Selama kasus penyalagunaan ADD/DDA dilaporkan oleh ketua BPD Desa Sampungu M.Saleh masih dipertanyakan sampai saat ini, tindakan seperti apa...
Selama kasus penyalagunaan ADD/DDA dilaporkan oleh ketua BPD Desa Sampungu M.Saleh masih dipertanyakan sampai saat ini, tindakan seperti apa yang digunakan oleh aparat penyidik sebagai teguran resmi untuk mengadilinya, karena semakin lama dibiarkan kasus ini terjadi, maka tidak tertutup kemungkinan kasus serupa akan ditiru oleh oknum yang ada di sejumlah desa yang memperoleh dana tersebut.
Bima, KS. – Desa Sampungu adalah salah satu desa terpencil yang masih minim dengan teknologi, sarana dan prasarana umum. Mungkin dengan kekurangan teknologi itu dimanfaatkan oleh oknum Kepala Desa, untuk berbuat hal yang berbenturan dengan hukum, misalnya penyalahgunaan jabatan dan wewenang, yang buntutnya merugikan masyarakat dan daerah.
Adanya dugaan penyalahgunaan, Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Dari APBN (DDA) yang disinyalir melibatkan sejumlah perangkat, dan kepala desa yang ada di Kabupaten Bima, kasusnya terkesan dipeti es kan. Pasalnya sejumlah pelanggaran dan penyimpangan tersebut dilah diadukan ke Inspektoral sebagai lembaga yang berwenang, untuk memproses pertmasalahan tersebut.
Contoh kasus, adanya laporan masyarakat bahkan Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) langsung yang memberikan pengaduan ke pihak Inspektorat terkait adanya dugaan penyalahgunaana anggaran di Desa Sanpungu Kecamatan Soromandi Kabuopaten Bima. M Saleh sebagai pelapor yang juga sebagai ketua BPD mempertanyakan kinerja dari aparat penyidik yang ada di Inspektorat, terkait dengan laporannya yang hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya. “ Ada apa dengan laporan dan pengaduan saya sehingga tidak ditindak lanjut oleh pihak Inspektorat,”ujarnya dengan tanda tanya.
Ia menilai justru aparat pemerintah dikuatirkan mendukung tindakan korupsi yang dilakukan oleh oknum Kades Sampungu. “Saya yakin tindakan yang telah merugikan masyarakat ini, sudah dijadikan rutinitas saat adanya dana bantuan, karena kenyataan yang ada gaya hidup dari sejumlah oknum kepala desa itu tidak jauh dengan para pengusaha kaya,”paparnya.
Kasus dugaan penyahgunaan ADD dan DDA itu dilaporkannya, sejak beberapa bulan lalu, dengan harapan kasus tersebut ditindak lanjut oleh Inspektorat. “Ini sama halnya dengan pembiaran, yang pada akhirnya akan dijadikan contoh bagi kades lainnya. Inspektorat harus peduli dengan pengaduan masyarakat, karena persoalan tersebut bukan kaitannya dengan kepentingan pribadi,”ungfkapnya.
Sementara Wakil Bupati Bima Drs.H.Dahlan, SH telah berjanji akan menangani kasus penyalahgunaan ADD tersebut. Dengan mengitruksikan kepada Inspektorat. ”Saya akan perintahkan penyidik inspektorat untuk bertindak,” demikian kalimat yang diungkapkan Wakil Bupati Bima saat dimintai tanggapannya terkait kasus yang terjadi Desa Sampungu. Namun kenyataanya sampai saat ini, Wakil Bupati pun belum dapat informasi terkait dengan penanganan kasus tersebut dari penyidik inspektorat. (KS-SUB05)
Bima, KS. – Desa Sampungu adalah salah satu desa terpencil yang masih minim dengan teknologi, sarana dan prasarana umum. Mungkin dengan kekurangan teknologi itu dimanfaatkan oleh oknum Kepala Desa, untuk berbuat hal yang berbenturan dengan hukum, misalnya penyalahgunaan jabatan dan wewenang, yang buntutnya merugikan masyarakat dan daerah.
Adanya dugaan penyalahgunaan, Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Dari APBN (DDA) yang disinyalir melibatkan sejumlah perangkat, dan kepala desa yang ada di Kabupaten Bima, kasusnya terkesan dipeti es kan. Pasalnya sejumlah pelanggaran dan penyimpangan tersebut dilah diadukan ke Inspektoral sebagai lembaga yang berwenang, untuk memproses pertmasalahan tersebut.
Contoh kasus, adanya laporan masyarakat bahkan Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) langsung yang memberikan pengaduan ke pihak Inspektorat terkait adanya dugaan penyalahgunaana anggaran di Desa Sanpungu Kecamatan Soromandi Kabuopaten Bima. M Saleh sebagai pelapor yang juga sebagai ketua BPD mempertanyakan kinerja dari aparat penyidik yang ada di Inspektorat, terkait dengan laporannya yang hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya. “ Ada apa dengan laporan dan pengaduan saya sehingga tidak ditindak lanjut oleh pihak Inspektorat,”ujarnya dengan tanda tanya.
Ia menilai justru aparat pemerintah dikuatirkan mendukung tindakan korupsi yang dilakukan oleh oknum Kades Sampungu. “Saya yakin tindakan yang telah merugikan masyarakat ini, sudah dijadikan rutinitas saat adanya dana bantuan, karena kenyataan yang ada gaya hidup dari sejumlah oknum kepala desa itu tidak jauh dengan para pengusaha kaya,”paparnya.
Kasus dugaan penyahgunaan ADD dan DDA itu dilaporkannya, sejak beberapa bulan lalu, dengan harapan kasus tersebut ditindak lanjut oleh Inspektorat. “Ini sama halnya dengan pembiaran, yang pada akhirnya akan dijadikan contoh bagi kades lainnya. Inspektorat harus peduli dengan pengaduan masyarakat, karena persoalan tersebut bukan kaitannya dengan kepentingan pribadi,”ungfkapnya.
Sementara Wakil Bupati Bima Drs.H.Dahlan, SH telah berjanji akan menangani kasus penyalahgunaan ADD tersebut. Dengan mengitruksikan kepada Inspektorat. ”Saya akan perintahkan penyidik inspektorat untuk bertindak,” demikian kalimat yang diungkapkan Wakil Bupati Bima saat dimintai tanggapannya terkait kasus yang terjadi Desa Sampungu. Namun kenyataanya sampai saat ini, Wakil Bupati pun belum dapat informasi terkait dengan penanganan kasus tersebut dari penyidik inspektorat. (KS-SUB05)
COMMENTS