Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan (KOMPAK) melalui kemitraan dengan Australian AID di Kabupaten Bima
Bima, KS.- Lokakarya dan Focus Discussion Group/Diskusi Terfokus (FGD) Pemetaan Masalah dan Solusi Dalam Pelayanan Dasar bagi Masyarakat Miskin dan Rentan yang difasilitasi oleh Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan (KOMPAK) melalui kemitraan dengan Australian AID di Kabupaten Bima. Lokakarya dihelat selama dua hari dari tanggal 23 - 24 Agustus 2016 di aula SMKN 3 Kota Bima.
Koordinator KOMPAK Kabupaten Bima Asrullah menjelaskan, kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut diharapkan dapat memperkuat peran Pemangku kepentingan dalam pelayanan dasar, baik kesehatan, pendidikan dan identitas hukum bagi masyarakat yang miskin dan rentan.
"Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka peran strategis para pemangku kepentingan (stakeholder) seperti Bupati, Wakil Bupati sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan SKPD terkait sertav unit layanan di tingkat kecamatan dan desa sangat diperlukan,” ujarnya, Rabu (24/7) pekan lalu.
Ditambahkannya, Lokakarya ini diikuti 30 peserta lintas sektor tersebut menghasilkan rekomendasi peningkatan peran dan fungsi pemerintah daerah dalam melakukan koordinasi kebijakan, pelaksanaan maupun monitoring serta evaluasi kegiatan yang dijabarkan di kecamatan dan desa.
Menurutnya, pada tingkat kecamatan aspek penting yang perlu diperhatikan adalah penguatan dalam aspek pengendalian perencanaan dan penganggaran desa. Disamping itu, sambungnya, pada saat yang sama dapat memfasilitasi secara optimal pelayanan dengan desa sebagai locus dalam Pelayanan Dasar, dan mengelola pelayanan identitas hukum bagi masyarakat miskin dan rentan.
“Perlu adanya dorongan dan peningkatan kapasitas maupun kompetensi Camat dalam Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan (PATEN), penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), koordinasi serta penyusunan sistem rujukan untuk mendorong pemenuhan hak warga atas identitas hukum melalui jalur entitas kesehatan, pendidikan, desa dan kecamatan,” urai dia.
Ditambahkannya, pada kegiatan ini, peserta juga merumuskan pentingnya tata kelola informasi bagi keberhasilan layanan dasar dengan mendorong adanya Sistim Informasi Desa dalam memperkuat layanan dan sebagai pusat data dalam perencanaan baik desa, kecamatan dan kabupaten.
kata dia, tindaklanjut lainnya yang diperlukan adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi, meningkatkan transparansi kepala desa, Puskesmas dan sekolah. Juga memperluas akses informasi publik agar peran media dan masyarakat dalam memantau berbagai proses pengambilan kebijakan di bidang pendidikan mulai dari aspek perencanaan, penganggaran, pengawasan pelaksanaan anggaran pada bidang pendidikan, kesehatan dan pemerintah desa.
“Desa sebagai locus pelayanan Dasar diharapkan untuk kontribusi pada perbaikan pelayanan Dasar dengan mengalokasikan anggaran yang lebih besar khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan di desa,” ungkapnya.
Dikatakannya, Lokakarya yang berlangsung dua hari tersebut dipandu beberapa fasilitator yaitu Tuti Alawiyah dari AQS Kompak Jakarta, Lalu Anja Kusuma (Provincial Manager Kompak NTB), Susana Dewi R. (Frontline Service Coordinator Kompak NTB) dan Muhammad Ridha Maruf (Community Empowerment Coordinator Kompak NTB). (KS-08/HUM).
Koordinator KOMPAK Kabupaten Bima Asrullah menjelaskan, kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut diharapkan dapat memperkuat peran Pemangku kepentingan dalam pelayanan dasar, baik kesehatan, pendidikan dan identitas hukum bagi masyarakat yang miskin dan rentan.
"Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka peran strategis para pemangku kepentingan (stakeholder) seperti Bupati, Wakil Bupati sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan SKPD terkait sertav unit layanan di tingkat kecamatan dan desa sangat diperlukan,” ujarnya, Rabu (24/7) pekan lalu.
Ditambahkannya, Lokakarya ini diikuti 30 peserta lintas sektor tersebut menghasilkan rekomendasi peningkatan peran dan fungsi pemerintah daerah dalam melakukan koordinasi kebijakan, pelaksanaan maupun monitoring serta evaluasi kegiatan yang dijabarkan di kecamatan dan desa.
Menurutnya, pada tingkat kecamatan aspek penting yang perlu diperhatikan adalah penguatan dalam aspek pengendalian perencanaan dan penganggaran desa. Disamping itu, sambungnya, pada saat yang sama dapat memfasilitasi secara optimal pelayanan dengan desa sebagai locus dalam Pelayanan Dasar, dan mengelola pelayanan identitas hukum bagi masyarakat miskin dan rentan.
“Perlu adanya dorongan dan peningkatan kapasitas maupun kompetensi Camat dalam Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan (PATEN), penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), koordinasi serta penyusunan sistem rujukan untuk mendorong pemenuhan hak warga atas identitas hukum melalui jalur entitas kesehatan, pendidikan, desa dan kecamatan,” urai dia.
Ditambahkannya, pada kegiatan ini, peserta juga merumuskan pentingnya tata kelola informasi bagi keberhasilan layanan dasar dengan mendorong adanya Sistim Informasi Desa dalam memperkuat layanan dan sebagai pusat data dalam perencanaan baik desa, kecamatan dan kabupaten.
kata dia, tindaklanjut lainnya yang diperlukan adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi, meningkatkan transparansi kepala desa, Puskesmas dan sekolah. Juga memperluas akses informasi publik agar peran media dan masyarakat dalam memantau berbagai proses pengambilan kebijakan di bidang pendidikan mulai dari aspek perencanaan, penganggaran, pengawasan pelaksanaan anggaran pada bidang pendidikan, kesehatan dan pemerintah desa.
“Desa sebagai locus pelayanan Dasar diharapkan untuk kontribusi pada perbaikan pelayanan Dasar dengan mengalokasikan anggaran yang lebih besar khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan di desa,” ungkapnya.
Dikatakannya, Lokakarya yang berlangsung dua hari tersebut dipandu beberapa fasilitator yaitu Tuti Alawiyah dari AQS Kompak Jakarta, Lalu Anja Kusuma (Provincial Manager Kompak NTB), Susana Dewi R. (Frontline Service Coordinator Kompak NTB) dan Muhammad Ridha Maruf (Community Empowerment Coordinator Kompak NTB). (KS-08/HUM).
COMMENTS