Kota Bima, KS .- Ketua Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesia (Gapensi) Kota Bima, H. Armansyah, SE menilai pelaksana proyek (kontraktor) dala...
Kota Bima, KS.- Ketua Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesia (Gapensi) Kota Bima, H. Armansyah, SE menilai pelaksana proyek (kontraktor) dalam mengerjakan proyek yang ada di Pemerintah Kota (Pemkot) Bima sangat diskriminatif. Pasalnya, proyek diduga telah dikuasai oleh warga keturunan, bahkan hampir di semua lini (Dinas) oknum kontraktor dari kaum minoritas itu mendominasi setiap paket proyek yang ada di lingkup pemkot.
“Bukan saja pekerjaan besar di atas Rp500 juta yang didominasi oleh warga keturunan yang ada di Kota Bima. Proyek-proyek penunjukan langsung yang nilainya Rp10 juta sampai Rp200 juta pun dikuasai kaum minoritas yang bermata sipit itu,” cetus Armansyah, di ruang paripurna dewan, Selasa (2/8) kemarin.
Kata Dia, keadaan ini tentunya ‘membunuh’ usaha kontraktor-kontraktor lokal di Kota Bima. Keadaan ini tidak boleh menjadi budaya yang harus dipertahankan. Semestinya, menurut Arman, keberadaan warga keturunan yang terjun di dunia kontruksi, tidak boleh langsung sebagai pelaksana atau eksekutor proyek pemerintah di lapangan. Mereka harus menjadi mitra pengusaha lokal.
“Kalau warga keturunan langsung menjadi pelaksana proyek, tentu akan membahyakan kondisi kontraktor kecil yang ada di Kota Bima. Pengusaha minoritas itu, karena modal mereka berkecukupan harusnya menjadi mitra kontraktor lokal. Kan bisa mereka bermain di wilayah penyewaan alat berat atau distributor bahan pekerjaan. Jangan mereka yang punya alat, lalu mereka pun yang mengerjakan. Monopoli pekerjaan ini harus dilihat oleh pemerintah agar kondisi pengusaha lokal yang masih berkategori kecil dan menengah bisa hidup dan tumbuh berkembang di Kota Bima,” jelas mantan Ketua STIE Bima itu.
Apakah pernyataan Bapak ini tidak khawatir melahirkan efek rasial di Kota Bima? Armansyah mengatakan, dirinya tidak bermaksud rasis dalam hal ini. Dirinya hanya menyatakan kondisi obyektif yang terjadi dalam dunia konstruksi di Kota Bima. Ia menambahkan, cara pemerintah dengan mengadakan tender secara online pun, hasil evaluasi di Gapensi Kota Bima metode ini lebih jahat lagi nilai diskriminatif dan nepotisme.
“Saya bicara sebagai Ketua Gapensi. Sejauh ini, Kami di Gapensi menilai tender online lewat LPSE Kota Bima, lebih jahat lagi. Setelah Kami telusuri lebih jauh, pemain besar masih di tangan warga keturunan yang mengusai hampir semua pekerjaan yang ada. Nama-nama perusahaan itu hanya simbol dan boneka semata,” terangnya.
Mirisnya lagi, sambung Arman, pekerjaan Mesjid Raya yang baru mendapat bantuan Rp1 miliar dari Pemerintah Kota Bima dikerjakan oleh warga keturunan.
“Sebagai Ketua Gapensi, Saya cukup prihatin melihat keberadaan pengusaha lokal di bawah kepemimpinan Kepala Daerah yang sekarang,” tandas Anggota DPRD Kota Bima duta PKS itu.
Sementara itu, pihak Pemerintah Kota Bima masih berusaha dikonfirmasi lebih lanjut terkait persoalan ini. (KS-08)
COMMENTS