Kota Bima, KS.- Kasus korupsi pengadaan tanah seluas 20,7 are seharga Rp685 juta pada tahun Anggaran 2013 lalu dengan hasil audit BPKP Ma...
Kota Bima, KS.- Kasus korupsi pengadaan tanah seluas 20,7 are seharga Rp685 juta pada tahun Anggaran 2013 lalu dengan hasil audit BPKP Mataram dinyatakan kerugian total loss sempat menarik ulur berkas kasus ini. Jaksa dalam petunjuknya memerlukan lembaga auditor lain selain BPKP untuk memastikan adanya kerugian negara, sedangkan pihak kepolisian bingung lantaran tidak menerangkan lebih rinci tentang lembaga auditor tambahan tersebut.
Rupanya, semangat pihak kepolisian tidak langsung buntu sampai disitu. Unit Tipikor Polres Bima pun mencari jalan lain agar kasus ini hingga ke meja hijau. Alhasil, setelah difasilitasi oleh KPK karena adanya surat permohonan dari Polres Bima Kota, pertemuan segitiga antara Jaksa, KPK dan Polri pun di gelar di Polda NTB beberapa bulan yang lalu.
Sepulang pertemuan itu, kelihatannya benang kusut kasus yang sudah berkali-kali dilimpahkan berkasnya oleh pihak Kejaksaan akhirnya terurai. Sekitar bulan Ramadhan lalu, objek tanah kasus ini di bilangan kelurahan Rabangodu Utara (samping utara SMA PGRI Bima) langsung di sita dan ditandai dengan police line oleh Unit Tipikor Polres Bima Kota.
Bulan lalu, kasus ini pun akhirnya di P21 oleh pihak Kejaksaan. Dan dalam tahap dua terkait penyerahan dan barang bukti kasus ini menuai sedikit perbedaan persepsi yang mengundang pertanyaan dari kalangan LSM, aktivis dan agen social control lainnya yang ada di Bima.
“Jika penanganan kasus ini tidak akuntabel dan transparan, maka kebutuhan publik mengenai informasi perkembangan kasus ini dinilai masih samar,” ujar Ketua Aliansi Perjuangan Integritas (API) Sudirman alias Topan, beberapa waktu yang lalu.
Setelah melalui sekelumit dinamika di atas. Akhirnya, Pihak Kejaksaan Negeri Raba Bima pun menunjukkan keseriusannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi khusus dalam kasus pengadaan tanah di Pemkot Bima dengan menahan H. Syahrullah, SH mantan Assisten I yang menjadi tersangka tunggal dalam kasus ini setelah penyerahan P21 tahap kedua oleh pihak Kepolisian.
“H. Syahrullah yang juga saat ini menjabat orang nomor satu di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Bima telah kami tahan. Tersangka telah dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Raba Bima, Jum’at (19/8) sore. Selanjutnya, mantan Plt. Kabag Tatapem di tahun 2013 lalu itu, akan mengikuti persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Mataram dalam waktu dekat ini,” ujar Kepala Seksi Pidana khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Raba Bima, Yoga Sukama, SH, Kamis (18/8) lalu via ponselnya.
Terkait progres dan semangat penuntasan dalam kasus ini, Ketua API Sudirman menilai, sejauh ini langkah hukum yang telah diambil pihak Kepolisian dan Kejaksaan harus diapresiasi, walau kesan adanya intrik kepentingan dan intervensi kekuasaan dalam kasus ini terlihat jelas. Diakuinya, banyak kasus korupsi yang diproses oleh pihak Kepolisian dan Kejaksaan dan berhasil mengirim para terdakwa hingga ke Hotel Prodeo. Keadaan ini, sambung Topan, merupakan sikap dan tanggungjawab aparat penegak hukum di Bima yang patut dihargai dan dihormati.
“Setelah tersangka ditahan dalam kasus pengadaan tanah di Pemkot, kami sangat mengapresiasi kinerja unit Tipikor Polres Bima Kota dan pihak Kejaksaan Raba-Bima, khususnya kepada Kasi Pidsus saat ini (Yoga,red)yang berhasil mengantarkan kasus ini hingga disidangkan di meja hijau. Saya menghitung mungkin sudah dua tiga kali pergantian Kasi Pidsus di Kejaksaan, namun di era Pak Yoga ada titik terang dalam penuntasan kasus ini,” tutur Topan, Sabtu (20/8). (KS-08)
COMMENTS