Kontrak tersebut berlaku selama 25 tahun dan berakhir di tahun 2011 lalu
Bima, KS.- Wisma Komodo yang terletak di sebelah utara Museum ASI Mbojo yang terletak di Kelurahan Serae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima adalah salah satu asset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima.
Menurut Kepala Bagian Umum setda Kabupaten Bima Drs. H. Budiman menegaskan, pada tahun 1986 keberadaan Wisma Komodo dipihakketigakan kepada CV. Gading Mas yang dimiliki oleh H. Maman H. Sirat.
“Kontrak antara Pemkab Bima dengan CV. Gading Mas terjadi pada tanggal 12 Januari 1987 dengan nomor kontrak pengelolaan: 593.82/036/04. Kontrak tersebut berlaku selama 25 tahun dan berakhir di tahun 2011 lalu,” terang H. Budiman, Selasa (30/8) kemarin.
Dijelaskannya, keberadaan Wisma Komodo yang sekarang terletal di Jalan Sultan Salahudin seluas 2.411 M2. Dan telah disertifikat oleh Pemkab Bima pada tanggal 29 April 1996 dengan nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) 1565/1996.
Selama di kelola pihak CV. Gading Mas, sambung Budiman, H. Maman Siraj tidak pernah melakukan kordinasi dan mengkomunikasikan tentang pengelolaan Wisma Komodo selama dikelolanya.
Diakuinya, saat ini keberadaan Wisma Komodo yang awalnya memiliki enam kamar saat ini sudah ditambahkan oleh pihak pengelola satu kamar.
“Saat ini ada 7 kamar di Wisma Komodo. Satu kamar ditambah baru-baru ini oleh pihak H. Maman. Dan selama mengelola Wisma Komodo, pihak CV. Gading Mas tidak pernah mengkomunikasikan ke Pemda tentang penambahan kamar atau bentuk perubahan fisik Wisma tersebut. Semestinya, segala sesuatu yang nilainya merubah baik menambah dan mengurangi kondisi Wisma Komodo harus berkordinasi dengan pihak pemilik (Pemkab Bima, red), karena akan berpengaruh pada perhitungan nilai asset yang dimiliki pemeritntah,” tutur lelaki paruh baya yang akrab di sapa dengan panggilan Teta Budi itu.
Ditambahkannya, selama dirinya menjabat sebagai Kabag Umum dari bulan Mei tahun 2014 lalu, pihaknya sudah sering mengyurati pengelola Wisma Komodo untuk mengosongkan asset milik Pemkab Bima tersebut.
“Kami meminta pengosongan di Wisma Komodo, karena masa kontrak CV. Gading Mas sudah selesai dari tahun 2011 lalu. CV. Gading Mas hanya kontrak selama 25 tahun saja. Sekarang sudah lebih dari 5 tahun pengelola Wisma Komodo memanfaatkan asset milik pemerintah tanpa dasar hukum yang jelas,” pungkasnya.
Diakuinya, dalam adminstrasi yang ada di Bagian Umum, kepastian tentang kepemilikan Wisma Komodo sebagai asset Pemkab Bima tertuang dari dokumen hasil audit BPK RIdan BPKP.
“Kalau kontrak CV. Gading Mas maupun sertifikat Wisma Komodo tidak ada, terbakar saat demonstrasi masyarakat Kecamatan Lambu waktu itu,” tandasnya.
Di samping itu, Kepala Dinas Pendapan Jkabupaten Bima lewat Kasubag Informasi dan Pemberitaan Humas Protokol Setda Kabupaten Bima Suryadin SS, M.Si mengungkapkan, pihak pengelola Wisma Komodo selama ini tidak pernah membayar retribusi sewa kepada Pemkab Bima selaku pemilik. “Masalah Wisma Komodo sejak lama, memang pendapatan Pemkab Bima dari Wisma itu nihil sejak dulu,” ungkap Yan via ponselnya, Selasa (30/8).
Sementara itu, pihak pengelola atau manajemen Wisma Komodo, H. Maman H.Siraj yang juga mantan anggota DPRD Kota Bima asal Partai Golkar dan Pemilik salah satu penginapan di Kota Bima, yang diupayakan untuk dikonfirmasi terkait persoalan ini belum bisa dihubungi. Saat Wartawan bertandang di Wisma Komodo, pimpinan pengelola asset milik Pemkab Bima itu tak ada di tempat.
