Ketua tidak terima dengan keadaan itu dan langsung meninggalkan lokasi kegiatan,” ujar sumber seorang PNS asal Pemerintah Kota Bima itu, Rabu (20/7).
Saat wartawan Koran Stabilitas mendatangi gedung rakyat Kota Bima, Rabu (20/7), tampak berjejer mobil milik wakil rakyat di halaman parkiran kantor. Namun, ketika wartawan mencoba masuk ke dalam ruangan sidang. Semua pintu terkunci rapat, tampaknya pihak legislatif sedang rapat secara tertutup bersama beberapa pejabat Pemerintah Kota Bima yang kemungkinan membahas terkait insiden tersebut
Sekilas terdengar suara interupsi dari beberapa anggota dewan yang menegaskan tentang ketidakpemahaman Kabag Humas Pemerintah Kota Bima tentang protokoler. Terdengar pula suara sumbang dari beberapa anggota DPRD yang menegaskan tentang kedudukan Ketua DPRD adalah setara dengan Kepala Daerah.
Menurut seorang anggota DPRD Kota Bima, Taufik membenarkan adanya klarifikasi dari kejadian tersebut. Ia pun mempertanyakan kepada pihak eksekutif yang bertanggung jawab atas protokoler kegiatan, mengapa tidak menyediakan kursi untuk Ketua DPRD Kota Bima.
“Kemarin saat rapat pembahasan tentang Kebijakan Umum APBD - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA- PPAS) untuk Rancangan APBD tahun anggaran 2017 itu dirangkaikan dengan rapat klarifikasi atas insiden yang telah melecehkan Ketua DPRD Kota Bima terbut,” ujar Ketua PPP Kota Bima, Kamis (21/7) kemarin.
Dan untuk lebih jelasnya, sambung Taufik, silahkan wartawan konfirmasi langsung ke Ketua DPRD Kota Bima.
Kesan rapat sebagai ajang pelampiasan dan penghakiman anggota DPRD terhadap pihak eksekutif sangat terasa saat itu. Pejabat daerah yang diwaliki Sekretaris Daerah, Ir. H. Muhammad Rum hanya diam dan mengaku salah atas insiden yang tidak disengaja tersebut.
Ketua DPRD Kota Bima, Feri Sopyan, SH yang sedang rapat bersama anggota DPRD lainnya tak bisa dijumpai langsung di ruangannya, Kamis (21/7). Namun via ponselnya, Feri membenarkan kejadian tersebut. Menurut Feri, kejadian itu telah melecehkan kedudukan Ketua DPRD dan melanggar Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Feri pun menjelaskan kronologis kejadian. Saat dirinya diberitahu menempati kursi yang telah disediakan untuk Wakil Walikota, ia pun langsung meninggalkan tempat kegiatan.
“Kejadian ini jelas pelecehan terhadap institusi DPRD dan ketidakpahaman Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protoker Kota Bima, Ihya Ghazali. Biasanya, kursi deretan depan yang ditempati para pejabat tinggi sudah ditulis peruntukkannya. Karena tak ada kursi yang disediakan untuk Ketua DPRD Kota Bima, bukan karena ditegur, tapi atas inisiatif sendiri saya meninggalkan tempat kegiatan itu,” ujarnya.
Akhirnya, sambung Pimpinan DPRD dua periode ini mengaku, atas insiden pelecehan ini, pihaknya langsung melayangkan surat ke pihak eksekutif (Pemerintah Kota Bima) perihal klarifikasi kejadian pelecehan tersebut. Pihak eksekutif yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, Ir. H. Muhammad Rum di rapat klarifikasi itu mengaku atas kekeliruan dan kesalahan protokoler saat kegiatan berlangsung. Dan mereka pun sudah meminta maaf.
“Dalam pertemuan Rabu (20/7) siang kemarin, rapat klarifikasi ini berlangsung cukup lama itu. Dan hasil dari pertemuan tersebut, Sekda dan Kabag Humas Kota mengaku atas kesalahannya dan mereka pun sudah meminta maaf,” imbuh Ketua DPD PAN Kota Bima itu.
Sementara itu, pihak eksekutif masih dalam upaya konfirmasi terkait kejadian ini. Kabag Humas dan Protokoler Kota Bima, Ihya Ghazali, S.Sos yang dikonfirmasi via media sosial dan handphonenya belum menanggapi konfirmasi dari redaksi Koran Stabilitas. (KS-01 dan KS-08)
Ilustrasi
Dari pengakuan sumber Koran Stabilitas, Kabag Humas dan Protokoler setda Kota Bima, Ihya Ghazali, S.Sos yang sekaligus bertanggung jawab terhadap protokoler kegiatan sempat mendatangi Ketua DPRD Kota Bima, Feri Sopyan, SH yang sedang duduk berdiskusi dengan Ibu Bupati Bima.
