Para kepala sekolah diwilayah Kabupaten Bima, khususnya SD di Kecamatan Wawo, sampai saat ini terus mempertanyakan, keberadaan buku Kurikulu...
Para kepala sekolah diwilayah Kabupaten Bima, khususnya SD di Kecamatan Wawo, sampai saat ini terus mempertanyakan, keberadaan buku Kurikulum tiga belas (K-13) dan juga buku KTSP, yang sudah dibeli dari 20 persen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2017.
BIMA, KS.- Sejumlah kepala sekolah dan guru-guru pada Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Wawo, kepada koran ini mengaku, hingga saat ini mereka sama sekali belum menerima buku K-13 dan KTSP, dari pihak pemerintah maupun perusahaan penerbit, seperti PT. Intan Pariwara. Padahal buku-buku tersebut telah dipesan, bahkan sudah dibeli langsung melalui dana BOS sejak April lalu, tepatnya saat pencairan dana BOS untuk triwulan kedua tahun 2017.
Akibat keterlambatan buku K-13 dan KTSP, para Kasek dan guru-guru SD di Kecamatan Wawo tersebut, saat ini mempertanyakan kepada pihak pemerintah daerah, khususnya Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima dan juga pihak perusahaan penerbit, tentang penyebab keterlambatan kehadiran buku-buku dimaksud.Sementara proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) siswa, khususnya untuk K-13 tersebut, sudah dimulai sejak Juli 2017 lalu. "Kenapa buku K-13 dan KTSP itu belum juga diberikan sampai sekarang, padahal 20 persen dana BOS kami sudah ditahan di Bank bersangkutan, untuk membeli buku-buku K-13,"ungkap sejumlah kasek dan guru-guru SD di Kecamatan Wawo.
Sementara itu, Direktur PT. Intan Pariwara Cabang Bima, M. Hanafi yang dikonfirmasi koran ini menjelaskan, buku-buku K-13 dan KTSP yang dipesan oleh pihak sekolah tersebut saat ini sudah ada, bahkan sebagian besar sudah didroping oleh pihaknya ke sekolah-sekolah, terutama pada tingkat SMP yang tersebar diberbagai wilayah Kabupaten Bima, sementara untuk SD baru belasan sekolah saja yang disalurkan bukunya.
Menurutnya, keterlambatan kehadiran buku K-13 dan KTSP khususnya bagi Sekolah-Sekolah Dasar (SD), termasuk diwilayah Kecamatan Wawo tersebut, semata-mata bukan kesalahan dari pemerintah dan PT. Intan Pariwara selaku pihak penerbit. Tapi lebih disebabkan oleh sekolah itu sendiri, karena beberapa waktu lalu kebanyakan SD tersebut memesan buku secara of-line (manual), bukan melalui sistem on-line yang lebih cepat seperti saat ini . "Makanya buku-buku itu terlambat datang dari perusahaan kami, bahkan belum didroping juga sampai sekarang. Karena dulunya ratusan SD di Kabupaten Bima ini memesan buku secara manual," ujarnya.
Hanafi mengaku, sesuai aturan perusahaan, proses penyaluran buku K-13 dan KTSP tersebut diprioritaskan dulu kepada sekolah-sekolah yang memesan secara on-line seperti SMP dan SMA. Bahkan 80 persen SMP di Kabupaten Bima saat ini sudah didroping bukunya ke sekolah masing-masing. Olehnya itu, pihaknya meminta kepada seluruh kepala sekolah, terutama SD yang memesan buku secara ofline tersebut, agar bisa bersabar menerima konsekwensinya. Karena selain terlambat datang, buku K13 dan KTSP juga nantinya akan dikenakan harga baru sesuai Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 173 Tahun 2017. "Dalam Kepmen ini, kenaikan harga baru sesuai HETnya berkisar antara Rp. 1000 sampai 2000 untuk satu buku, khususnya bagi ratusan SD dan sebagian kecil SMP di Kabupaten Bima yang pesan buku secara ofline (manual) dimaksud," pungkas Hanafi. (KS-YR03)
 |
| Direktur PT. Intan Pariwara Cabang Bima, M. Hanafi |
BIMA, KS.- Sejumlah kepala sekolah dan guru-guru pada Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Wawo, kepada koran ini mengaku, hingga saat ini mereka sama sekali belum menerima buku K-13 dan KTSP, dari pihak pemerintah maupun perusahaan penerbit, seperti PT. Intan Pariwara. Padahal buku-buku tersebut telah dipesan, bahkan sudah dibeli langsung melalui dana BOS sejak April lalu, tepatnya saat pencairan dana BOS untuk triwulan kedua tahun 2017.
