Bupati Bima Hj. Indah Damayanti Putri mengaku sudah mengutus Camat Tambora (Mahmud Azis) untuk menemui warga Desa Oi Katupa dan membujuk mereka agar kembali pulang ke Kecamatan Tambora.
Bima, KS.- Aksi ratusan warga Desa Oi Katupa yang sudah menginap sejak tanggal 24 Agustus 2016 lalu di halaman eks kantor Pemerintah Kabupaten Bima, usai rapat di Gedung DPRD Kabupaten Bima, Senin (5/9), Bupati Bima Hj. Indah Damayanti Putri mengaku sudah mengutus Camat Tambora (Mahmud Azis) untuk menemui warga Desa Oi Katupa dan membujuk mereka agar kembali pulang ke Kecamatan Tambora. Namun, seruan Bupati melalui Camat Tambora tersebut tak diindahkan oleh para warga. Mereka akan tetap bertahan hingga tuntutan dan aspirasinya diterima.
“Kami akan tetap bertahan di sini (halaman eks kantor Bupati Bima, red) hingga Bupati mencabut Ijin Usaha Produksi (IUOP) PT. Sanggar Agro Karya Persada (SAKP) yang dikeluarkan oleh mantan Bupati Bima (H.Syafruddin H.M. Nur, red) tahun 2015 lalu,” tegas Kepala Desa Oi Katupa Muhidin belum lama ini.
Sementara itu, Hj. Indah mengatakan, dalam upaya penyelesaian persoalan yang ada, Tim Investigasi gabungan dari pihak eksekutif dan legislatif masih bekerja. “Saat ini belum sampai pada kesimpulan sebagai solusi dari tuntutan warga Desa Oi Katupa yang memiliki persoalan sengketa lahan dengan PT. Sanggar Agro Karya Persada (SAKP),” tutur Ibu Bupati.
Dikatakannya pula, soal penyerahan lahan seluas 300 hektar oleh PT. SAKP ke warga Desa Oi Katupa, sudah lama disiapkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima. Namun, pemberian lahan ini tidak diterima oleh Pemerintahan Desa Oi Katupa.
“PT. SAKP sebenarnya sudah memberikan lahan untuk warga Desa Oi Katupa. Namun, pihak desa dan warga menolak hal ini. Dan persoalan kawasan lahan merupakan kewenangan pihak Badan Pertanahanan Nasional (BPN). Mereka (BPN, red) yang memetakkan, mengatur dan mengetahui tentang tata letak pemukiman, pelepasan ternak dan sebagainya,” jelas mantan Istri Bupati Almarhum Ferry Zulkarnain itu..
Diakui Bupati, pihaknya telah mengutus Camat Tambora (Mahmud Azis) untuk membangun komunikasi dengan warga Desa Oi Katupa.
“Koordinasi dan komunkasi akan dilakukan secara berjenjang. Saat ini Camat Tambora yang kami minta untuk berkordinasi dengan Kades dan warga Desa Oi Katupa untuk menanyakan langsung kepentingan dan motivasi mereka untuk terus bertahan itu kenapa? Sementara ini, terkait lahan yang bersengketa dengan PT. SAKP, tim sedang bekerja. Kami masih menunggu laporan dari Camat dulu,” tuturnya.
Dikatakanya lebih lanjut, kalau memang hasil komunikasi dari Camat tidak di respon agar warga bisa kembali ke rumahnya masing-masing, maka nanti Bupati yang akan menyurati mereka. Sejauh ini, lanjut Bupati, Kepala Desa (Kades) Oi Katupa yang sudah lama meninggalkan tugas. Dan lewat Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMDes) Kabupaten Bima, pihaknya akan menyurati Kepala Desa untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya di Desa Oi Katupa.
“Untuk kondisi kesehatan para pendemo baik anak-anak maupun warga, kami telah menginstruksikan kepada tim medis untuk turun mengecek langsung kondisi kesehatan mereka di perkemahan darurat warga Desa Oi Katupa,” tutup Bupati yang akrab dipanggil Dae Dinda itu. (KS-08)
“Kami akan tetap bertahan di sini (halaman eks kantor Bupati Bima, red) hingga Bupati mencabut Ijin Usaha Produksi (IUOP) PT. Sanggar Agro Karya Persada (SAKP) yang dikeluarkan oleh mantan Bupati Bima (H.Syafruddin H.M. Nur, red) tahun 2015 lalu,” tegas Kepala Desa Oi Katupa Muhidin belum lama ini.
Sementara itu, Hj. Indah mengatakan, dalam upaya penyelesaian persoalan yang ada, Tim Investigasi gabungan dari pihak eksekutif dan legislatif masih bekerja. “Saat ini belum sampai pada kesimpulan sebagai solusi dari tuntutan warga Desa Oi Katupa yang memiliki persoalan sengketa lahan dengan PT. Sanggar Agro Karya Persada (SAKP),” tutur Ibu Bupati.
Dikatakannya pula, soal penyerahan lahan seluas 300 hektar oleh PT. SAKP ke warga Desa Oi Katupa, sudah lama disiapkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima. Namun, pemberian lahan ini tidak diterima oleh Pemerintahan Desa Oi Katupa.
“PT. SAKP sebenarnya sudah memberikan lahan untuk warga Desa Oi Katupa. Namun, pihak desa dan warga menolak hal ini. Dan persoalan kawasan lahan merupakan kewenangan pihak Badan Pertanahanan Nasional (BPN). Mereka (BPN, red) yang memetakkan, mengatur dan mengetahui tentang tata letak pemukiman, pelepasan ternak dan sebagainya,” jelas mantan Istri Bupati Almarhum Ferry Zulkarnain itu..
Diakui Bupati, pihaknya telah mengutus Camat Tambora (Mahmud Azis) untuk membangun komunikasi dengan warga Desa Oi Katupa.
“Koordinasi dan komunkasi akan dilakukan secara berjenjang. Saat ini Camat Tambora yang kami minta untuk berkordinasi dengan Kades dan warga Desa Oi Katupa untuk menanyakan langsung kepentingan dan motivasi mereka untuk terus bertahan itu kenapa? Sementara ini, terkait lahan yang bersengketa dengan PT. SAKP, tim sedang bekerja. Kami masih menunggu laporan dari Camat dulu,” tuturnya.
Dikatakanya lebih lanjut, kalau memang hasil komunikasi dari Camat tidak di respon agar warga bisa kembali ke rumahnya masing-masing, maka nanti Bupati yang akan menyurati mereka. Sejauh ini, lanjut Bupati, Kepala Desa (Kades) Oi Katupa yang sudah lama meninggalkan tugas. Dan lewat Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMDes) Kabupaten Bima, pihaknya akan menyurati Kepala Desa untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya di Desa Oi Katupa.
“Untuk kondisi kesehatan para pendemo baik anak-anak maupun warga, kami telah menginstruksikan kepada tim medis untuk turun mengecek langsung kondisi kesehatan mereka di perkemahan darurat warga Desa Oi Katupa,” tutup Bupati yang akrab dipanggil Dae Dinda itu. (KS-08)
COMMENTS