Keberpihakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bima menjelang Pemilihan Kepala Da...
Keberpihakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bima menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Juni 2018 mendatang, perlahan-lahan mulai terungkap. Saking berpihaknya mendukung Pasangan Calon (Paslon), hingga sebagian besar (mayoritas) Pejabat Eselon bahkan berani berseberangan atau tidak mendukung program Pemkot dibawa Kepemimpinan HM.Qurais H.Abidin – H.Arahman, H.Abidin, SE. Padahal, hingga saat ini H.Man masih definitive sebagai Wakil Walikota Bima mendampingi kakak tercintanya, HM.Qurais.
KOTA BIMA, KS. – “Dari total Pejabat lingkup Pemkot Bima, disinyalir hanya beberapa saja yang sejalan atau mendukung program pemerintah. Itupun, bisa dihitung dengan jari. Kasarnya, kebanyakan dari mereka lebih memilih bersama dengan paslon lain, disbanding mendukung program pemerintah yang saat ini masih dipimpin H.Qurais – H.Man,” ungkap salah seorang Pejabat Eselon lingkup Setda Kota Bima kepada Koran Stabilitas.
Semestinya, para Pejabat tidak bersikap demikian. Mengingat, H.Man masih resmi menjadi Wakil Walikota hingga Juli 2018 mendatang. Artinya, apapun program kegiatan pemerintah daerah (Pemda) tidak terlepas dari andil, peran serta Wakil Walikota. Tak terkecuali, program pada setiap Dinas dan Perangkat Daerah yang ada.”Sebagai Pejabat, harusnya mereka bersikap profesional, loyal terhadap atasan. Bukan justru sebaliknya, lebih cenderung menampakan diri dalam Dunia Politik daripada mendukung program H.Man. Kalau sudah seperti itu, tanggalkan saja Jabatan yang diemban. Itu akan lebih terhormat, daripada bertahan dengan jabatan, sementara program pemerintah tidak didukung,” tegas sumber.
Menurutnya, tugas dan tanggungjawab ASN teramat berat, bebanya besar dan dituntut profesional serta loyal terhadap pemimpin. Hal itu bahkan sudah diikrarkan dalam Sumpah Jabatan dengan menggunakan Al Qur,an. Baginya, sikap sebagian besar pejabat yang teridentifikasi tidak mendukung program pemerintah sudah tergolong sebagai pelanggaran, melanggar aturan dan sumpah jabatan.
”Perlu saya garis bawahi, ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik. Saya tidak perduli, entah mereka mau dukung siapa atau paslon mana saja. Yang jelas, sikap sebagian besar pejabat eselon menjelang pelaksanaan pilkada ini tergolong tidak amanah dan tidak loyal terhadap pemimpin. Beliau (H.Man) kan masih aktif sebagai wakil walikota, itu berlaku hingga akhir pelaksanaan pilkada. Artinya, beliau masih sah dan resmi sebagai atasan kita pejabat pemkot Bima,” terangnya. (KS-Anh)
 |
| Ilustrasi |
KOTA BIMA, KS. – “Dari total Pejabat lingkup Pemkot Bima, disinyalir hanya beberapa saja yang sejalan atau mendukung program pemerintah. Itupun, bisa dihitung dengan jari. Kasarnya, kebanyakan dari mereka lebih memilih bersama dengan paslon lain, disbanding mendukung program pemerintah yang saat ini masih dipimpin H.Qurais – H.Man,” ungkap salah seorang Pejabat Eselon lingkup Setda Kota Bima kepada Koran Stabilitas.
Semestinya, para Pejabat tidak bersikap demikian. Mengingat, H.Man masih resmi menjadi Wakil Walikota hingga Juli 2018 mendatang. Artinya, apapun program kegiatan pemerintah daerah (Pemda) tidak terlepas dari andil, peran serta Wakil Walikota. Tak terkecuali, program pada setiap Dinas dan Perangkat Daerah yang ada.”Sebagai Pejabat, harusnya mereka bersikap profesional, loyal terhadap atasan. Bukan justru sebaliknya, lebih cenderung menampakan diri dalam Dunia Politik daripada mendukung program H.Man. Kalau sudah seperti itu, tanggalkan saja Jabatan yang diemban. Itu akan lebih terhormat, daripada bertahan dengan jabatan, sementara program pemerintah tidak didukung,” tegas sumber.
Menurutnya, tugas dan tanggungjawab ASN teramat berat, bebanya besar dan dituntut profesional serta loyal terhadap pemimpin. Hal itu bahkan sudah diikrarkan dalam Sumpah Jabatan dengan menggunakan Al Qur,an. Baginya, sikap sebagian besar pejabat yang teridentifikasi tidak mendukung program pemerintah sudah tergolong sebagai pelanggaran, melanggar aturan dan sumpah jabatan.
”Perlu saya garis bawahi, ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik. Saya tidak perduli, entah mereka mau dukung siapa atau paslon mana saja. Yang jelas, sikap sebagian besar pejabat eselon menjelang pelaksanaan pilkada ini tergolong tidak amanah dan tidak loyal terhadap pemimpin. Beliau (H.Man) kan masih aktif sebagai wakil walikota, itu berlaku hingga akhir pelaksanaan pilkada. Artinya, beliau masih sah dan resmi sebagai atasan kita pejabat pemkot Bima,” terangnya. (KS-Anh)
COMMENTS