“Kemungkinan Ghazali saat itu mendatangi Ketua DPRD dan menjelaskan kursi yang ditempatinya adalah untuk Wakil Walikota. Dan sepertinya Pak Ketua tidak terima dengan keadaan itu dan langsung meninggalkan lokasi kegiatan,” ujar sumber seorang PNS asal Pemerintah Kota Bima itu, Rabu (20/7).
Saat wartawan Koran Stabilitas mendatangi gedung rakyat Kota Bima, Rabu (20/7), tampak berjejer mobil milik wakil rakyat di halaman parkiran kantor. Namun, ketika wartawan mencoba masuk ke dalam ruangan sidang. Semua pintu terkunci rapat, tampaknya pihak legislatif sedang rapat secara tertutup bersama beberapa pejabat Pemerintah Kota Bima yang kemungkinan membahas terkait insiden tersebut
Sekilas terdengar suara interupsi dari beberapa anggota dewan yang menegaskan tentang ketidakpemahaman Kabag Humas Pemerintah Kota Bima tentang protokoler. Terdengar pula suara sumbang dari beberapa anggota DPRD yang menegaskan tentang kedudukan Ketua DPRD adalah setara dengan Kepala Daerah.
Menurut seorang anggota DPRD Kota Bima, Taufik membenarkan adanya klarifikasi dari kejadian tersebut. Ia pun mempertanyakan kepada pihak eksekutif yang bertanggung jawab atas protokoler kegiatan, mengapa tidak menyediakan kursi untuk Ketua DPRD Kota Bima.
“Kemarin saat rapat pembahasan tentang Kebijakan Umum APBD - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA- PPAS) untuk Rancangan APBD tahun anggaran 2017 itu dirangkaikan dengan rapat klarifikasi atas insiden yang telah melecehkan Ketua DPRD Kota Bima terbut,” ujar Ketua PPP Kota Bima, Kamis (21/7) kemarin.
Dan untuk lebih jelasnya, sambung Taufik, silahkan wartawan konfirmasi langsung ke Ketua DPRD Kota Bima.
Kesan rapat sebagai ajang pelampiasan dan penghakiman anggota DPRD terhadap pihak eksekutif sangat terasa saat itu. Pejabat daerah yang diwaliki Sekretaris Daerah, Ir. H. Muhammad Rum hanya diam dan mengaku salah atas insiden yang tidak disengaja tersebut.
Ketua DPRD Kota Bima, Feri Sopyan, SH yang sedang rapat bersama anggota DPRD lainnya tak bisa dijumpai langsung di ruangannya, Kamis (21/7). Namun via ponselnya, Feri membenarkan kejadian tersebut. Menurut Feri, kejadian itu telah melecehkan kedudukan Ketua DPRD dan melanggar Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Feri pun menjelaskan kronologis kejadian. Saat dirinya diberitahu menempati kursi yang telah disediakan untuk Wakil Walikota, ia pun langsung meninggalkan tempat kegiatan.
“Kejadian ini jelas pelecehan terhadap institusi DPRD dan ketidakpahaman Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protoker Kota Bima, Ihya Ghazali. Biasanya, kursi deretan depan yang ditempati para pejabat tinggi sudah ditulis peruntukkannya. Karena tak ada kursi yang disediakan untuk Ketua DPRD Kota Bima, bukan karena ditegur, tapi atas inisiatif sendiri saya meninggalkan tempat kegiatan itu,” ujarnya.
Akhirnya, sambung Pimpinan DPRD dua periode ini mengaku, atas insiden pelecehan ini, pihaknya langsung melayangkan surat ke pihak eksekutif (Pemerintah Kota Bima) perihal klarifikasi kejadian pelecehan tersebut. Pihak eksekutif yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, Ir. H. Muhammad Rum di rapat klarifikasi itu mengaku atas kekeliruan dan kesalahan protokoler saat kegiatan berlangsung. Dan mereka pun sudah meminta maaf.
“Dalam pertemuan Rabu (20/7) siang kemarin, rapat klarifikasi ini berlangsung cukup lama itu. Dan hasil dari pertemuan tersebut, Sekda dan Kabag Humas Kota mengaku atas kesalahannya dan mereka pun sudah meminta maaf,” imbuh Ketua DPD PAN Kota Bima itu.
Sementara itu, pihak eksekutif masih dalam upaya konfirmasi terkait kejadian ini. Kabag Humas dan Protokoler Kota Bima, Ihya Ghazali, S.Sos yang dikonfirmasi via media sosial dan handphonenya belum menanggapi konfirmasi dari redaksi Koran Stabilitas. (KS-01 dan KS-08)
COMMENTS