Kota Bima, KS.- Dugaan pekerjaan paket proyek di Pemerintah Kota Bima yang didominasi oleh Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa sempat...
Kota Bima, KS.- Dugaan pekerjaan paket proyek di Pemerintah Kota Bima yang didominasi oleh Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa sempat dilontarkan oleh Ketua Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesia (Gapensi) Kota Bima H. Armansyah, SE. Hal ini pun disambut oleh pengusaha lokal di Bima yang membenarkan pernyataan H.Armansyah itu.
“Di masa Walikota HM. Qurais H. Abidin dan Wakilnya H. Arahman H .Abidin, SE penguasaan pekerjaan oleh warga keturunan Tinghoa sudah bukan menjadi rahasia umum lagi. Mereka (para warga keturunan, red) merupakan pelanggan tetap yang menjadi pelaksana pekerjaan hampir semua paket proyek yang ada di Pemkot Bima,” ujar Abdul Haris, ST, kontraktor lokal yang juga warga Kota Bima.
Kata Haris, kontraktor lokal bagai anak tiri dalam pengerjaan paket proyek di Kota Bima. “Kondisi ini sudah berlangsung lama. Tentu, kami pun akan ‘melawan’, karena kebijakan yang dilakukan oleh pimpinan di Kota Bima ini cenderung menganaktirikan kontraktor lokal,” terangnya kepada Koran Stabilitas, Sabtu (6/8).
Ditegaskannya, keadaan ini bukan sekedar isu belaka. Namun, menurutnya, sesuai kondisi real di lapangan dan hampir setiap tahunnya paket proyek hampir dikuasai oleh kelompok kontraktor warga keturunan itu.
“Lihat aja pekerjaan beberapa paket proyek saat ini seperti pembukaan jalan ekonomi di Tolotongga yang nilainya miliaran rupiah, proyek peningkatan jalan di Kelurahan Jatiwangi, Destinasi Pantai Lawata (Dermaga), paket pekerjaan Puskesmas Asakota, Pasar Raya Amahami, Pagar Keliling Lapangan KONI dan Timbunan di kawasan Amahami serta proyek timbunan jalur dua arah. Semua pekerjaan itu dikerjakan oleh mereka. Dan yang ingin membantah fakta itu, mari kita crosscheck sama-sama,” sorotnya.
Dikatakannya, proyek-proyek di atas itu dalam bentuk tender (pelelangan terbuka) dan masih bisa mereka kuasai. Apalagi, kata dia, proyek yang sifatnya Penunjukan Langsung (PL) oleh Pemkot Bima kecendrungan memilih pelaksananya lebih kepada kelompok minoritas itu dari pada kepada kontraktor lokal asli daerah ini.
“Celakanya, hampir semua paket PL dikuasai segelintir kontraktor kelompok etnis minotitas itu. Parahnya lagi, tahun 2016 ini diperkirakan sekitar 80% paket proyek baik yang tender maupun PL dikuasai oleh mereka. Kami kontraktor lokal, cuman dapat uang dari jasa perusahaan. Itupun, cukup untuk bayar pajak dan hanya memenuhi kebutuhan untuk menghidupkan perusahaan saja," terangnya.
Kebijakan Kepala Daerah menyangkut pembagian proyek, dinilainya mengecilkan pengusaha lokal. “Yang bermodal kian tebal sementara kontraktor lokal yang memiliki modal kecil semakin miskin. Pola ini secara tidak langsung membunuh usaha kontraktor lokal. Modal kontraktor lokal tidak bisa berkembang karena tidak ada pekerjaan paket proyek yang secara adil dan kepentingan Pemkot Bima memberikan kepada pengusaha seperti kami ini,” tandasnya.
Ia membenarkan dan sangat mendukung pernyataan yang disampaikan oleh Ketua GAPENSI Kota Bima tersebut karena keadaan ini semakin parah dan menjadi-jadi. dan menurut dia, hal ini tidak bisa dibiarkan karena modal akan mengalir hanya pada kelompok minoritas itu saja.
“Masa kami sebagai kontraktor lokal yang diibaratnya sebagai putra asli di daerah ini harus mengemis dan meminta belas kasih dari mereka (warga keturunan) untuk mendapat pekerjaan proyek pemerintah. Aneh Kota kita ini, pengusaha lokal menjadi budak di negerinya sendiri," pungkasnya. (KS-03)
COMMENTS