Bima, KS.- Maraknya aksi penumpang gelap (calo, red) di balik program pemberian bantuan berupa modal, bibit dan berbagai alat pertanian di D...
Bima, KS.- Maraknya aksi penumpang gelap (calo, red) di balik program pemberian bantuan berupa modal, bibit dan berbagai alat pertanian di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura (Dispertapa) Kabupaten Bima menimbulkan kecurigaan dan hipotesa awal adanya sindikat mafia dibalik itu.
Direktur Lembaga Edukasi dan Advokasi (LEAD) Bima – NTB Agus Mawardy menilai, maraknya pemberitaan tentang calo yang menipu Kelompok Tani (Koptan) baik yang dilakukan oleh oknum PNS di Dispertapa dan ‘pemain’ di luar dinas dengan modus mengambil uang Kelompok Tani dan menjanjikan akan mendapatkan bantuan namun hasilnya dituding menipu oleh Koptan. Keadaan ini mengindikasikan adanya sindikat mafia bantuan di kantor yang di nahkodai oleh Ir. Muhammad Tayeb itu.
Dikatakannya, secara psikologi peranan para calo, apalagi ada keterlibatan oknum PNS di kantor itu dan nilai uang yang diambil dari Koptan yang jumlahnya ratusan juta rupiah. Dkatakannya, hal ini mengindikasikan bahwa konspirasi ini akan sukses dilakukan jika ada sinyal dari pimpinan atau pemangku kebijakan (Kepala Dinas, red).
“Sinyal dari pemangku kebijakan inilah yang kemudian menjadi lampu hijau bagi para penumpang gelap atau calo bantuan. Calo dalam kasus ini bisa oknum PNS atau anak buah Kepala kantor dan bisa juga dari pihak lain seperti oknum politisi, oknum LSM/wartawan atau orang kepercayaan Kepala kantor. Tugas calo mengkomunikasikan kepada Kelompok Tani dan meminta uang dengan menjanjikan bantuan yang nilainya lebih dari uang yang diberikan oleh Koptan. Menjalankan konspirasi jahat inilah yang saya maksud sebagai sindikat mafia bantuan,” pungkas Agus.
Menurutnya pula, kuatnya dugaan adanya kesepakan dari awal antara pemangku kebijakan dan para calo adalah untuk menetukan nilai penarikan uang ke Koptan dan menyepakati berapa fee dan keuntungan yang akan didapat oleh mereka.
“Saya kira kasus penipuan oknum PNS Dispertapa berinisial Jk yang menjanjikan bantuan alat pertanian setelah dia mengambil uang ratusan juta dari koptan, sangat kecil kemungkinan dilakukan atas inisiatifnya sendiri. Nilai uang yang diambil Jk dari petani dengan mempertaruhkan statusnya sebagai PNS tentu tidak sebanding. Motivasi karena ingin mendapat fee yang dilakukan oleh Jk, kuat dugaannya karena ada garansi dan sinyal dari pimpinan yang memiliki kebijakan. Jk kan pejabat kecil tentu bukan peangambil kebijakan, kalau pun dia berhasil mengambil uang petani, karena dia mengatasnamakan pimpinan atau bekerja atas sinyal pimpinan. Cuman, kalau sudah terbongkar dan menjadi berita di media, biasa lagu lama, kalau sudah makan banyak yang tidak mau cuci piring,” sindir Agus, Sabtu (6/8).
Ia pun menambahkan, keberadaan sindikat mafia bantuan ini diperkuat dengan kondisi lapangan di kantor Dispertapa. Akhir-akhir ini berbagai kalangan yang latar belakangnya berbeda-beda bermunculan di kantor Dispertapa seperti aktivis, pegiat LSM, politisi, kelompok tani yang datang protes bahkan beberapa orang anggota polisi. Desas-desus adanya pihak yang melobi bantuan bahkan memprotes bantuan pun sudah bukan menjadi rahasia umum lagi di Dispertapa. Dalam beberapa pekan terakhir ini, sambung Agus, Kadis Dispertapa bisa diibaratkan bagai artis yang sedang naik daun dan dibahas oleh berbagai kalangan.
“Pak Tayeb sekarang ibarat wanita cantik yang sedang dilamar oleh berbagai kalangan yang memiliki kepentingan meminta bantuan di Dispertapa. Kemungkinan, nilai bantuan lewat kantor Dispertapa ada sekitar ratusan miliar di Tahun Anggaran 2016 ini,” ujarnya.
Selain itu, kata Agus, track record (rekam jejak) Kepala Dispertapa M. Tayeb dalam keterlibatannya di kasus korupsi bukan hal yang baru. Sudah bertahun-tahun predikat tersangka yang disandang tayeb di kasus bor air yang perkaranya macet di tengah jalan. “Potensi kecurangan dan permainan program bantuan di Dispertapa sangat mungkin terjadi. Dari dulu Kadis Dispertapa inikan sudah menjadi tersangka dalam kasus bor air, namun kasus itu macet di jalan. Pembuktian terbalik pun bisa kita lihat, bagaimana mewahnya kehidupan Pak Tayeb dan keluarganya saat ini jika diukur dengan pendapatannya sebagai pejabat eselon II di daerah,” pungkasnya.
Ditegaskannya, melihat kondisi yang ada. Lembaga pengawasan pemerintah baik itu Inspektorat maupun lembaga pengawasan internal di Kementrian Pertanian harus segera melakukan langkah penindakan terhadap kondisi ini, tanpa harus menunggu laporan yang masuk ke kantor. Dan pihak kepolisian pun, dikatakannya, dengan adanya pemberitaan di media, pihak kepolisian sudah bisa melakukan langkah penyelidikan dalam kasus ini.
“Saya kira, dengan adanya pemberitaan di media, aparat pengawasan internal (inspektorat) dan pihak kepolisian sudah bisa melakukan tindakan penyelidikan atas dugaan adanya sindikat mafia bantuan di Dispertapa Kabupaten Bima,” tutup Agus kepada Koran Stabilitas.
Dihubungi terpisah, Kadis Dispertapa Kabupaten Bima Ir. Muhammad Tayeb mengaku tidak pernah memberikan perintah kepada siapa pun baik itu bawahannya di Kantor (PNS dan Honorer, red) maupun pihak di luar kantor untuk menarik uang ke Koptan dan menjanjikan akan diberikan bantuan dari Dispertapa.
“Saya tidak pernah menyuruh, memerintah atau mengajak siapa pun untuk mengambil uang dari Koptan dan menjanjikan akan memberikan bantuan. Alat pertanian yang ada di halaman kantor merupakan milik dari Pemerintah Provinsi NTB. Kami di sini hanya sebagai fasilitator yang membagikan alat milik provinsi yang penerima bantuannya pun di tentukan dari provinsi. Soal sindikat mafia bantuan itu fitnah dan mengada-ngada,” tepis Tayeb di ruangan kerjanya pada Wartawan Koran Stabilitas beberapa waktu yang lalu. (KS-04 & KS-08).
COMMENTS