Pembangunan jembatan Talabiu Dore bernilai Milyaran Rupiah saat ini menjadi sorotan sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Bima. Bagaimana tidak, s...
Pembangunan jembatan Talabiu Dore bernilai Milyaran Rupiah saat ini menjadi sorotan sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Bima. Bagaimana tidak, selain persoalan anggaran yang tidak dibahas melalui Banggar eksekutif dan legislative, tapi juga dibangun tanpa sepengetahuan anggota dewan, padahal dana yang akan dihabiskan untuk pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Talabiu dengan Desa Dore itu diperkirakan diatas Rp.5Milyar.
BIMA, KS.- Ketua DPD PAN Kabupaten Bima, Muhammad Aminurlah,SE mengaku tidak mengetahui secara pasti soal berapa total anggaran untuk pembangunan jembatan Talabiu-Dore tersebut, karena sampai hari ini belum ada sikap transparan pihak eksekutif terutama Bupati Bima Hj. Indah Damayanti Putri terkait alokasi anggaran jembatan tersebut.
“Memang kemarin diusulkan oleh eksekutif, tapi saya lupa berapa nilai yang diusulkan. Yang jelas, seingat saya ada yang dipangkas dari jumlah anggaran yang diusulkan itu. Lebih jelasnya, mungkin teman-teman pers bisa mewawancara lansung pihak eksekutif, yaitu dinas PU selaku dinas tehnisnya,” sarannya.
Anggota dewan dua periode utusan Dapil Sape dan Lambu ini mengaku kesal dengan kebijakan pihak eksekutif yang dinilai tidak menghargai teman-teman di legislative, padahal kemitraan itu harus dijaga oleh kedua lembaga ini, agar apa yang menjadi rencana pembangunan lima tahun ke depan oleh Bupati Bima dan Wakil Bupati Bima sekarang bisa berjalan lancar, tentu dengan dukungan semua pihak, termasuk rekan-rekan legislative.
“Nah, saya melihat bahwa pembangunan jembatan Talabiu Dore itu dipaksakan alias dibangun tanpa dokumen lengkap lebih dulu, karena tidak ada anggaran di APBD Kabupaten Bima Ta.2017, baik di APBD murni juga di APBD Perubahan. Kalaupun muncul di perubahan, itupun masih belum jelas nilainya,” pungkasnya.
Senada juga disampaikan oleh Anggota Dewan utusan Partai Nasdem, Edy Muchlis S,Sos. Alumni STISIP Mbojo Bima ini secara tegas mengatakan, bahwa pembangunan jembatan Talabiu Dore sarat kepentingan oknum tertentu dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Pasalnya, pembangunan jembatan itu oleh eksekutif dengan alasan multi yes. Sementara untuk alasan multi yes tidak bisa dibangun di arahkan pada APBD Perubahan melainkan APBD murni.
“Kebijakan eksekutif seperti itu, tentunya memiliki alasan interes tersendiri, bukan alasan kebutuhan masyarakat banyak,” duganya.
Tak hanya itu, Edy juga memprediksikan akan berimbas buruk bagi pemerintah Dinda-Dahlan sekarang atas pembangunan jembatan Talabiu Dore itu. Masalahnya, jembatan sebesar itu dianggarkan dalam APBD Perubahan Kabupaten Bima dengan nilai hampir Rp.10Milyar, ditambah dengan sikap tidak transparannya eksekutif terkait seluruh proses pembangunan jembatan itu.
“Saya khawatir saja, dengan pembangunan jembatan Talabiu Dore itu bisa berdampak pada nasib Bupati dan Wakil Bupati ke depan, apalagi saya dapat informasi, ada indikasi mark-ap harga satuan di pembangunan jembatan itu,” pungkasnya.(KS-IB02)
 |
| Ketua DPD PAN Kabupaten Bima, Muhammad Aminurlah,SE |
BIMA, KS.- Ketua DPD PAN Kabupaten Bima, Muhammad Aminurlah,SE mengaku tidak mengetahui secara pasti soal berapa total anggaran untuk pembangunan jembatan Talabiu-Dore tersebut, karena sampai hari ini belum ada sikap transparan pihak eksekutif terutama Bupati Bima Hj. Indah Damayanti Putri terkait alokasi anggaran jembatan tersebut.
“Memang kemarin diusulkan oleh eksekutif, tapi saya lupa berapa nilai yang diusulkan. Yang jelas, seingat saya ada yang dipangkas dari jumlah anggaran yang diusulkan itu. Lebih jelasnya, mungkin teman-teman pers bisa mewawancara lansung pihak eksekutif, yaitu dinas PU selaku dinas tehnisnya,” sarannya.
Anggota dewan dua periode utusan Dapil Sape dan Lambu ini mengaku kesal dengan kebijakan pihak eksekutif yang dinilai tidak menghargai teman-teman di legislative, padahal kemitraan itu harus dijaga oleh kedua lembaga ini, agar apa yang menjadi rencana pembangunan lima tahun ke depan oleh Bupati Bima dan Wakil Bupati Bima sekarang bisa berjalan lancar, tentu dengan dukungan semua pihak, termasuk rekan-rekan legislative.
“Nah, saya melihat bahwa pembangunan jembatan Talabiu Dore itu dipaksakan alias dibangun tanpa dokumen lengkap lebih dulu, karena tidak ada anggaran di APBD Kabupaten Bima Ta.2017, baik di APBD murni juga di APBD Perubahan. Kalaupun muncul di perubahan, itupun masih belum jelas nilainya,” pungkasnya.
 |
| Anggota Dewan utusan Partai Nasdem, Edy Muchlis S,Sos. |
Senada juga disampaikan oleh Anggota Dewan utusan Partai Nasdem, Edy Muchlis S,Sos. Alumni STISIP Mbojo Bima ini secara tegas mengatakan, bahwa pembangunan jembatan Talabiu Dore sarat kepentingan oknum tertentu dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Pasalnya, pembangunan jembatan itu oleh eksekutif dengan alasan multi yes. Sementara untuk alasan multi yes tidak bisa dibangun di arahkan pada APBD Perubahan melainkan APBD murni.
“Kebijakan eksekutif seperti itu, tentunya memiliki alasan interes tersendiri, bukan alasan kebutuhan masyarakat banyak,” duganya.
Tak hanya itu, Edy juga memprediksikan akan berimbas buruk bagi pemerintah Dinda-Dahlan sekarang atas pembangunan jembatan Talabiu Dore itu. Masalahnya, jembatan sebesar itu dianggarkan dalam APBD Perubahan Kabupaten Bima dengan nilai hampir Rp.10Milyar, ditambah dengan sikap tidak transparannya eksekutif terkait seluruh proses pembangunan jembatan itu.
“Saya khawatir saja, dengan pembangunan jembatan Talabiu Dore itu bisa berdampak pada nasib Bupati dan Wakil Bupati ke depan, apalagi saya dapat informasi, ada indikasi mark-ap harga satuan di pembangunan jembatan itu,” pungkasnya.(KS-IB02)
COMMENTS