Pemimpin yang Aktif Keluar Daerah, Pertanda Indikasi Korupsi

Korupsi bukan saja merugikan negara dalam bentuk materi atau uang semata, akan tetapi dalam bentuk lainpun bisa dikatgorikan korupsi. Misaln...

Korupsi bukan saja merugikan negara dalam bentuk materi atau uang semata, akan tetapi dalam bentuk lainpun bisa dikatgorikan korupsi. Misalnya korupsi waktu dan lainnya. Apa jadinya apabila seorang pimpinan daerah sering keluar daerah dan meninggalkan tugas rutinya sebagai kepala daerah. Apakah itu tidak tergolong korupsi ?

Drs Arif Sukirman, MH

Bima, KS.- Selama dua tahun memimpin Kabupaten Bima Bupati Bima Hj Dinda Damayanti, diisukan telah melaksanakan kunjungan keluar daerah sebanyak 153 kali. Dan setiap kunjungan keluar daerah tidak mungkin hanya satu sampai dua hari, minimal meninggalkan tugas paling minim tiga sampai empat hari per kunjungannya keluar daerah. Kalau di kalikan perhari selama 153 , katakanlah rata rata dua hari berarti selama keberadaanya diluar daerah itu mencapai 306 hari. Praktisnya dari 730 hari kerja selama dua tahun Dinda berada di daerah hanya 424 hari.

Salah seorang Akademisi Drs Arif Sukirman,MH yang dimintai tanggapannya terkait dengan adanya isu banyaknya kunjungan kerja Bupati Bima, selama menjadi pemimpin di Kabupaten Bima itu mengatakan, apa yang bisa dilakukan untuk kemaslahata masyarakat Kabupaten Bima kalau memang benar seorang bupati keluar daerah sebanyak 153 kali.

“Dalam aspek pelayanan publik dengan retang waktu kepemimpinan yang sudah berjalan dua tahun, dilihat dari banyaknya kunjungan keluar daerah, bisa saya katakan tidak dilaksanakan secara baik dan benar, dan ini bisa dikatakan bentuk kelalaian dalam melaksasnkan tugas dan kewajiban sebagai seorang kepala daerah,”tuturnya menanggapil hal tersebut.

Lebih lanjut kata dia, patut dipertanyakan, sudah sejauh manakah pelaksanaan janji janji politik ibu bupati pada saat sosialisasi atau kampanye politik saat itu ? “Yang saya lihat, yang muncul dipermukaan pada kepemimpinan Bupati Bima yang sekaranag, hanya sebatas Mutasi jabatan saja, lalu faktor pembangunan yang muncul hampir tidak terlihat. Apakah ini bupati yang tidak paham program pembangunan atau keberadaan para pembantu bupti dalam hal ini pejabat-pejabat dilingkup pemerintah Kabupaten Bima tidak pernah memberikan masukan yang konstruktif kepada pimpinannya ? “ujarnya dengan tanda tanya.

Masih menurut Akademisi itu, Korupsi dalam hal ini, jangan dilihat pada aspek keuangan semata, tetapi juga harus dilihat juga pada aspek lalai, dan dengan sengaja meninggalkan tugas dan pekerjaan yang diemban yang dibungkus dengan slogan kunjungan atau keluar kota.

“Llogikanya, siapapun yang keluar daerah dengan bahasa kunjungan kerja, pasti ada program perbandingan yang dibawa pulang, yang akan dijadikan komparatif dengan program yang ada di daerah. Tentu dalam hal ini, hasil kunjngan kerja itu harus mampu meningkatkan daya dukung program yang ada di daerah, itu rohnya kunjungan kerja, tapi kalau kunjungan kerja tersebut, sebatas tebar-tebar pesona, itu masuk juga dalam indikasi kalimat korupsi. Maka dalam hal ini saya meminta kepada ibu bupati jadi ibu yang mengayomi mengasihi melindungi dan melihat sudahkan rakyatku makan dalam suasana lapar?”pintanya.