Kota Bima, KS. - Kehadiran Asuransi milik Pemerintah sebagai lembaga penalangan biaya kesehatan di Rumah sakit dinilai egois dan cenderung i...
Kota Bima, KS.- Kehadiran Asuransi milik Pemerintah sebagai lembaga penalangan biaya kesehatan di Rumah sakit dinilai egois dan cenderung ingin ‘lari’ dari tanggung jawabnya. Kondisi ini sering dijumpai pada praktek pembayaran dana pengklaiman pelayanan kesehatan yang dilakukan pihak RSUD Bima pada masyarakat.
Seorang dokter yang enggan mengkorankan namanya menyatakan, biaya pengklaiman yang dilakukan oleh BPJS terhadap pelayanan kesehatan bagi pasien atau peserta BPJS di RSUD Bima dilakukan berdasarkan sistim platfon.
“BPJS akan menanggung biaya pengklaiman dilihat dari diagnosa penyakit pasien atau peserta pemegang kartu BPJS. Misalnya hasil diagnosa penyakit pasien adalah A, maka nilai paketnya sekian juta,” ujarnya, Rabu (24/8).
Ia menjelaskan, pada kondisi tertentu, dalam melayani pasien yang kondisi penyakitnya satu jenis namun proses pelayanan kesehatannya lebih dari sekali seperti melakukan operasi ulang pada seorang pasein dengan penyakit yang sama, pihak BPJS akan menghitung pengklaiman dana pelayanan kesehatan pada pasien tersebut hanya satu paket saja. Diakuinya, karena pihak RSUD tidak mau rugi, pelayanan akan sangat dinilai dari pengeluaran dan biaya yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit.
“Hal ini, tentu akan mempengaruhi kebijakan manajemen di RSUD Bima untuk berhemat. Dan masyarakat akan mendapat pelayanan yang agak prekengan sesuai dengan nilai paket pengklaiman yang sudah ditentukan oleh BPJS. Jika dalam menangani pasien biayanya lebih dari nilai platfon BPJS, maka akan ditanggung oleh pihak RSUD sendiri,” jelas salah seorang anggota organisasi keIslaman itu.
Ia menambahkan, soal pemberian obat kepada pasien pun sudah ada katalognya dari BPJS. Pihak rumah sakit jika ingin mendapat dana klaim kesehatan dari BPJS, harus memberikan obat-obat generik sesuai dengan yang terdaftar dalam katalog BPJS.
“Jika ada pemberian obat diluar katalog, maka akan dikurangi nilainya dari nilai paket yang sudah diplatfon oleh BPJS. Kondisi ini, tentu akan merugikan pasien BPJS untuk mendapat obat-obat paten. Belum lagi, bila obat versi BPJS tidak tersedia di apotik RSUD, biasanya pihak RSUD meminta kepada keluarga pasien untuk mencarikannya di luar. Dan kuitansi obat tersebut akan diganti oleh pihak apotik RSUD,” jelasnya.
Soal lain yang terjadi hingga sering mengalami kerugian, terkait dengan keadaan alat-alat medis yang kurang terawat. Menurut dia, ditengah nilai klaim yang sudah diplatfon oleh BPJS dan cenderung membuat pihak RSUD untuk menghemat segala biaya perawatan kepada pasien, kurangnya tenaga kerja khusus yang memelihara alat-alat kesehatan di RSUD mempengaruhi pembengkakan biaya di RSUD.
“Harusnya, alat-alat di RSUD selalu dalam keadaan terawat dan dalam mengantisipasi hal ini, perlu adanya tenaga kerja yang khusus dalam hal ini untuk bekerja secara terjadwal dengan baik. Seperti alat-alat pasca operasi yang harus dibersihkan tiap saat, bukan hanya selesai operasi baru dibersihkan. Jadi, untuk alat-alat lainnya yang masih bisa dimanfaatkan karena telah terawat dengan baik dan diluar alat-alat yang sekali pakai langsung buang seperti jarum suntik, kegiatan ini dapat membantu keuangan pihak RSUD untuk menghemat agat tidak selalu membeli alat-alat kesehatan yang sudah tidak steril atau rusak karena kurang perawatan,” terangnya.
Diakuinya, kecenderungan mencari untung dari BPJS yang merupakan karakter umum dari semua perusahaan mengabaikan kepentingan pasien atau para pesertanya. Dikatakannya, gampangnya menjadi mitra BPJS hingga ke puskesmas dan rumah sakit milik swasta yang masih minim alat-alat kesehatannya, harusnya kondisi ini harus dipertimbangkan sebelumnya untuk dijadikan mitra BPJS.
“Jangan hanya mencari keuntungan saja, lalu tanpa memandang kelayakan fasilitas kesehatan pada lembaga pelayanan kesehatan masyarakat seperti di puskesmas-puskesmas dan di rumah sakit baik yang negeri dan yang swasta,” ungkapnya.
Ia mengaku, di Indonesia, untuk peserta BPJS adalah warga yang dianggap mampu. Kategori tidak mampu berdasarkan ukuran dari pihak Badan Pusat Statistik (BPS) adalah warga yang pendapatannya sebulan kurang dari Rp300 ribu.
“Jika dianggap mampu adalah warga yang penghasilannya di atas Rp300 ribu. Maka kriteria peserta BPJS ini terlalu dipaksakan. Seorang pemulung bisa saja mendapatkan uang di atas Rp300 ribu dalam tiap bulannya, dan konsekuensinya si pemulung harus memiliki kartu BPJS dengan membayar kewajiban premi tiap bulannya,” ujarnya.
Ditengah kriteria yang terkesan memaksakan itu, disarankannya, pihak BPJS harus mendorong bahkan mewajibkan pihak lembaga pelayanan kesehatan untuk memperbaiki fasilitas kesehatannya dulu baru dijadikan mitra sebagai lembaga pelayanan kesehatan penerima kartu BPJS.
“Hal ini penting dilakukan, agar peserta BPJS, ketika jatuh sakit benar-benar mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal dan berkualitas. BPJS jangan hanya mengejar cari untung lalu mengabaikan kepentingan kesehatan para pesertanya. Apalagi ada wacana mewajibkan memiliki kartu BPJS tahun 2019 mendatang bagi seluruh rakyat Indonesia yang dianggap mampu,” tegas Dokter Alumni Universitas Mataram itu.
Sementara itu, pihak BPJS Kota Bima yang ingin dikonfirmasi terkait pelayanan yang tidak maksimal di dokter keluarga ini, belum bisa memberikan tanggapannya.
“Pak Kepala Kantor sedang dinas luar,” ujar salah seorang security kantor setempat, Kamis (25/8) kemarin. (KS-08)
COMMENTS