Pengungkapan Jaringan Narkoba di wilayah Bima-NTB tidak pernah usai. Diibaratkan, peredaran narkoba di Bima seperti gunung es. Bagaimana in...
Pengungkapan Jaringan Narkoba di wilayah Bima-NTB tidak pernah usai. Diibaratkan, peredaran narkoba di Bima seperti gunung es. Bagaimana ini bisa terjadi?. Berikut pengakuan salah seorang sumber terpercaya Wartawan Koran Stabilitas Sabtu (9/9) di Pelabuhan Bima.
KOTA BIMA, KS.- Dugaan kuat narkoba diselundupkan melalui jalur laut. Dugaan ini diperkuat dengan banyaknya pengungkapan narkoba di sekitar Pelabuhan Bima. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah bandar, kurir dan pemakai narkoba dibekuk oleh aparat Kepolisian di wilayah Tanjung. . Baik Polres Bima Kota bahkan Polres Bima gencar pemberantasan Narkoba. Ini menandakan dugaan penyelundupan bisnis haram, jalur laut menjadi pilihan tepat dan aman bagi Bandar besar narkoba.
Data dihimpun Koran Stabilitas dilapangan, sekitar 300 lebih kapal berbagai jenis berlabuh maupun hanya bersandar di Pelindo III Bima. Kapal datang dari berbagai wilayah pelabuhan di Indonesia. Termasuk kapal yang banyak bersandar dan berlabuh di Bima yakni kapal dari Surabaya, banjarmasin dan Makassar. Daerah ini merupakan daerah yang memiliki data peredaran Narkoba yang paling banyak di Indonesia setelah Aceh dan Ibukota Jakarta.
Di Kota Bima, Peredaran Narkoba sangat memprihatinkan. Ini diperkuat dengan antusias Polri yang hampir setiap hari melakukan penggerebekan terhadap bandar dan pengguna narkoba. Dari sejumlah Bandar yang diamankan, sebagian besar warga kelurahan Tanjung yang berjarak hanya beberapa ratus meter dari pelabuhan bima. Siapa dibalik bisnis haram ini?
Selain itu, data dan fakta yang himpun, puluhan kapal yang berlabuh di Pelabuhan Bima milik etnis tertentu. Ini memperkuat berita edisi Koran Stabilitas sebelumnya, adanya etnis yang kendalikan Narkoba di Bima. Ibarat kata”tidak ada asap kalau tidak ada api”.
Tidak hanya itu, kurangnya fungsi pengawasan dari Pelindo III Bima, Otoritas Kesahbandaran Pelabuhan Bima dan Aparat Kepolisian menjadikan Pelabuhan Bima jalur aman bagi penyelundupan narkoba masuk di Bima. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan sumber (nama dirahasiakan). Ia mengaku pihaknya tidak memiliki kapasitas untuk melakukan pembongkaran barang muatan yang datang dari Surabaya, Banjarmasin, Makassar juga dari wilayah NTT, karena kapal yang membawa muatan di Bima sudah dilakukan pemeriksaan ketat dipelabuhan awal berlayar oleh instansi tertentu seperti Beacukai.
”Tidak hanya kami di syahbandar, tapi Pelindo dan aparat kepolisian tidak memiliki otoritas untuk bongkar barang muatan kecuali ada informasi akurat dare intelejen maupun pihak pelabuhan adanya penyelundupan narkoba dan barang haram,” urainya kemarin.
