“Tiap tahun saya tetap membayar pajak motor dinas. Sebab, hampir setiap saat saya ke Bima menggunakan motor dinas, sehingga saya khawatir di...
“Tiap tahun saya tetap membayar pajak motor dinas. Sebab, hampir setiap saat saya ke Bima menggunakan motor dinas, sehingga saya khawatir di tengah jalan di razia oleh Kantor Samsat dan Polisi. Nah, disitu saya malu, kalau saya ditegur oleh petugas lantaran tidak mampu membayar pajak motor,”kata M.Yasin S.Pd, Kasek SDN Sowa Desa Sowa Kecamatan Soromandi, ketika membaca koran adanya 2.500 lebih kendaraan dinas yang tidak mendaftar ulang atau bayar pajak kendaraan dinas.
Soromandi, KS.- Demi menghindari penilain buruknya kesadaran warga Bima termasuk pegawai dan pejabat di Lingkup Pemkot dan Pemkab Bima dalam kaitan pembayaran pajak kendaraan dinas,ternyata lebih dulu dihindari oleh M.Yasin seorang PNS yang mengabdi di Dikpora Kabupaten Bima. Dimana, sejak Tahun 2012 diangkat sebagai Kasek SDN Sowa, ia diberikan satu unit Sepeda Motor (SPM) merk Yamaha untuk melancarkan kegiatan sehari-harinya sebagai seorang Kasek.
“Sejak saya dipercaya untuk memegang motor dinas, sejak itu saya rawat motor ini dengan baik. Biaya perbaikan ditanggung dengan uang pribadi, termasuk untuk membayar pajak pertahunnya hanya sekitar Rp.111.000.- menggunakan uang saya pribadi,”kata Yasin Senin sore kemarin di Lokasi Wisata Pantai Noti Desa Punti.
Kenapa harus menggunakan uang pribadi, sementara itu motor dinas ?. Yasin mengaku malu dan dianggap tidak bersyukur kepada Allah SWT, jika persoalan kebutuhan perbaikan sebuah motor harus menggunakan uang sekolah/dinas. Karena diyakininya, biaya perbaikan atau service ringan kendaraan tidak akan habis uang banyak, sehingga tidak perlu melibatkan dana sekolah.”Uang untuk perbaiki motor itu hanya beberapa ratus ribu saja, dibandingkan dengan harga motor belasan juta, dikasih pinjam pakai oleh Negara atau Daerah ini. Nah, saya lebih memilih uang pribadi untuk perbaiki kendaraan,”pungkasnya.
Lanjut Yasin, sepengetahuannya, ada beberapa Kasek yang membayar pajak motor tiap tahun di Soromandi, sementara yang lain lebih memilih dirazia di tengah jalan,tapi mengeluarkan uang hingga tiga ratus ribu rupiah untuk tebus motor tadi. Anehnya kata Yasin, pernah ada petugas yang berbicara secara langsung dengannya beberapa waktu lalu, bahwa yang menjadi sasaran razia sekarang adalah motor atau mobil plat merah.”Parahnya, petugas tadi bukannya menyuruh supir atau pengguna kendaraan dinas tadi untuk membayar pajak, melainkan diminta uang tebus di jalan bernilai ratusan ribu rupiah,”ungkapnya.
Karena itu, semoga dengan berita mengenai banyaknya kendaraan dinas yang sampaikan oleh pihak Samsat dapat memberi efek jera bagi pihak yang menggunakan kendaraan dinas, yaitu mau mendaftar ulang atau membayar pajak kendaraan.”Saya sebagai seorang PNS yang menggunakan motor dinas, malu jika ASN nunggak pajak kendaraan dinas,”tandasnya.(KS-Q05)
Soromandi, KS.- Demi menghindari penilain buruknya kesadaran warga Bima termasuk pegawai dan pejabat di Lingkup Pemkot dan Pemkab Bima dalam kaitan pembayaran pajak kendaraan dinas,ternyata lebih dulu dihindari oleh M.Yasin seorang PNS yang mengabdi di Dikpora Kabupaten Bima. Dimana, sejak Tahun 2012 diangkat sebagai Kasek SDN Sowa, ia diberikan satu unit Sepeda Motor (SPM) merk Yamaha untuk melancarkan kegiatan sehari-harinya sebagai seorang Kasek.
“Sejak saya dipercaya untuk memegang motor dinas, sejak itu saya rawat motor ini dengan baik. Biaya perbaikan ditanggung dengan uang pribadi, termasuk untuk membayar pajak pertahunnya hanya sekitar Rp.111.000.- menggunakan uang saya pribadi,”kata Yasin Senin sore kemarin di Lokasi Wisata Pantai Noti Desa Punti.
Kenapa harus menggunakan uang pribadi, sementara itu motor dinas ?. Yasin mengaku malu dan dianggap tidak bersyukur kepada Allah SWT, jika persoalan kebutuhan perbaikan sebuah motor harus menggunakan uang sekolah/dinas. Karena diyakininya, biaya perbaikan atau service ringan kendaraan tidak akan habis uang banyak, sehingga tidak perlu melibatkan dana sekolah.”Uang untuk perbaiki motor itu hanya beberapa ratus ribu saja, dibandingkan dengan harga motor belasan juta, dikasih pinjam pakai oleh Negara atau Daerah ini. Nah, saya lebih memilih uang pribadi untuk perbaiki kendaraan,”pungkasnya.
Lanjut Yasin, sepengetahuannya, ada beberapa Kasek yang membayar pajak motor tiap tahun di Soromandi, sementara yang lain lebih memilih dirazia di tengah jalan,tapi mengeluarkan uang hingga tiga ratus ribu rupiah untuk tebus motor tadi. Anehnya kata Yasin, pernah ada petugas yang berbicara secara langsung dengannya beberapa waktu lalu, bahwa yang menjadi sasaran razia sekarang adalah motor atau mobil plat merah.”Parahnya, petugas tadi bukannya menyuruh supir atau pengguna kendaraan dinas tadi untuk membayar pajak, melainkan diminta uang tebus di jalan bernilai ratusan ribu rupiah,”ungkapnya.
Karena itu, semoga dengan berita mengenai banyaknya kendaraan dinas yang sampaikan oleh pihak Samsat dapat memberi efek jera bagi pihak yang menggunakan kendaraan dinas, yaitu mau mendaftar ulang atau membayar pajak kendaraan.”Saya sebagai seorang PNS yang menggunakan motor dinas, malu jika ASN nunggak pajak kendaraan dinas,”tandasnya.(KS-Q05)
COMMENTS