Krisis air bersih yang dialami sejumlah Pelanggan PDAM di Kota Bima seolah bukan masalah baru. Namun, sudah berlangsung lama dan bahkan hing...
Krisis air bersih yang dialami sejumlah Pelanggan PDAM di Kota Bima seolah bukan masalah baru. Namun, sudah berlangsung lama dan bahkan hingga saat ini masih belum teratasi. Penyebabnya, bukan saja karena soal anggaran untuk operasional. Tapi, lebih karena terjadi kerusakan terhadap beberapa Pipa besar akibat pekerjaan Drainase. Salah satunya, yang berada di Jalan Gajah Mada Kota Bima.
KOTA BIMA, KS. – “Memang sudah lama, tapi kian bertambah parah pasca pekerjaan drainase. Faktanya, beberapa pipa besar yang rusak dan bocor akibat pekerjaan itu. Sehingga, menghambat kelancaran penyaluran air,” kata Direktur (Dirut) PDAM, H.Usman saat ditemui Koran Stabilitas Senin (9/10) kemarin.
Rupanya persoalan yang dipicu pekerjaan drainase bukan saja menghambat penyaluran air, juga mengakibatkan kerugian financial. Bahkan, hingga mencapai Milyaran Rupiah. Angka kerugian bernilai besar itu berdasarkan hasil hitungan pihaknya sebagai pengelola perusahaan daerah tersebut.” Perusahaan menderita kerugian miliaran rupiah, itu diperoleh dari banyaknya jumlah pipa yang rusak,” ujarnya.
Upaya untuk mencarikan solusi atas kerugian dalam kaitan itu sudah dilakukan. Salah satunya, koordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bima. Hanya saja, belum membuahkan hasil. Soal kelancaran penyaluran air untuk sejumlah pelanggan yang ada, pihaknya sudah dan sedang berusaha semaksimal mungkin. “Alhamdulillah, pemasangan pipa di Nungga sudah selesai dikerjakan. Saat ini, sedang mengerjakan penyambungan pipa di bagian Utara guna melayani pelanggan di wilayah bagian Barat,” akunya.
Masalah air bersih adalah tanggung jawab PDAM sebagai penyedia air bersih dan air minum. PDAM sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) senantiasa diharapkan memberi harapan bagi masyarakat untuk memperoleh air bersih. Tentunya, dengan mengutamakan ketersediaan air minum dan air bersih secara berkelanjutan. Tetapi, kenyataanya masyarakat sudah dan sedang dihadapkan dengan masalah tidak lancarnya pasokan air ke kran-kran rumah dan termasuk intansi. Di samping itu permasalah klasik yang dialami PDAM adalah menunggaknya pembayaran listrik kepada PLN, menunggaknya tagihan rekening air pelanggan dan kesulitan membayar gaji karyawan.”Salah satu masalah besar yang kami hadapi adalah anggaran, biaya operasional lebih besar daripada yang masuk.Untuk bayar listrik saja, menghabiskan Rp.100 lebih juta, belum kebutuhan ini dan itu. Termasuk, gaji pegawai,” tuturnya.
Menurutnya, sudah seharusnya pemerintah daerah maupun pemerintah pusat ikut bertanggung jawab dan memperhatikan kondisi yang dialami oleh PDAM. Terlebih lagi PDAM adalah milik daerah/kabupaten, dengan cara penyertaan modal dan bantuan operasional rutin tiap tahun yang dianggarkan untuk PDAM. (KS-Anh)
KOTA BIMA, KS. – “Memang sudah lama, tapi kian bertambah parah pasca pekerjaan drainase. Faktanya, beberapa pipa besar yang rusak dan bocor akibat pekerjaan itu. Sehingga, menghambat kelancaran penyaluran air,” kata Direktur (Dirut) PDAM, H.Usman saat ditemui Koran Stabilitas Senin (9/10) kemarin.
Rupanya persoalan yang dipicu pekerjaan drainase bukan saja menghambat penyaluran air, juga mengakibatkan kerugian financial. Bahkan, hingga mencapai Milyaran Rupiah. Angka kerugian bernilai besar itu berdasarkan hasil hitungan pihaknya sebagai pengelola perusahaan daerah tersebut.” Perusahaan menderita kerugian miliaran rupiah, itu diperoleh dari banyaknya jumlah pipa yang rusak,” ujarnya.
Upaya untuk mencarikan solusi atas kerugian dalam kaitan itu sudah dilakukan. Salah satunya, koordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bima. Hanya saja, belum membuahkan hasil. Soal kelancaran penyaluran air untuk sejumlah pelanggan yang ada, pihaknya sudah dan sedang berusaha semaksimal mungkin. “Alhamdulillah, pemasangan pipa di Nungga sudah selesai dikerjakan. Saat ini, sedang mengerjakan penyambungan pipa di bagian Utara guna melayani pelanggan di wilayah bagian Barat,” akunya.
Masalah air bersih adalah tanggung jawab PDAM sebagai penyedia air bersih dan air minum. PDAM sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) senantiasa diharapkan memberi harapan bagi masyarakat untuk memperoleh air bersih. Tentunya, dengan mengutamakan ketersediaan air minum dan air bersih secara berkelanjutan. Tetapi, kenyataanya masyarakat sudah dan sedang dihadapkan dengan masalah tidak lancarnya pasokan air ke kran-kran rumah dan termasuk intansi. Di samping itu permasalah klasik yang dialami PDAM adalah menunggaknya pembayaran listrik kepada PLN, menunggaknya tagihan rekening air pelanggan dan kesulitan membayar gaji karyawan.”Salah satu masalah besar yang kami hadapi adalah anggaran, biaya operasional lebih besar daripada yang masuk.Untuk bayar listrik saja, menghabiskan Rp.100 lebih juta, belum kebutuhan ini dan itu. Termasuk, gaji pegawai,” tuturnya.
Menurutnya, sudah seharusnya pemerintah daerah maupun pemerintah pusat ikut bertanggung jawab dan memperhatikan kondisi yang dialami oleh PDAM. Terlebih lagi PDAM adalah milik daerah/kabupaten, dengan cara penyertaan modal dan bantuan operasional rutin tiap tahun yang dianggarkan untuk PDAM. (KS-Anh)
COMMENTS