Kota Bima, KS. - Sorotan Ketua Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesia (Gapensi) Kota Bima Armansyah,SE bersama beberapa kontraktor lokal di Ko...
Kota Bima, KS.- Sorotan Ketua Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesia (Gapensi) Kota Bima Armansyah,SE bersama beberapa kontraktor lokal di Kota Bima soal dominasi warga keturunan Tionghoa yang mendominasi paket proyek baik yang sifatnya penunjukkan/pemilihan langsung (PL) maupun pelelangan secara elektronik atau LPSE dibantah keras oleh Kepala Bagian (Kabag)Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (AP & LPBJ) setda Kota Bima Drs. H. Syarifuddin, MM.
“Dalam tahun anggran 2016 ini pelaksanaan proyek yang ada di kantor Pemerintah Kota Bima dilakukan secara proporsional, imbang, adil dan bertanggungjawab,” tandas Syarifuddin di kantornya, Senin (15/8) lalu.
Kata dia, dalam belanja modal APBD Kota Bima tahun 2016 sekitar Rp213 miliar. Bentuk pelaksanaan proyek ada yang Penunjukkan langsung (PL) ada yang dilakukan dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) atau tender online.
“Untuk proyek PL dan menunjuk mitra usaha (kontraktor), kewenangannya ada di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Nilai Proyek PL di bawah Rp200 juta sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 54 tahun 2010,” ujarnya.
Ditambahkannya, dalam pelaksanaan proyek dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (E-Tendering) adalah proyek yang nilainya di atas Rp200 juta. Saat ini, proyek yang sifatnya tender (di atas Rp200 juta)semua paket pelelangan diumukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) datam website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bima (http://lpse.bimakota.go.id).
Terkait dengan isu dominasi warga keturunan yang menguasai pekerjaan proyek di Kota Bima, menurutnya adalah penilaian yang subyektif. Sistim pekerjaan proyek sekarang sudah transparan dan online. Semua perusagan baik CV dan PT milik pengusaha sudah bisa mengikuti tender bila sudah mendaftarkan perusahaannya pada masing-masing ULP-LPSE.
“Pendaftaran bisa dilakukan di ULP-LPSE yang ada di masing-masing Kota/Kabupaten. Dan setiap perusahaan yang sudah terdaftar bisa mengikuti semua tender proyek, baik proyek milik pemerintah pusat maupun proyek di Pemerintah Daerah se Indonesia yang tertuang dalam Sistim Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP),” jelasnya.
Di tahun 2016, sambung Syarifuddin, ada 1.188 paket proyek baik yang bentuknya PL dan di tender secara online. Semuanya sudah bisa di akses dan dilihat situs https://sirup.lkpp.go.id. Kompetisi dalam mendapatkan proyek sudah ada sistim dan payung hukumnya yang mengatur. Jadi, tidak mungkin ada yang bisa mendominasi atau menguasainya.
“Selama tender proyek yang ada di situs LPSE Kota Bima, kami di ULP tetap bekerja sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ada. Rekan-rekan kontraktor bisa mengkawal dan mengecek semua tender di LPSE jika perusahaan yang dimenangkan didominasi oleh warga keturunan yang ada di Bima. Atau ditemukan adanya permainan yang secara sengaja mengarah dan memenangkan perusahaan tertentu,” pungkas dia.
Soal proyek PL, ia menyarankan agar perusahaan yang dimiliki oleh para kontraktor mengajukan proposal atau pengenalan ke tiap SKPD. Karena kewenangan penentuan mitra kerja ada di masing-masing SKPD.
“Pendekatan yang profesional dan sehat harus dilakukan oleh Kontraktor lokal jika ingin menjadi mitra kerja dalam proyek-proyek PL yang ada di masing-masing SKPD. Sejauh yang kami amati, tidak ada perusahaan warga keturunan yang mendominasi proyek PL di SKPD. Bahkan, banyak perusahaan milik kontraktor lokal yang dijadikan mitra dalam proyek PL di Kota Bima,” ungkapnya.
Ia pun mengaku, dalam tahun 2016 ini, Pemerintah Kota Bima menggandeng perusahaan milik pengurus organisasi gabungan kontraktor seperti Gapensi dan Gapeksindo selaku pelaksana pekerjaan proyek paket PL yang ada di Pemkot Bima.
“Perusahaan pengurus Gapensi dan Gapeksindo tetap ada yang dijadikan mitra sebagai pelaksana proyek PL di Pemkot Bima. Dan ke depannya, wacana untuk menggandeng assosiasi dalam pekerjaan proyek di Kota Bima akan kami pertimbangkan,” tutup Syarifuddin di kantornya. (KS-08)
COMMENTS