Pembagian jatah proyek untuk Anggota DPRD Kabupaten Bima, memicu reaksi sejumlah kalangan.Terutama, Gabungan Pengusaha dan Konstruksi Indon...
Pembagian jatah proyek untuk Anggota DPRD Kabupaten Bima, memicu reaksi sejumlah kalangan.Terutama, Gabungan Pengusaha dan Konstruksi Indonesia (Gapensi) Kabupaten Bima.
KABUPATEN BIMA, KS.- Bahkan, Ketua Gapensi, Ir.Rusdin mengaku akan melakukan audiens dengan Lembaga DPRD. "Soal itu, Kami akan audiens dengan DPRD," kata Rusdin Ketua Gapensi Kabupaten Bima.
Lanjutnya, langkah dalam kaitan itu guna mengklarifikasi seputar jatah proyek untuk para anggota dewan. Mulai dari 29 paket hingga paket irigasi di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura (Dispertapa) Kabupaten Bima.
"Jika tidak diindahkan, kami akan menggelar aksi demonstrasi. Benar atau tidaknya, bisa dibuktikan," tegasnya.
Menurutnya, jatah paket proyek tepatnya untuk kontraktor. Jadi, tidak semestinya anggota dewan mendapat jatah paket proyek. Mengingat, sudah mendapat Gaji dari Negara.
"Mereka digaji untuk mengontrol dan mengawasi kebijakan pemerintah. Bukan, merangkap jadi kontraktor," terangnya.
Untuk itu, dirinya meminta kepada Bupato Bima,Hj.Indah Damayanti Putri untuk mengevaluasi kembali jatah proyek untuk anggota dewan. Terutama, paket di Dispertapa. (KS - Anhar)
 |
| Ketua Gapensi kab Bima Ir.Rusdin H.Adnan |
KABUPATEN BIMA, KS.- Bahkan, Ketua Gapensi, Ir.Rusdin mengaku akan melakukan audiens dengan Lembaga DPRD. "Soal itu, Kami akan audiens dengan DPRD," kata Rusdin Ketua Gapensi Kabupaten Bima.
Lanjutnya, langkah dalam kaitan itu guna mengklarifikasi seputar jatah proyek untuk para anggota dewan. Mulai dari 29 paket hingga paket irigasi di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura (Dispertapa) Kabupaten Bima.
"Jika tidak diindahkan, kami akan menggelar aksi demonstrasi. Benar atau tidaknya, bisa dibuktikan," tegasnya.
Menurutnya, jatah paket proyek tepatnya untuk kontraktor. Jadi, tidak semestinya anggota dewan mendapat jatah paket proyek. Mengingat, sudah mendapat Gaji dari Negara.
"Mereka digaji untuk mengontrol dan mengawasi kebijakan pemerintah. Bukan, merangkap jadi kontraktor," terangnya.
Untuk itu, dirinya meminta kepada Bupato Bima,Hj.Indah Damayanti Putri untuk mengevaluasi kembali jatah proyek untuk anggota dewan. Terutama, paket di Dispertapa. (KS - Anhar)
COMMENTS