“Pak Aji, ngak ada, mungkin ada di rumahnya,” ujar seorang staf di Wisma itu, Selasa (30/8) kemarin. (KS-08)
Menurut Kepala Bagian Umum setda Kabupaten Bima Drs. H. Budiman menegaskan, pada tahun 1986 keberadaan Wisma Komodo dipihakketigakan kepada CV. Gading Mas yang dimiliki oleh H. Maman H. Sirat.
“Kontrak antara Pemkab Bima dengan CV. Gading Mas terjadi pada tanggal 12 Januari 1987 dengan nomor kontrak pengelolaan: 593.82/036/04. Kontrak tersebut berlaku selama 25 tahun dan berakhir di tahun 2011 lalu,” terang H. Budiman, Selasa (30/8) kemarin.
Dijelaskannya, keberadaan Wisma Komodo yang sekarang terletal di Jalan Sultan Salahudin seluas 2.411 M2. Dan telah disertifikat oleh Pemkab Bima pada tanggal 29 April 1996 dengan nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) 1565/1996.
Selama di kelola pihak CV. Gading Mas, sambung Budiman, H. Maman Siraj tidak pernah melakukan kordinasi dan mengkomunikasikan tentang pengelolaan Wisma Komodo selama dikelolanya.
Diakuinya, saat ini keberadaan Wisma Komodo yang awalnya memiliki enam kamar saat ini sudah ditambahkan oleh pihak pengelola satu kamar.
“Saat ini ada 7 kamar di Wisma Komodo. Satu kamar ditambah baru-baru ini oleh pihak H. Maman. Dan selama mengelola Wisma Komodo, pihak CV. Gading Mas tidak pernah mengkomunikasikan ke Pemda tentang penambahan kamar atau bentuk perubahan fisik Wisma tersebut. Semestinya, segala sesuatu yang nilainya merubah baik menambah dan mengurangi kondisi Wisma Komodo harus berkordinasi dengan pihak pemilik (Pemkab Bima, red), karena akan berpengaruh pada perhitungan nilai asset yang dimiliki pemeritntah,” tutur lelaki paruh baya yang akrab di sapa dengan panggilan Teta Budi itu.
Ditambahkannya, selama dirinya menjabat sebagai Kabag Umum dari bulan Mei tahun 2014 lalu, pihaknya sudah sering mengyurati pengelola Wisma Komodo untuk mengosongkan asset milik Pemkab Bima tersebut.
“Kami meminta pengosongan di Wisma Komodo, karena masa kontrak CV. Gading Mas sudah selesai dari tahun 2011 lalu. CV. Gading Mas hanya kontrak selama 25 tahun saja. Sekarang sudah lebih dari 5 tahun pengelola Wisma Komodo memanfaatkan asset milik pemerintah tanpa dasar hukum yang jelas,” pungkasnya.
Diakuinya, dalam adminstrasi yang ada di Bagian Umum, kepastian tentang kepemilikan Wisma Komodo sebagai asset Pemkab Bima tertuang dari dokumen hasil audit BPK RIdan BPKP.
“Kalau kontrak CV. Gading Mas maupun sertifikat Wisma Komodo tidak ada, terbakar saat demonstrasi masyarakat Kecamatan Lambu waktu itu,” tandasnya.
Di samping itu, Kepala Dinas Pendapan Jkabupaten Bima lewat Kasubag Informasi dan Pemberitaan Humas Protokol Setda Kabupaten Bima Suryadin SS, M.Si mengungkapkan, pihak pengelola Wisma Komodo selama ini tidak pernah membayar retribusi sewa kepada Pemkab Bima selaku pemilik. “Masalah Wisma Komodo sejak lama, memang pendapatan Pemkab Bima dari Wisma itu nihil sejak dulu,” ungkap Yan via ponselnya, Selasa (30/8).
Sementara itu, pihak pengelola atau manajemen Wisma Komodo, H. Maman H.Siraj yang juga mantan anggota DPRD Kota Bima asal Partai Golkar dan Pemilik salah satu penginapan di Kota Bima, yang diupayakan untuk dikonfirmasi terkait persoalan ini belum bisa dihubungi. Saat Wartawan bertandang di Wisma Komodo, pimpinan pengelola asset milik Pemkab Bima itu tak ada di tempat.
“Pak Aji, ngak ada, mungkin ada di rumahnya,” ujar seorang staf di Wisma itu, Selasa (30/8) kemarin. (KS-08)
COMMENTS