Akibat keterlambatan buku K-13 dan KTSP, para Kasek dan guru-guru SD di Kecamatan Wawo tersebut, saat ini mempertanyakan kepada pihak pemerintah daerah, khususnya Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima dan juga pihak perusahaan penerbit, tentang penyebab keterlambatan kehadiran buku-buku dimaksud.Sementara proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) siswa, khususnya untuk K-13 tersebut, sudah dimulai sejak Juli 2017 lalu. "Kenapa buku K-13 dan KTSP itu belum juga diberikan sampai sekarang, padahal 20 persen dana BOS kami sudah ditahan di Bank bersangkutan, untuk membeli buku-buku K-13,"ungkap sejumlah kasek dan guru-guru SD di Kecamatan Wawo.
Sementara itu, Direktur PT. Intan Pariwara Cabang Bima, M. Hanafi yang dikonfirmasi koran ini menjelaskan, buku-buku K-13 dan KTSP yang dipesan oleh pihak sekolah tersebut saat ini sudah ada, bahkan sebagian besar sudah didroping oleh pihaknya ke sekolah-sekolah, terutama pada tingkat SMP yang tersebar diberbagai wilayah Kabupaten Bima, sementara untuk SD baru belasan sekolah saja yang disalurkan bukunya.
Menurutnya, keterlambatan kehadiran buku K-13 dan KTSP khususnya bagi Sekolah-Sekolah Dasar (SD), termasuk diwilayah Kecamatan Wawo tersebut, semata-mata bukan kesalahan dari pemerintah dan PT. Intan Pariwara selaku pihak penerbit. Tapi lebih disebabkan oleh sekolah itu sendiri, karena beberapa waktu lalu kebanyakan SD tersebut memesan buku secara of-line (manual), bukan melalui sistem on-line yang lebih cepat seperti saat ini . "Makanya buku-buku itu terlambat datang dari perusahaan kami, bahkan belum didroping juga sampai sekarang. Karena dulunya ratusan SD di Kabupaten Bima ini memesan buku secara manual," ujarnya.
Hanafi mengaku, sesuai aturan perusahaan, proses penyaluran buku K-13 dan KTSP tersebut diprioritaskan dulu kepada sekolah-sekolah yang memesan secara on-line seperti SMP dan SMA. Bahkan 80 persen SMP di Kabupaten Bima saat ini sudah didroping bukunya ke sekolah masing-masing. Olehnya itu, pihaknya meminta kepada seluruh kepala sekolah, terutama SD yang memesan buku secara ofline tersebut, agar bisa bersabar menerima konsekwensinya. Karena selain terlambat datang, buku K13 dan KTSP juga nantinya akan dikenakan harga baru sesuai Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 173 Tahun 2017. "Dalam Kepmen ini, kenaikan harga baru sesuai HETnya berkisar antara Rp. 1000 sampai 2000 untuk satu buku, khususnya bagi ratusan SD dan sebagian kecil SMP di Kabupaten Bima yang pesan buku secara ofline (manual) dimaksud," pungkas Hanafi. (KS-YR03)
COMMENTS