Selain mendapat kucuran dana untuk pembebasan lahan rumah warga di sepanjang bantaran sungai Padolo dan Melayu senilai Rp.166 Milyar dari Pe...
Selain mendapat kucuran dana untuk pembebasan lahan rumah warga di sepanjang bantaran sungai Padolo dan Melayu senilai Rp.166 Milyar dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota (Pemkot) Bima juga mendapat dana hibah dari Pemerintah Jepang sebanyak Rp.250Milyar. Anggaran sebanyak itu akan dipergunakan untuk menormalisasi sungai Padolo di Wilayah Kecamatan Rasanae Barat dan sungai Melayu di Wilayah Kecamatan Asakota Kota Bima.
KOTA BIMA, KS.- Meloby anggaran dari luar untuk didatangkan di Kota Bima, menjadi agenda tiap tahun Pemerintah Kota Bima dibawa kendali HM Qurais H.Abidin bersama adiknya H.Arahman H.Abidin,SE. Tak tanggung-tanggung, hasil loby ekseklusif pucuk pimpinan Daerah Kota Bima bersama para pejabat dinas terkait, pemkot mendapat kepercayaan dari Pemerintah Negara Jepang berupa dana hibah sebanyak Rp.250Milyar.
Anggaran yang bernilai fantastis itu diberikan pemerintah Jepang untuk warga Kota Bima agar sungai Padolo dan Melayu yang selama ini menjadi alasan luapan banjir, dapat dilakukan normalisasi secara total. Tujuannya, agar alasan penyebab sempitnya dua alur sungai tersebut dapat teratasi di Tahun Anggaran 2018 ini.
Wakil Walikota Bima, H.Arahman H.Abidin,SE yang ditemui sejumlah wartawan di ruang kerjanya Rabu (24/1) pagi membenarkan adanya dana bantuan pemerintah jepang senilai Rp.250Milyar tersebut, untuk dipergunakan normalisasi dua sungai, termasuk perbaikan kembali tiang tengah jembatan padolo dua.
“Alhamdulillah, pemerintah jepang membantu kita di Kota Bima dengan memberikan uang sebanyak itu. Mudah-mudahan uang itu bisa bermanfaat banyak bagi warga Kota Bima secara keseluruhan, tentunya setelah dua sungai itu nanti dilakukan normalisasi,” urainya.
Pada kesempatan itu, Aji Man juga menjelaskan, bahwa untuk mendatangkan uang dari Pemerintah Pusat atau Negara luar tidak harus kepala daerah yang ke Jakarta atau kemanapun, tapi cukup memberikan kepercayaan kepada pejabat tekhnis, karena uang untuk membangun daerah itu telah disediakan oleh pemerintah pusat, tinggal bagaimana pemerintah Daerah menjemputnya.
“Kalau mau mendatangkan uang banyak dari pusat, kita percayakan saja kepala dinas untuk ke Jakarta, memberikan surat perintah perjalanan dinas kepada pejabat tersebut, lalu memintanya untuk bisa membawa uang ke kota, agar Daerah Kota Bima ini bisa dibangun di segala bidang,” jelasnya.
Mengenai adanya isu yang berkembang bahwa untuk mendapatkan anggaran di Pusat harus orang tertentu, Aji Man menjelaskan, mencari uang dari Pusat itu tidak terlalu sulit, tinggal membawa data lengkap sesuai kebutuhan daerah, maka akan mudah membawa uang banyak dari pusat itu.
“Selama ini pemkot terus diberikan dana bantuan dari pusat. Modalnya, hanya disuruh membawa data atau proposal sesuai kebutuhan yang ada. Artinya, bila ada yang mengatakan harus loby khusus atau menemui orang-orang tertentu, itu isu semata dan salah satu trik untuk membodohi masyarakat Kota Bima,”tandasnya.(KS-R01)
 |
| H.Arahman H.Abidin SE. |
KOTA BIMA, KS.- Meloby anggaran dari luar untuk didatangkan di Kota Bima, menjadi agenda tiap tahun Pemerintah Kota Bima dibawa kendali HM Qurais H.Abidin bersama adiknya H.Arahman H.Abidin,SE. Tak tanggung-tanggung, hasil loby ekseklusif pucuk pimpinan Daerah Kota Bima bersama para pejabat dinas terkait, pemkot mendapat kepercayaan dari Pemerintah Negara Jepang berupa dana hibah sebanyak Rp.250Milyar.
Anggaran yang bernilai fantastis itu diberikan pemerintah Jepang untuk warga Kota Bima agar sungai Padolo dan Melayu yang selama ini menjadi alasan luapan banjir, dapat dilakukan normalisasi secara total. Tujuannya, agar alasan penyebab sempitnya dua alur sungai tersebut dapat teratasi di Tahun Anggaran 2018 ini.
Wakil Walikota Bima, H.Arahman H.Abidin,SE yang ditemui sejumlah wartawan di ruang kerjanya Rabu (24/1) pagi membenarkan adanya dana bantuan pemerintah jepang senilai Rp.250Milyar tersebut, untuk dipergunakan normalisasi dua sungai, termasuk perbaikan kembali tiang tengah jembatan padolo dua.
“Alhamdulillah, pemerintah jepang membantu kita di Kota Bima dengan memberikan uang sebanyak itu. Mudah-mudahan uang itu bisa bermanfaat banyak bagi warga Kota Bima secara keseluruhan, tentunya setelah dua sungai itu nanti dilakukan normalisasi,” urainya.
Pada kesempatan itu, Aji Man juga menjelaskan, bahwa untuk mendatangkan uang dari Pemerintah Pusat atau Negara luar tidak harus kepala daerah yang ke Jakarta atau kemanapun, tapi cukup memberikan kepercayaan kepada pejabat tekhnis, karena uang untuk membangun daerah itu telah disediakan oleh pemerintah pusat, tinggal bagaimana pemerintah Daerah menjemputnya.
“Kalau mau mendatangkan uang banyak dari pusat, kita percayakan saja kepala dinas untuk ke Jakarta, memberikan surat perintah perjalanan dinas kepada pejabat tersebut, lalu memintanya untuk bisa membawa uang ke kota, agar Daerah Kota Bima ini bisa dibangun di segala bidang,” jelasnya.
Mengenai adanya isu yang berkembang bahwa untuk mendapatkan anggaran di Pusat harus orang tertentu, Aji Man menjelaskan, mencari uang dari Pusat itu tidak terlalu sulit, tinggal membawa data lengkap sesuai kebutuhan daerah, maka akan mudah membawa uang banyak dari pusat itu.
“Selama ini pemkot terus diberikan dana bantuan dari pusat. Modalnya, hanya disuruh membawa data atau proposal sesuai kebutuhan yang ada. Artinya, bila ada yang mengatakan harus loby khusus atau menemui orang-orang tertentu, itu isu semata dan salah satu trik untuk membodohi masyarakat Kota Bima,”tandasnya.(KS-R01)
COMMENTS