Pasalnya, dari keterangan Ketua Pelaksana Musda ke 3 DPD Golkar Kota Bima Tamsil mengungkapkan, terjadinya deadlocok
Kota Bima, KS.- Musyawarah Daerah (Musda) yang ketiga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kota Bima yang dihelat di Mataram, Senin (29/8) tidak menghasilkan keputusan apa-apa. Pasalnya, dari keterangan Ketua Pelaksana Musda ke 3 DPD Golkar Kota Bima Tamsil mengungkapkan, terjadinya deadlocok atau tidak ada keputusan dari penyelenggaraan musyawarah tertinggi di tingkat Kota Bima itu karena karena adanya surat mandat yang double yang dikeluarkan oleh 4 Pengurus Kecamatan (PK) di Kota Bima.
“4 PK yang mengeluarkan surat mandat sebagai peserta Musda adalagh PK Kecamatan Rasanae Timur, Asakota, Raba, Mpunda. Hanya PK Rasanae Barat yang mengeluarkan satu surat mandat sebagai peserta Musda ke 3 dalam rangka pemilihan ulang Ketua DPD II Golkar Kota Bima,” urai Tamsil via handphonenya, Selasa (30/3 kemarin.
Dijelaskannya, dari calon Ketua Golkar yang nilai bursa dukungannya cukup diperhitungkan pada arena Musda kali ini dengan hadirnya penantang calon incumbent Alvian Indrawirawan alias Pawang. Kubu 4 PK yang mendukung Pawang dalam surat mandatnya ditandatangani oleh Ketua PK dan Wakil Sekretaris. Sementara itu, calon incumbent Hj. Ferra Amalia dalam surat mandat pendukungannya ditandatangani oleh 4 Wakil Ketua PK dan Sekretaris.
“Ditingkat 4 PK yang membawa mandat double, Pawang mendapat dukungan dari 4 Ketua PK, sedangkan Umi Ferra mendapat dukungan dari 4 Sekretaris dan Wakil Ketua PK. Dan Intinya, dari dua kubu kalon Ketua tersebut membawa mandat peserta musda yang double atau ganda,” kata mantan anggota DPRD Kota Bima itu.
Ditambahkannya, adanya surat mandat double (ganda) ini, sesuai dengan Tata Tertib Musda yang tertuang dalam klausal pasal 5 Poin f, bahwa mandat harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris di tiap-tiap Pimpinan Kecamtan (PK). Dan jika ada mandat ganda, Tamsil menegaskan, maka kedua surat mandat tersebut dianggap batal demi hukum.
Diakuinya, selama kegiatan Musda ini berlangsung di Mataram, sejak awal pembukaan acara sudah terjadi ketegangan dan suhu politiknya cukup ‘panas’. Kata dia, Musda ke 3 DPD II Golkar Kota Bima karena adanya persoalan double mandat, maka statusnya saat ini menjadi deadlock (tidak melahirkan keputusan apapun).
“Akhir dari Musda di Mataram kemarin deadlock. Dan pelaksanaan Musda lanjutan akan ditunda sampai pada batas waktu yang belum ditentukan,” terangnya.
Sementara itu, Tamsil pun menjelaskan terkait pelaksanaan Musda tingkat Kabupaten/Kota yang biasanya dilaksanakan di masing-masing Kabupaten dan Kota yang berhajat. Dan mengapa Musda DPD II Golkar Kota Bima dilakukan di Ibukota Propinsi, kata dia, hal ini karena ada instrulksi dan hasil pertimbangan Ketua DPD I Golkar NTB (suhaili, red) yang dari hasil inteligennya, bila Musda Golkar Kota Bima di adakan di Korta Bima potensi munculnya chaos dan konflik cukup besar.
“Menghindari adanya potensi chaos antara dua kubu yang memperebutkan posisi Ketua Golkar Kota Bhima periode 2016-2021, oleh Pak Ketua DPD I NTB menginstruksikan pelaksanaan Musda Golkar Kota Bima di lakukan di Kota Mataram,” ujarnya.
Sementara itu, soal dugaan adaya pembagian motor dari salah satu pasangan calon dan ada strategi karantina para pemegang hak pilih, tidak ditanggapi oleh Wakil Ketua Bidang Pembinaan Organisasi DPD II Kota Bima itu.
