Bima, KS. - Sebanyak 45 Wakil rakyat di Kabupaten Bima, tiga diantaranya diduga kuat sebagai pemecah rekor terbanyak menggunakan uang SPPD, ...
Bima, KS.- Sebanyak 45 Wakil rakyat di Kabupaten Bima, tiga diantaranya diduga kuat sebagai pemecah rekor terbanyak menggunakan uang SPPD, baik untuk kepentingan dinas, lebih-lebih untuk kepentingan pribadi. Ketiganya adalah Sulaiman MT SH dari Partai Gerindra, Edy Muchlis S,Sos dari Partai Nasdem dan Ramli S,Sos utusan PPP dari Dapil Sape dan Lambu.
Terkuaknya ketiga oknum dewan yang selama ini dikenal fokal mengkritisi kinerja eksekutif, bahkan sesama anggota dewan tersebut, ketika lembaga legislatif setempat menerima hasil lembaran audi BPK Perwakilan NTB, yang menyatakan banyak temuan penyalahgunaan uang daerh di Sekretariat Dewan (Setwan) dari perjalanan dinas anggota dewan.
Hasil investigasi Koran Stabilitas, ada beberapa oknum anggota DPRD yang sering menggunakan anggaran perjalanan dinas. Para oknum ini sering keluar daerah seorang diri atau berdua dengan alasan tertentu. Ada yang beralasan konsultasi, namun tidak membawa pulang hasil yang dikonsultasikan, ada yang beralasan menghadiri undangan warga Bima di Jakarta, bahkan ada pula yang belum mempertanggungjawabkan perjalanannya tersebut. Lalu mereka konsultasi kemana kalau tidak ada hasil dan pertanggungjawaban atas perjalan tersebut?
Pantas saja, hasil audit BPK kemarin ditemukan 90 lebih perjalanan dinas anggota DPRD yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena sebagian besar tidak ada bukti tiket. Dari ketiga oknum tersebut, terhitung sejak bulan januari 2016 sudah ada yang keluar daerah sebanyak 17 kali, ada yang 15 kali dan ada pula yang 14 kali. “Yang jelas, ketiga oknum dewan itu, sering kali menggunakan SPPD di tahun 2016 sekaran, bahkan ketiganya terbanyak menggunakan uang SPPD,”ungkap salah seorang pegawai di Setwan kepada Wartawan Koran Stabilitas kemarin.
Ulah ketiga oknum dewan tersebut kata Sumber ini, telah merugikan daerah dan rakyat. , sebab dalam satu kali perjalanan, satu orang anggota DPRD akan menghabiskan anggaran sekitar Rp.12 jutaan selama dua sampi tiga hari. “Hasil keluar daerah yang kemarin-kemarin saja belum dipertanggungjawabkan, tetapi oknum-oknum tersebut sudah berangkat lagi.
Dari sekian banyak anggota DPRD, ketiga oknum ini tercatat sebagai pemecah rekor terbanyak menggunakan SPPD di Sekretariat Dewan,”jelasnya rinci.
Informasi yang dihimpun, Bendahara dan Sekwan sudah kelabakan melayani ketiga oknum tersebut, sebab jika tidak dikabulkan makan ketiganya kerap marah-marah. “Kami hanya keluar daerah pas agenda rutin DPRD yaitu Bimtek, Studi banding atau konsultasi semua anggota komisi. Saya tidak berani keluar daerah tanpa tujuan yang jelas, karena saya takut pesawat jatuh kalau sering menggunakan uang rakyat,” ujar salah satu anggota DPRD Duta Demokrat.
“Sekwan jangan pilih bulu dalam memberikan SPPD kepada anggota dewan, dan harus terbuka pula tentang keberangkatan mereka keluar daerah dalam rangka apa, jangan sembunyi-sembunyi begitu,"ujar salah satu anggota DPRD yang enggan disebutkan namanya.
Anggota DPRD lain yang dimintai komentarnya karena tercatat jarang sekali keluar daerah kecuali jadwal rutin dewan, seperti Samailah yang juga ketua BK DPRD Kabupaten Bima, mengatakan bahwa sesungguhnya yang menentukan perjalanan dinas itu hanya Pimpinan dan sekwan. Sebab menurutnya anggaran perjalanan dinas itu dialokasikan secara gelondongan. “Jadi mereka yang bisa memanfaatkan peluang menggunakan anggaranlah yang bisa sewenang-wenang menggunakan SPPD, terlepas mereka punya kepentingan masing-masing untuk rakyat atau berhura-hura saya kurang tahu,”tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Drs. H. Supratman As yang dikonfirmasi enggan berkomentar banyak terkait hal tersebut. "Silahkan tanya ke mereka masing-masing, sebab rincian berapa kali mereka berangkat juga ada sama mereka, termasuk tujuan mereka keluar daerah, " ujarnya.
Dari raut wajah pak sekwan menunjukkan bahwa dirinya sudah capek meladeni permintaan oknum anggota dewan yang sering meminta SPPD. Sebab yang sering minta hanya orang-orang itu saja, kalau tidak dikasih pasti marah-marah.
Apa tanggapan Edy Muchlis denga isu tersebut ?. Saat dikonfirmasi via ponselnya Minggu (31/7) sore, Edy membantah keras menggunakan SPPD terbanyak sebagaimana yang diakui sumber berita tersebut.”Tunjukan datanya, jika benar saya menggunakan uang SPPD terbanyak,”kata Edy dengan nada kerasnya.
Edy juga mengaku, pernyataan sumber itu sebagai bentuk fitnah terhadap dirinya yang selama ini tidak sepaham dengan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.”Itu fitnah, saya tidak menggunakan uang SPPD kalau berkaitan dengan urusan pribadi, kecuali urusan kantor,”katanya.(KS-02)
COMMENTS