Kota Bima, KS. - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Bima menggelar rapat persiapan atas rencana kedatangan Menkopolhukam...
Kota Bima, KS.- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Bima menggelar rapat persiapan atas rencana kedatangan Menkopolhukam. Jend. (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan dan Wakil Ketua MK, Nawar Usman di Kota Bima, Selasa (19/7) mendatang. Kedua tokoh nasional itu, rencananya akan menghadiri acara deklarasi anti gerakan radikalisme terorisme.

ilustrasi
Rapat persiapan ini turut dihadiri TNI, Polri, Dishubkominfo, Sat Pol PP serta beberapa unsur organisasi,” ujar Kepala Bakesbangpol Kota Bima, Achmad Fathoni, Jumat (15/7) lalu.
Kata mantan Inspektur Kota Bima itu, tujuan kedatangan Menkopolhukam RI, untuk melihat langsung deklarasi yang menegaskan pernyataan sikap Pemerintah dan masyarakat Kota Bima dalam melawan dan memerangi paham radikalisme dan gerakan terorisme.
Menurutnya, dengan kegiatan deklarasi ini dapat menunjukkan komitmen secara kolektif baik oleh Pemerintah Daerah dan seluruh unsur lapisan masyarakat yang ingin mewujudkan kehidupan yang anti kekerasan, menciptakan stabilitas keamanan dan kedewasaan dalam berdemokrasi.
“Kehadiran pihak Pemerintah Pusat sangat diharapkan dalam mewujudkan komitmen bersama demi menciptakan kondusifitas dan stabilitas keadaman di daerah. Tentunya, gerakan ini diharapkan mampu membawa dampak yang positif bagi perubahan kesejahteraan, keamanan dan keadilan bagi masyarakt di daerah,” jelas pria asal Kabupaten Probolinggo itu. (KS.08)

ilustrasi
Rapat persiapan ini turut dihadiri TNI, Polri, Dishubkominfo, Sat Pol PP serta beberapa unsur organisasi,” ujar Kepala Bakesbangpol Kota Bima, Achmad Fathoni, Jumat (15/7) lalu.
Kata mantan Inspektur Kota Bima itu, tujuan kedatangan Menkopolhukam RI, untuk melihat langsung deklarasi yang menegaskan pernyataan sikap Pemerintah dan masyarakat Kota Bima dalam melawan dan memerangi paham radikalisme dan gerakan terorisme.
Menurutnya, dengan kegiatan deklarasi ini dapat menunjukkan komitmen secara kolektif baik oleh Pemerintah Daerah dan seluruh unsur lapisan masyarakat yang ingin mewujudkan kehidupan yang anti kekerasan, menciptakan stabilitas keamanan dan kedewasaan dalam berdemokrasi.
“Kehadiran pihak Pemerintah Pusat sangat diharapkan dalam mewujudkan komitmen bersama demi menciptakan kondusifitas dan stabilitas keadaman di daerah. Tentunya, gerakan ini diharapkan mampu membawa dampak yang positif bagi perubahan kesejahteraan, keamanan dan keadilan bagi masyarakt di daerah,” jelas pria asal Kabupaten Probolinggo itu. (KS.08)
COMMENTS