“Soal pembagian motor untuk Ketua PK dan ada calon yang mengkarantina pengurus yang memiliki hak pilih, saya benar-benar tidak mengetahui hal tersebut. Soal itu saya tidak tahu dan no comment,” tutup Tamsil yang diwawancara Wartawan Koran Stabilitas via ponselnya.(KS-08)
“4 PK yang mengeluarkan surat mandat sebagai peserta Musda adalagh PK Kecamatan Rasanae Timur, Asakota, Raba, Mpunda. Hanya PK Rasanae Barat yang mengeluarkan satu surat mandat sebagai peserta Musda ke 3 dalam rangka pemilihan ulang Ketua DPD II Golkar Kota Bima,” urai Tamsil via handphonenya, Selasa (30/3 kemarin.
Dijelaskannya, dari calon Ketua Golkar yang nilai bursa dukungannya cukup diperhitungkan pada arena Musda kali ini dengan hadirnya penantang calon incumbent Alvian Indrawirawan alias Pawang. Kubu 4 PK yang mendukung Pawang dalam surat mandatnya ditandatangani oleh Ketua PK dan Wakil Sekretaris. Sementara itu, calon incumbent Hj. Ferra Amalia dalam surat mandat pendukungannya ditandatangani oleh 4 Wakil Ketua PK dan Sekretaris.
“Ditingkat 4 PK yang membawa mandat double, Pawang mendapat dukungan dari 4 Ketua PK, sedangkan Umi Ferra mendapat dukungan dari 4 Sekretaris dan Wakil Ketua PK. Dan Intinya, dari dua kubu kalon Ketua tersebut membawa mandat peserta musda yang double atau ganda,” kata mantan anggota DPRD Kota Bima itu.
Ditambahkannya, adanya surat mandat double (ganda) ini, sesuai dengan Tata Tertib Musda yang tertuang dalam klausal pasal 5 Poin f, bahwa mandat harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris di tiap-tiap Pimpinan Kecamtan (PK). Dan jika ada mandat ganda, Tamsil menegaskan, maka kedua surat mandat tersebut dianggap batal demi hukum.
Diakuinya, selama kegiatan Musda ini berlangsung di Mataram, sejak awal pembukaan acara sudah terjadi ketegangan dan suhu politiknya cukup ‘panas’. Kata dia, Musda ke 3 DPD II Golkar Kota Bima karena adanya persoalan double mandat, maka statusnya saat ini menjadi deadlock (tidak melahirkan keputusan apapun).
“Akhir dari Musda di Mataram kemarin deadlock. Dan pelaksanaan Musda lanjutan akan ditunda sampai pada batas waktu yang belum ditentukan,” terangnya.
Sementara itu, Tamsil pun menjelaskan terkait pelaksanaan Musda tingkat Kabupaten/Kota yang biasanya dilaksanakan di masing-masing Kabupaten dan Kota yang berhajat. Dan mengapa Musda DPD II Golkar Kota Bima dilakukan di Ibukota Propinsi, kata dia, hal ini karena ada instrulksi dan hasil pertimbangan Ketua DPD I Golkar NTB (suhaili, red) yang dari hasil inteligennya, bila Musda Golkar Kota Bima di adakan di Korta Bima potensi munculnya chaos dan konflik cukup besar.
“Menghindari adanya potensi chaos antara dua kubu yang memperebutkan posisi Ketua Golkar Kota Bhima periode 2016-2021, oleh Pak Ketua DPD I NTB menginstruksikan pelaksanaan Musda Golkar Kota Bima di lakukan di Kota Mataram,” ujarnya.
Sementara itu, soal dugaan adaya pembagian motor dari salah satu pasangan calon dan ada strategi karantina para pemegang hak pilih, tidak ditanggapi oleh Wakil Ketua Bidang Pembinaan Organisasi DPD II Kota Bima itu.
“Soal pembagian motor untuk Ketua PK dan ada calon yang mengkarantina pengurus yang memiliki hak pilih, saya benar-benar tidak mengetahui hal tersebut. Soal itu saya tidak tahu dan no comment,” tutup Tamsil yang diwawancara Wartawan Koran Stabilitas via ponselnya.(KS-08)
COMMENTS