Sumber menuturkan, jika situasi ini terus dibiarkan, maka pelabuhan Bima akan menjadi rute aman untuk jalankan bisnis haram.”ini hanya dugaan kami. Karena peredaran narkoba makin merajalela. Kasihan generasi diracuni oleh barang haram. Siapapun termasuk saya memiliki kewajiban untuk memperhatrikan hal ini,” ujar sumber
Harusnya ada regulasi baru adanya fungsi Polri, Pelindo, Bea Cukai harus ada di Wilayah Bima juga pihak Syahbandar yang melakukan pengecekan ulang terhadap barang yang terhadap semua barang yang diturunkan dari kapal,”Ini perlu diperhatikan oleh pemeritah daerah maupun pusat untuk dibahas bersama-sama terkait kurangnya fungsi pengawasan kami dipelabuhan Bima,” paparnya. (KS-R01)
 |
| Pelabuhan Bima. Foto: google maps |
KOTA BIMA, KS.- Dugaan kuat narkoba diselundupkan melalui jalur laut. Dugaan ini diperkuat dengan banyaknya pengungkapan narkoba di sekitar Pelabuhan Bima. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah bandar, kurir dan pemakai narkoba dibekuk oleh aparat Kepolisian di wilayah Tanjung. . Baik Polres Bima Kota bahkan Polres Bima gencar pemberantasan Narkoba. Ini menandakan dugaan penyelundupan bisnis haram, jalur laut menjadi pilihan tepat dan aman bagi Bandar besar narkoba.
Data dihimpun Koran Stabilitas dilapangan, sekitar 300 lebih kapal berbagai jenis berlabuh maupun hanya bersandar di Pelindo III Bima. Kapal datang dari berbagai wilayah pelabuhan di Indonesia. Termasuk kapal yang banyak bersandar dan berlabuh di Bima yakni kapal dari Surabaya, banjarmasin dan Makassar. Daerah ini merupakan daerah yang memiliki data peredaran Narkoba yang paling banyak di Indonesia setelah Aceh dan Ibukota Jakarta.
Di Kota Bima, Peredaran Narkoba sangat memprihatinkan. Ini diperkuat dengan antusias Polri yang hampir setiap hari melakukan penggerebekan terhadap bandar dan pengguna narkoba. Dari sejumlah Bandar yang diamankan, sebagian besar warga kelurahan Tanjung yang berjarak hanya beberapa ratus meter dari pelabuhan bima. Siapa dibalik bisnis haram ini?
Selain itu, data dan fakta yang himpun, puluhan kapal yang berlabuh di Pelabuhan Bima milik etnis tertentu. Ini memperkuat berita edisi Koran Stabilitas sebelumnya, adanya etnis yang kendalikan Narkoba di Bima. Ibarat kata”tidak ada asap kalau tidak ada api”.
Tidak hanya itu, kurangnya fungsi pengawasan dari Pelindo III Bima, Otoritas Kesahbandaran Pelabuhan Bima dan Aparat Kepolisian menjadikan Pelabuhan Bima jalur aman bagi penyelundupan narkoba masuk di Bima. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan sumber (nama dirahasiakan). Ia mengaku pihaknya tidak memiliki kapasitas untuk melakukan pembongkaran barang muatan yang datang dari Surabaya, Banjarmasin, Makassar juga dari wilayah NTT, karena kapal yang membawa muatan di Bima sudah dilakukan pemeriksaan ketat dipelabuhan awal berlayar oleh instansi tertentu seperti Beacukai.
”Tidak hanya kami di syahbandar, tapi Pelindo dan aparat kepolisian tidak memiliki otoritas untuk bongkar barang muatan kecuali ada informasi akurat dare intelejen maupun pihak pelabuhan adanya penyelundupan narkoba dan barang haram,” urainya kemarin.
Sumber menuturkan, jika situasi ini terus dibiarkan, maka pelabuhan Bima akan menjadi rute aman untuk jalankan bisnis haram.”ini hanya dugaan kami. Karena peredaran narkoba makin merajalela. Kasihan generasi diracuni oleh barang haram. Siapapun termasuk saya memiliki kewajiban untuk memperhatrikan hal ini,” ujar sumber
Harusnya ada regulasi baru adanya fungsi Polri, Pelindo, Bea Cukai harus ada di Wilayah Bima juga pihak Syahbandar yang melakukan pengecekan ulang terhadap barang yang terhadap semua barang yang diturunkan dari kapal,”Ini perlu diperhatikan oleh pemeritah daerah maupun pusat untuk dibahas bersama-sama terkait kurangnya fungsi pengawasan kami dipelabuhan Bima,” paparnya. (KS-R01)
COMMENTS