Isu pemindahan Kantor Ibukota Kabupaten Bima saat ini tengah hangat diperbincangkan oleh sejumlah elemen masyarakat Bima, terutama di kalang...
Isu pemindahan Kantor Ibukota Kabupaten Bima saat ini tengah hangat diperbincangkan oleh sejumlah elemen masyarakat Bima, terutama di kalangan pejabat, aktivis dan mahasiswa. Namun, kepastian pemindahan pelayanan pusat Pemerintah Kabupaten Bima itu sangat bergantung kepada keputusan Bupati Bima, Hj. Indah Damayanti Putri dan Wakil Bupati Bima, Drs.H.Dahlan,SH. Apakah layak untuk pindah sekarang atau ditunda dulu ?.
BIMA, KS.- Salah seorang fungsionaris Partai Hanura, Abdul Heris,SH meminta kepada Bupati Bima agar tidak gegabah memindahkan Kantor Ibukota Kabupaten Bima di Woha, apalagi fasilitas kantor di Woha masih banyak yang harus diadakan. Jika dipaksakan sekarang, maka akan menimbulkan masalah, akibat belum lengkapnya fasilitas kantor tersebut.
“Memang tujuan Bupati memindahkan Kantor itu sangat mulia dan harus segera dilaksanakan, apalagi visi misi Bupati dan Wakil Bupati kemarin menjadikan Bima sebagai Bima ramah, tentunya mempunyai kehendak melibihi harapan warganya untuk segera memindahkan Ibukota Kabupaten Bima di Woha,” jelasnya.
Kata Heris, dari segi efektivitas dan efesiensi pelayanan, kepindahan Ibukota Kabupaten Bima saat ini sangatlah kurang tepat bila dilakukan. Jika harus dipaksakan, maka akan menyebabkan timbulnya pelayanan yang tidak efektif dan tidak efesien, baik dari segi administrasi mapun dari segi produktifitas management waktu pelaksanaannya. Mengapa ?. Karena ada beberapa alasan yang bisa dikemukakan, yaitu sarana dan prasarana perkantoran yang tidak memadai, masalah keberadaan sebagian SKPD secretariat dewan yang masih di Kota Bima.
“Belum lagi anggaran untuk membangun fasilitas perkantoran yang minim, bila dipaksakan juga akan berimplikasi pada ketidak seimbangan anggaran dibeberapa sector pembangunan yang menjadi prioritas, dan masih banyak factor hambat lain yang secara tehnis akan terjadi in efisiensi dan efektifitas,” imbuhnya.
Yang harus diingat dan dipahami adalah bahwa pemerintah yang efektif dan efesien minimal harus ditunjang oleh keadaan dan keberadaan sarana dan prasarana perkantoran yang minimal sudah terpenuhi 70 persen kelengkapannya, dan syarat ini belum terpenuhi dalam kaitannya dengan rencana pemindahan Ibukota Kabupaten Bima di Wilayah Woha.
“Karena itu, hemat saya yang harus kita dorong dalam waktu dekat ini, pemkab bima baik eksekutif maupun legislative harus segera melengkapi dan menyempurnakan saran dan prasarana perkantoran yang dimaksud. Yang lebih penting lagi yakni terjalinnya kemitraan yang baik kedua lembaga untuk mengalokasikan anggaran demi penuntasan pembangunan fasilitas di Kantor Ibukota Kabupaten Bima tersebut,” harapnya.
Diakhir komentarnya, Heris mengajak masyarakat Kabupaten Bima semuanya agar membangun Kabupaten Bima dengan semangat kemajuan, sembari tetap terus mendorong agar kepindahan Ibukota Kabupaten Bima yang diharapkan segera terwujud.
“Sekali lagi, saat ini belum saatnya pindah Kantor Kabupaten di Woha. Sambil menunggu dan memperbaiki fasilitas yang belum ada, lebih baik pemerintah Kabupaten Bima pelayanannya di Kota Bima dulu,” pungkasnya.(KS-IB02)
 |
| Abdul Heris,SH. Foto: Gardaasakota.com |
BIMA, KS.- Salah seorang fungsionaris Partai Hanura, Abdul Heris,SH meminta kepada Bupati Bima agar tidak gegabah memindahkan Kantor Ibukota Kabupaten Bima di Woha, apalagi fasilitas kantor di Woha masih banyak yang harus diadakan. Jika dipaksakan sekarang, maka akan menimbulkan masalah, akibat belum lengkapnya fasilitas kantor tersebut.
“Memang tujuan Bupati memindahkan Kantor itu sangat mulia dan harus segera dilaksanakan, apalagi visi misi Bupati dan Wakil Bupati kemarin menjadikan Bima sebagai Bima ramah, tentunya mempunyai kehendak melibihi harapan warganya untuk segera memindahkan Ibukota Kabupaten Bima di Woha,” jelasnya.
Kata Heris, dari segi efektivitas dan efesiensi pelayanan, kepindahan Ibukota Kabupaten Bima saat ini sangatlah kurang tepat bila dilakukan. Jika harus dipaksakan, maka akan menyebabkan timbulnya pelayanan yang tidak efektif dan tidak efesien, baik dari segi administrasi mapun dari segi produktifitas management waktu pelaksanaannya. Mengapa ?. Karena ada beberapa alasan yang bisa dikemukakan, yaitu sarana dan prasarana perkantoran yang tidak memadai, masalah keberadaan sebagian SKPD secretariat dewan yang masih di Kota Bima.
“Belum lagi anggaran untuk membangun fasilitas perkantoran yang minim, bila dipaksakan juga akan berimplikasi pada ketidak seimbangan anggaran dibeberapa sector pembangunan yang menjadi prioritas, dan masih banyak factor hambat lain yang secara tehnis akan terjadi in efisiensi dan efektifitas,” imbuhnya.
Yang harus diingat dan dipahami adalah bahwa pemerintah yang efektif dan efesien minimal harus ditunjang oleh keadaan dan keberadaan sarana dan prasarana perkantoran yang minimal sudah terpenuhi 70 persen kelengkapannya, dan syarat ini belum terpenuhi dalam kaitannya dengan rencana pemindahan Ibukota Kabupaten Bima di Wilayah Woha.
“Karena itu, hemat saya yang harus kita dorong dalam waktu dekat ini, pemkab bima baik eksekutif maupun legislative harus segera melengkapi dan menyempurnakan saran dan prasarana perkantoran yang dimaksud. Yang lebih penting lagi yakni terjalinnya kemitraan yang baik kedua lembaga untuk mengalokasikan anggaran demi penuntasan pembangunan fasilitas di Kantor Ibukota Kabupaten Bima tersebut,” harapnya.
Diakhir komentarnya, Heris mengajak masyarakat Kabupaten Bima semuanya agar membangun Kabupaten Bima dengan semangat kemajuan, sembari tetap terus mendorong agar kepindahan Ibukota Kabupaten Bima yang diharapkan segera terwujud.
“Sekali lagi, saat ini belum saatnya pindah Kantor Kabupaten di Woha. Sambil menunggu dan memperbaiki fasilitas yang belum ada, lebih baik pemerintah Kabupaten Bima pelayanannya di Kota Bima dulu,” pungkasnya.(KS-IB02)
COMMENTS