Kegiatan Cetak Sawah Baru yang menghabiskan APBN Tahun 2016 sebesar Rp. 70 Miliar, terus menuai persoalan. Kali ini, diungkap langsung oleh ...
Kegiatan Cetak Sawah Baru yang menghabiskan APBN Tahun 2016 sebesar Rp. 70 Miliar, terus menuai persoalan. Kali ini, diungkap langsung oleh salah satu Kelompok di Desa Sampungu, Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima. Bahkan, Ketua kelompok Manggetera yakni Mahfud menyebut pekerjaan cetak sawah baru oleh R di desa setempat tidak beres. Masalahnya, lahan yang sudah dicetak menjadi areal sawah baru mengalami kerusakan tak terbantahkan.
Bima, KS. - Demikian disampaikan Mahfud warga desa tersebut kepada Koran Stabilitas belum lama ini. Kerusakan terhadap pekerjaan R sebagai mitra pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) itu bukan hanya di satu lokasi saja. Melainkan, hampir disemua lokasi. Penyebabnya, pekerjaan diduga tidak sesuai aturan yang telah ditentukan."Yang jelas pekerjaan oleh R diduga menyimpang, buktinya banyak lahan sawah baru di desa ini yang sudah rusak," ungkapnya.
Sepertinya, persoalan yang muncul hingga mengakibatkan lahan sawah baru mengalami kerusakan bukan cuman soal itu. Tetapi, terdapat hal lain, yakni dugaan pengurangan volume pekerjaan dari yang sudah ditentukan. Maksudnya, lahan yang semestinya dikerjakan sesuai volume dalam petunjuk pelaksanaan. Tapi, dilapangan justru kurang."Saya berani menyampaikan hal ini,karena kenyataan dilapangan memang demikian adanya. Kalau nggak percaya, mari kita sama-sama turun cek di lokasi pekerjaan," tantangnya.
Jadi jangan heran ketika sampai saat ini, laporan soal pekerjaan yang menghabiskan uang Negara tersebut kabarnya belum disetujui. Sehingga, pembayaran pun masih dipending. Salah satu pemicunya, karena laporan yang diduga kuat tidak sesuai dengan kondisi fisik di lapangan. Artinya, pekerjaan itu akan dibayar ketika laporan sudah disetujui."Kalau fisik pekerjaan tidak beres, lalu dilaporkan 100 persen, ya jelas laporanya tidak bakalan di acc dong," terangnya.
Atas persoalan itu, Mahfud dengan tegas meminta kepada pihak Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura (Dispertapa) dan TNI untuk melakukan kroscek lapangan. Sehingga, bisa menyaksikan secara langsung bagaimana kondisi rill dari pekerjaan tersebut."Saya minta dengan hormat, pihak dinas bersama TNI untuk segera turun di lokasi pekerjaan. Hal itu demi mencegah munculnya persoalan dilain waktu," pungkasnya. (AR-02)
Bima, KS. - Demikian disampaikan Mahfud warga desa tersebut kepada Koran Stabilitas belum lama ini. Kerusakan terhadap pekerjaan R sebagai mitra pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) itu bukan hanya di satu lokasi saja. Melainkan, hampir disemua lokasi. Penyebabnya, pekerjaan diduga tidak sesuai aturan yang telah ditentukan."Yang jelas pekerjaan oleh R diduga menyimpang, buktinya banyak lahan sawah baru di desa ini yang sudah rusak," ungkapnya.
Sepertinya, persoalan yang muncul hingga mengakibatkan lahan sawah baru mengalami kerusakan bukan cuman soal itu. Tetapi, terdapat hal lain, yakni dugaan pengurangan volume pekerjaan dari yang sudah ditentukan. Maksudnya, lahan yang semestinya dikerjakan sesuai volume dalam petunjuk pelaksanaan. Tapi, dilapangan justru kurang."Saya berani menyampaikan hal ini,karena kenyataan dilapangan memang demikian adanya. Kalau nggak percaya, mari kita sama-sama turun cek di lokasi pekerjaan," tantangnya.
Jadi jangan heran ketika sampai saat ini, laporan soal pekerjaan yang menghabiskan uang Negara tersebut kabarnya belum disetujui. Sehingga, pembayaran pun masih dipending. Salah satu pemicunya, karena laporan yang diduga kuat tidak sesuai dengan kondisi fisik di lapangan. Artinya, pekerjaan itu akan dibayar ketika laporan sudah disetujui."Kalau fisik pekerjaan tidak beres, lalu dilaporkan 100 persen, ya jelas laporanya tidak bakalan di acc dong," terangnya.
Atas persoalan itu, Mahfud dengan tegas meminta kepada pihak Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura (Dispertapa) dan TNI untuk melakukan kroscek lapangan. Sehingga, bisa menyaksikan secara langsung bagaimana kondisi rill dari pekerjaan tersebut."Saya minta dengan hormat, pihak dinas bersama TNI untuk segera turun di lokasi pekerjaan. Hal itu demi mencegah munculnya persoalan dilain waktu," pungkasnya. (AR-02)
COMMENTS