Menanggapi tuntutaan dari mahasiswa dua Perguruan tinggi di Bima, Wakil Bupati Bima Drs H Dahlan HM Nur, yang mewakili Bupati Bima, langsung...
Menanggapi tuntutaan dari mahasiswa dua Perguruan tinggi di Bima, Wakil Bupati Bima Drs H Dahlan HM Nur, yang mewakili Bupati Bima, langsung menghadap mahasiswa yang tengah melakukan orasi didepan klanbtor Bupati Bima, saat berunjuk rasa Senin siang kemasrin. Wakil Bupati mengungkapkan, Asn yang diduga melakukan tindakan kekerasan tersebut, akan diserahkan ke aparat penegak hokum untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan perbuatannya.
BIMA,KS.- Wakil Bupati Bima Drs H Dahlan HM Nur, yang menanggapi langsung nuntutan darti mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa, terkait dengan adanya upaya pembunuhan terhadap salah seorang mahasiswa dari STISIP Mbojo Bima, beberapa waktu lalu, mengungkapkan, apa yang menjadi tuntutan mahasiswa sudah menjadi wewenang apareat penegak hukum. Karena tindakan yang dilakukan aoknum ASN tersebut adalah perbuatan melawan hokum. “Apabila tindakan dan perbuatan bertentangan dengan hokum, maka konsekwensinya adalah proses hokum juga. Dan untuk saat ini, aknum tersebut sedang dalam proses hukum,”ujarnya.
Sementara yang berkaiatan dengan tuntutan mahasiswa agar Kepala Dinas dan Sekdis Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan Kabupaten Bima, untuk dicopot dari jabatannya, Wakil Bupati berjanji akan menyampaikannya ke Bupati Bima selaku pimpinan daerah dan yang memiliki hgak prerogative. “Apa yang menjadi tuntutan adik-adik mahasiswa akan saya sampaikan ke Bupati. Dan kami akan segera melakukan rapat pimpinan terkait dengan hal tersebut,”janjinya.
Wakil Bupati juga memimnta kepada seluruh jajaran mahasiswa, untuk terus memantau dan mengawasi segala kebijakan di pememrintah Kabupaten Bima. Dengan keterlibatan langsung berbagai elemen dalam memantau dan mengawasi setiap kebijakanm di Pemerintah Kabupaten Bima, termasuk mahasiswa, maka roda pembangunan akan dapat berjalan dengan baik. “Mari kita sama-sama mengawasi setiap kebijakan di pemerintah Kabupaten Bima.Agar proses pembangunan diberbagai bidang yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan baik d an benar,”harapnya.
Ia juga mengharapkan kepada seluruh mahasiswa yang ada di Kota dan Kabupaten Bima,untuk bersamaa-sama mermiliki andil dalam mmenciptakan keamanan diwilayah Kabupatern dan Kota Bima. Karena menurut orang nomor dua di Kabupaten Bima itu, tanpoa adanya kondisi yang aman, maka p[roses pembangunan dan aktivitas pembangunan lainnya akan terhambat. “Saya juga berharap agar seluruh mahasiswa ikut ambil bagian dalam menciptakan keamanan dan stabilitas daeareah. Karena dengan kondisi kantibmas yang aman, maka semua program pembangunan akan dapat berjalana dengan baik,”pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian tanaman Pangan dan Perkebunan, Ir Rendra Farid yang juga menemui massa pendemo DSenin kemarin, mengungkapkan, dirinya sebagai kepala dinas yang baru bertugas sejak Januari 2017 lalu, mengaku apa yang terjadi di Dinas yang dipimpinnya itu, merupakan tanggungjawabnya. Demikian juga terksait dengan tuntutana massa aksi yang meminta salah seorang anak buahnya yang teretibat tindak klerasan terhadap mahasiswa untuk dipecat, ia berjanji akan menindaklanjutinya. “Disini ada pihak kepolisian yang mendengar, saya akan mewnindaklanjutinya.Lagi pula saat kejadian saya tidak ditempat,”akunya.
