Minimnya setoran Pendapat Asli Daerah (PAD) oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bima, dalam beberapa tahun terakhir ini, memunculkan pe...
Minimnya setoran Pendapat Asli Daerah (PAD) oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bima, dalam beberapa tahun terakhir ini, memunculkan penilain miring publik, termasuk Anggota DPRD Kabupaten Bima, Ilham Yusuf,SH. Anggota Dewan utusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta kepada jajaran pegawai dan pejabat di Dinas PU agar konsisten untuk membayar PAD sesuai target setahun sebanyak Rp.1 Milyar.
Bima, KS.- Setoran PAD di Tahun 2016 oleh Dinas PU Kabupaten Bima masih dibawa 10 persen atau hanya puluhan Juta Rupiah, sementara tergetnya sebanyak Rp.1 Milyar. Kondisi setoran PAD itu memburuk, lantaran hampir semua alat berat di PU rusak parah dan tidak bisa digunakan untuk menarik PAD. Pihak Dispenda selaku dinas kepenjangan tangan Daerah untuk menagih PAD di sejumlah SKPD mengaku, mendapat pengakuan dari Dinas PU, bahwa dratisnya penurunan setoran PAD itu akibat kerusakan alat berat dan damtruck di Workshop PU di Desa Panda.
“Hasil komunikasi kami dengan pihak Dinas PU, bahwa tidak banyaknya setoran PAD itu karena hampir seluruhnya alat berat di PU rusak parah dan tidak bisa digunakan untuk mencari uang diluar, untuk memenuhi PAD,”kata Putarman,SE, Kadispenda Kabupaten Bima saat ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.
Bagaimana tanggapan Ilham Yusuf,SH atas kondisi yang dialami oleh Dinas PU tersebut ?. Saat di wawancara oleh Wartawan Koran Stabilitas kemarin, Ilham meminta kepada jajaran Dinas PU agar tetap konsisten membayar PAD sebagaimana yang dilakukan sebelumnya, dimana PU selalu tidak menuai masalah mengenai pembayaran PAD.”Harapan saya agar komit dengan target PAD. Untuk apa tinggi target, tapi bayarnya jauh dibawah harapan, apalagi pembayarannya masih dibawah 10 persen,”urainya.
Jika benar terjadi masalah soal kerusakan alat berat, maka pihak Dinas harus memberikan laporan secara resmi soal terjadinya kendala itu, agar tidak lagi mematok PAD yang tinggi.”Kalau masalahnya itu soal kerusakan alat berat. Ya, kenapa harus mau mematok PAD yang tinggi seperti ini. Angka Rp.1Milyar itu banyak, sementara pihak dinas sulit untuk mendapatkan dana tersebut, lantaran kerusakan alat berat milik PU sekarang,”pungkasnya.
Anggota dewan dua periode ini meminta kepada Dinas PU agar meremajakan alat berat di Kantor tersebut. Jika tidak, maka bukan soal PAD yang menjadi masalah di kemudian hari, tapi juga rakyat Bima yang membutuhkan alat berat dari pemerintah untuk keperluan pembangunan di Desa-Desa, juga mengalami kerugian banyak.”Saya sarankan agar membeli ulang alat berat, jika alat berat sekarang termasuk damtruck banyak yang rusak dan tidak bisa digunakan untuk kepentingan pemerintah itu sendiri,”sarannya.(KS-R01)
Bima, KS.- Setoran PAD di Tahun 2016 oleh Dinas PU Kabupaten Bima masih dibawa 10 persen atau hanya puluhan Juta Rupiah, sementara tergetnya sebanyak Rp.1 Milyar. Kondisi setoran PAD itu memburuk, lantaran hampir semua alat berat di PU rusak parah dan tidak bisa digunakan untuk menarik PAD. Pihak Dispenda selaku dinas kepenjangan tangan Daerah untuk menagih PAD di sejumlah SKPD mengaku, mendapat pengakuan dari Dinas PU, bahwa dratisnya penurunan setoran PAD itu akibat kerusakan alat berat dan damtruck di Workshop PU di Desa Panda.
“Hasil komunikasi kami dengan pihak Dinas PU, bahwa tidak banyaknya setoran PAD itu karena hampir seluruhnya alat berat di PU rusak parah dan tidak bisa digunakan untuk mencari uang diluar, untuk memenuhi PAD,”kata Putarman,SE, Kadispenda Kabupaten Bima saat ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.
Bagaimana tanggapan Ilham Yusuf,SH atas kondisi yang dialami oleh Dinas PU tersebut ?. Saat di wawancara oleh Wartawan Koran Stabilitas kemarin, Ilham meminta kepada jajaran Dinas PU agar tetap konsisten membayar PAD sebagaimana yang dilakukan sebelumnya, dimana PU selalu tidak menuai masalah mengenai pembayaran PAD.”Harapan saya agar komit dengan target PAD. Untuk apa tinggi target, tapi bayarnya jauh dibawah harapan, apalagi pembayarannya masih dibawah 10 persen,”urainya.
Jika benar terjadi masalah soal kerusakan alat berat, maka pihak Dinas harus memberikan laporan secara resmi soal terjadinya kendala itu, agar tidak lagi mematok PAD yang tinggi.”Kalau masalahnya itu soal kerusakan alat berat. Ya, kenapa harus mau mematok PAD yang tinggi seperti ini. Angka Rp.1Milyar itu banyak, sementara pihak dinas sulit untuk mendapatkan dana tersebut, lantaran kerusakan alat berat milik PU sekarang,”pungkasnya.
Anggota dewan dua periode ini meminta kepada Dinas PU agar meremajakan alat berat di Kantor tersebut. Jika tidak, maka bukan soal PAD yang menjadi masalah di kemudian hari, tapi juga rakyat Bima yang membutuhkan alat berat dari pemerintah untuk keperluan pembangunan di Desa-Desa, juga mengalami kerugian banyak.”Saya sarankan agar membeli ulang alat berat, jika alat berat sekarang termasuk damtruck banyak yang rusak dan tidak bisa digunakan untuk kepentingan pemerintah itu sendiri,”sarannya.(KS-R01)
COMMENTS