Perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Bima dibawa Kepemimpinan HM.Qurais,H.Abidin – H.Arahman, H.Abidin,SE untuk Rakyat dan Daerah, tidak hanya...
Perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Bima dibawa Kepemimpinan HM.Qurais,H.Abidin – H.Arahman, H.Abidin,SE untuk Rakyat dan Daerah, tidak hanya terletak pada pembangunan, infrastruktur jalan dan lain sebagainya. Tapi, juga dalam mengatasi persoalan Kemiskinan. Sebagai bentuk keseriusan atas persoalan yang sudah dan sedang dihadapi masyarakat, Kementerian Sosial (Kemensos) RI dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bima bahkan sudah menandatangani Nota Kesepahaman.
KOTA BIMA, KS. – Hubungan kerjasama antara pemkot dengan pemerintah pusat tentang penggunaan data terpadu program penanganan fakir miskin untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan tersebut, berlangsung di Kantor Kemensos RI. Tujuanya, yakni menyinergikan potensi sumber daya dalam program penanganan fakir miskin untuk wilayah kota bima.
”Soal pendanaan, bisa menggunakan APBN dan juga APBD. Hal itu sesuai yang tercantum dalam nota kesepahaman,” ujar Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bima, Drs,H.Muhiddin,MM kepada Koran Stabilitas belum lama ini.
Namun, untuk mencapai sasaran tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan maka perlu ditempuh langkah-langkah konkret. Diantaranya, meningkatkan produktivitas dengan melakukan akselerasi tenaga kerja ke sektor yang mempunyai nilai tambah dan produktivitas tinggi termasuk sektor pertanian yang merupakan pemberi kesempatan kerja besar dan membantu dalam kedaulatan pangan bagi jutaan orang, serta sektor industri yang mempunyai potensi dapat menggerakkan pertumbuhan, menciptakan kesempatan kerja dan membawa perbaikan pada kesejahteraan hidup.”Langkah lain yakni meningkatkan standar hidup pekerja termasuk pekerja miskin, melalui penyediaan lapangan kerja produktif,” tuturnya.
Ia menambahkan, dalam program itu masing-masing memiliki tugas dan fungsi. Katanya, ada yang bertugas menyiapkan data, melakukan pendampingan kepada pemohon data, melakukan pemantauan dan evaluasi, menggunakan data sesuai kesepakatan, tidak mempublikasikan, menyebarluaskan data nama, alamat kepada siapapun.” Tugas terakhir, adalah melaporkan secara tertulis hasil penggunaan data kepada menteri sosial RI,” terangnya. (KS-Anh)
 |
| HM.Qurais H.Abidin |
KOTA BIMA, KS. – Hubungan kerjasama antara pemkot dengan pemerintah pusat tentang penggunaan data terpadu program penanganan fakir miskin untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan tersebut, berlangsung di Kantor Kemensos RI. Tujuanya, yakni menyinergikan potensi sumber daya dalam program penanganan fakir miskin untuk wilayah kota bima.
”Soal pendanaan, bisa menggunakan APBN dan juga APBD. Hal itu sesuai yang tercantum dalam nota kesepahaman,” ujar Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bima, Drs,H.Muhiddin,MM kepada Koran Stabilitas belum lama ini.
Namun, untuk mencapai sasaran tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan maka perlu ditempuh langkah-langkah konkret. Diantaranya, meningkatkan produktivitas dengan melakukan akselerasi tenaga kerja ke sektor yang mempunyai nilai tambah dan produktivitas tinggi termasuk sektor pertanian yang merupakan pemberi kesempatan kerja besar dan membantu dalam kedaulatan pangan bagi jutaan orang, serta sektor industri yang mempunyai potensi dapat menggerakkan pertumbuhan, menciptakan kesempatan kerja dan membawa perbaikan pada kesejahteraan hidup.”Langkah lain yakni meningkatkan standar hidup pekerja termasuk pekerja miskin, melalui penyediaan lapangan kerja produktif,” tuturnya.
Ia menambahkan, dalam program itu masing-masing memiliki tugas dan fungsi. Katanya, ada yang bertugas menyiapkan data, melakukan pendampingan kepada pemohon data, melakukan pemantauan dan evaluasi, menggunakan data sesuai kesepakatan, tidak mempublikasikan, menyebarluaskan data nama, alamat kepada siapapun.” Tugas terakhir, adalah melaporkan secara tertulis hasil penggunaan data kepada menteri sosial RI,” terangnya. (KS-Anh)
COMMENTS