Terkait dengan dugaan korupsi bibit bawang merah, Rendra mengaku kejadian tersebut setahun yang lalu, sebelum dirinya menjabat sebagai kepala dinas dan ia mengaku tidak mengetahuinya. “demikian juga dengan soal pungli, akan saya tindak lanjuti Saya sepakat, kita harus menegakkan supremasi hokum,”janjinya.(KS/MUL)
 |
| Wakil Bupati Bima Drs H Dahlan HM Nur |
BIMA,KS.- Wakil Bupati Bima Drs H Dahlan HM Nur, yang menanggapi langsung nuntutan darti mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa, terkait dengan adanya upaya pembunuhan terhadap salah seorang mahasiswa dari STISIP Mbojo Bima, beberapa waktu lalu, mengungkapkan, apa yang menjadi tuntutan mahasiswa sudah menjadi wewenang apareat penegak hukum. Karena tindakan yang dilakukan aoknum ASN tersebut adalah perbuatan melawan hokum. “Apabila tindakan dan perbuatan bertentangan dengan hokum, maka konsekwensinya adalah proses hokum juga. Dan untuk saat ini, aknum tersebut sedang dalam proses hukum,”ujarnya.
Sementara yang berkaiatan dengan tuntutan mahasiswa agar Kepala Dinas dan Sekdis Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan Kabupaten Bima, untuk dicopot dari jabatannya, Wakil Bupati berjanji akan menyampaikannya ke Bupati Bima selaku pimpinan daerah dan yang memiliki hgak prerogative. “Apa yang menjadi tuntutan adik-adik mahasiswa akan saya sampaikan ke Bupati. Dan kami akan segera melakukan rapat pimpinan terkait dengan hal tersebut,”janjinya.
Wakil Bupati juga memimnta kepada seluruh jajaran mahasiswa, untuk terus memantau dan mengawasi segala kebijakan di pememrintah Kabupaten Bima. Dengan keterlibatan langsung berbagai elemen dalam memantau dan mengawasi setiap kebijakanm di Pemerintah Kabupaten Bima, termasuk mahasiswa, maka roda pembangunan akan dapat berjalan dengan baik. “Mari kita sama-sama mengawasi setiap kebijakan di pemerintah Kabupaten Bima.Agar proses pembangunan diberbagai bidang yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan baik d an benar,”harapnya.
Ia juga mengharapkan kepada seluruh mahasiswa yang ada di Kota dan Kabupaten Bima,untuk bersamaa-sama mermiliki andil dalam mmenciptakan keamanan diwilayah Kabupatern dan Kota Bima. Karena menurut orang nomor dua di Kabupaten Bima itu, tanpoa adanya kondisi yang aman, maka p[roses pembangunan dan aktivitas pembangunan lainnya akan terhambat. “Saya juga berharap agar seluruh mahasiswa ikut ambil bagian dalam menciptakan keamanan dan stabilitas daeareah. Karena dengan kondisi kantibmas yang aman, maka semua program pembangunan akan dapat berjalana dengan baik,”pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian tanaman Pangan dan Perkebunan, Ir Rendra Farid yang juga menemui massa pendemo DSenin kemarin, mengungkapkan, dirinya sebagai kepala dinas yang baru bertugas sejak Januari 2017 lalu, mengaku apa yang terjadi di Dinas yang dipimpinnya itu, merupakan tanggungjawabnya. Demikian juga terksait dengan tuntutana massa aksi yang meminta salah seorang anak buahnya yang teretibat tindak klerasan terhadap mahasiswa untuk dipecat, ia berjanji akan menindaklanjutinya. “Disini ada pihak kepolisian yang mendengar, saya akan mewnindaklanjutinya.Lagi pula saat kejadian saya tidak ditempat,”akunya.
Terkait dengan dugaan korupsi bibit bawang merah, Rendra mengaku kejadian tersebut setahun yang lalu, sebelum dirinya menjabat sebagai kepala dinas dan ia mengaku tidak mengetahuinya. “demikian juga dengan soal pungli, akan saya tindak lanjuti Saya sepakat, kita harus menegakkan supremasi hokum,”janjinya.(KS/MUL)
COMMENTS