Meski, banyak sorotan atas sederet kasus yang terjadi di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Bima. Bahkan, ada yang mendesak Bupati Bima, Hj.I...
Meski, banyak sorotan atas sederet kasus yang terjadi di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Bima. Bahkan, ada yang mendesak Bupati Bima, Hj.Indah Damayanti Putri untuk segera mengambil sikap tegas dan mencopot Direktur (Dirut) BLUD, Drg.H.Ikhsan. Namun, Orang Nomor Satu di Kabupaten Bima dengan santun menjawab hanya akan membenahi manajemen dan kinerja di Pusat Layanan Kesehatan tersebut. Tapi, tidak mecopot Ikhsan dari Jabatanya.
BIMA, KS. – “Saya tidak akan mencopot dirut, hanya akan membenahi kinerja saja. Mengingat, hal itu terjadi lantaran managemenya yang belum bagus,” kata Dinda kepada Wartawan Senin (26/3) di Halaman Kantor Bupati.
Sepertinya, sikap Bupati Bima dalam menyikapi persoalan yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) itu dianggap sebagai langkah tepat. Meski, amburadul atau tidaknya, baik atau buruknya kinerja tergantung sungguh pimpinan di BLUD.”Intinya, saya lebih fokus pada perbaikan kinerja, jadi tidak akan mencopot dirut. Walaupun, banyak sorotan yang menginginkan pencopotan dirut BLUD. Lagipula, kebijakan dalam mencopot Pejabat bukan atas dasar penekanan. Melainkan, lebih pada hasil kinerja,” ujar Dinda.
Disinggung soal dugaan penyalahgunaan Dana Bagi Hasil Bea Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) sebesar Rp.6 M. Istri tercinta mendiang almarhum Sultan Bima itu mengaku, anggaran sebesar itu sudah disepakati untuk dialihkan guna pembelian alat kesehatan (Alkes) lain. Pertimbanganya, yakni belum tersedianya Gedung untuk menyimpan alkes CT Scan.”Sudah dialihkan, karena saat itu belum ada Gedung. Sekarang, Gedung itu tengah dibangun, InsaAllah tahun ini CT Scan sudah ada,” akunya.
Meski terjadi pengalihan pemanfaatan dana bernilai besar itu, tetapi rupanya beberapa alkes yang dibeli menggunakan DBH CHT hanya sekedar pengakuan semata. Maksudnya, tidak ada fisiknya, diklaim sudah dibeli tapi alkesnya tidak ada. Menanggapi hal itu, Dinda berjanji akan melakukan kroscek di bagian asset daerah guna memastikan ada atau tidaknya alkes tersebut.”Saya akan cek dulu kebenaranya, soal pengalihan penggunaan sesungguhnya pihak BLUD sebelumnya sudah melaporkan ke saya,” terangnya.
Sekedar diketahui publik, akhir-akhir ini sederet persoalan terjadi di BLUD Bima. Mulai dari masalah pelayanan, dugaan penyalahgunaan Uang Negara, bagi-bagi APBD II Kabupaten Bima, hingga dugaan perselingkuhan antara sesama pejabat Pusat Layanan Kesehatan tersebut. (KS-Anh)
 |
| Direktur (Dirut) BLUD, Drg.H.Ikhsan |
BIMA, KS. – “Saya tidak akan mencopot dirut, hanya akan membenahi kinerja saja. Mengingat, hal itu terjadi lantaran managemenya yang belum bagus,” kata Dinda kepada Wartawan Senin (26/3) di Halaman Kantor Bupati.
Sepertinya, sikap Bupati Bima dalam menyikapi persoalan yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) itu dianggap sebagai langkah tepat. Meski, amburadul atau tidaknya, baik atau buruknya kinerja tergantung sungguh pimpinan di BLUD.”Intinya, saya lebih fokus pada perbaikan kinerja, jadi tidak akan mencopot dirut. Walaupun, banyak sorotan yang menginginkan pencopotan dirut BLUD. Lagipula, kebijakan dalam mencopot Pejabat bukan atas dasar penekanan. Melainkan, lebih pada hasil kinerja,” ujar Dinda.
Disinggung soal dugaan penyalahgunaan Dana Bagi Hasil Bea Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) sebesar Rp.6 M. Istri tercinta mendiang almarhum Sultan Bima itu mengaku, anggaran sebesar itu sudah disepakati untuk dialihkan guna pembelian alat kesehatan (Alkes) lain. Pertimbanganya, yakni belum tersedianya Gedung untuk menyimpan alkes CT Scan.”Sudah dialihkan, karena saat itu belum ada Gedung. Sekarang, Gedung itu tengah dibangun, InsaAllah tahun ini CT Scan sudah ada,” akunya.
Meski terjadi pengalihan pemanfaatan dana bernilai besar itu, tetapi rupanya beberapa alkes yang dibeli menggunakan DBH CHT hanya sekedar pengakuan semata. Maksudnya, tidak ada fisiknya, diklaim sudah dibeli tapi alkesnya tidak ada. Menanggapi hal itu, Dinda berjanji akan melakukan kroscek di bagian asset daerah guna memastikan ada atau tidaknya alkes tersebut.”Saya akan cek dulu kebenaranya, soal pengalihan penggunaan sesungguhnya pihak BLUD sebelumnya sudah melaporkan ke saya,” terangnya.
Sekedar diketahui publik, akhir-akhir ini sederet persoalan terjadi di BLUD Bima. Mulai dari masalah pelayanan, dugaan penyalahgunaan Uang Negara, bagi-bagi APBD II Kabupaten Bima, hingga dugaan perselingkuhan antara sesama pejabat Pusat Layanan Kesehatan tersebut. (KS-Anh)
COMMENTS