Potret Kehidupan Suku Donggo di masa lampau. Foto: wikipedia Donggo adalah sub-etnis Bima yang khas dengan nuansa adat-istiadat dan tra...
 |
| Potret Kehidupan Suku Donggo di masa lampau. Foto: wikipedia |
Donggo adalah sub-etnis Bima yang khas dengan nuansa adat-istiadat dan tradisi yang terpelihara hingga kini. Maka, tak berlebihan dikatakan kalau ingin melihat wajah kebudayaan Bima, maka Donggo adalah pintu masuk. Secara administratif pemerintahan, Donggo adalah sebuah kecamatan yang terletak di ujung barat Kabupaten Bima. Di Tanah Donggo, harmonisasi antar pemeluk agama terjaga, berkat kesadaran yang cukup tinggi baik penganut muslim, Kristen maupun kepercayaan lokal dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika. Bahkan Donggo, terutama di Desa Mbawa - sebagai role model toleransi yang menjadi barang mahal di abad ini di tengah sektarianisme yang kian akut.
Dari sini pula, pergolakan rakyat tercatat pernah menggegerkan penguasa Orde Baru. Itulah yang disebut sebagai Peristiwa Donggo 1972. Kala itu, Juni 1972, daerah Bima didominasi oleh sejumlah elite titipan pusat – seperti terjadi pada daerah-daerah lain pula hampir seluruh Indonesia – di bawah sistem yang berbau sentralistik. Jakarta bebas mengatur komposisi pejabat lokal, termasuk bupati. Tanpa perlawanan sama sekali dari masyarakat sipil. Keberanian adalah barang langka.
Adalah Soeharmadji, seorang elite militer yang berasal dari Malang Jawa Timur selaku penjabat Bupati Bima ketika itu, lantaran banyak mengumbar janji laksana angin surga, yang tidak ditepati, serupa pemberi harapan palsu, akhirnya menuai badai perlawanan dari rakyat Bima yang dipelopori oleh tokoh-tokoh Donggo. Betapa tidak, marginalisasi oleh penguasa despotik terhadap wilayah Donggo cukup parah. Bahkan unsur-unsur budaya dan tradisi adat-istiadat yang menjadi khazanah kekayaan kultural orang Donggo, ikut dihilangkan oleh sang bupati impor beserta antek-anteknya. Donggo dikenal teguh merawat tradisi. Tak pelak, gelombang perlawanan pun menyeruak.
Mal-praktik kekuasaan Soeharmadji semakin menjadi-jadi. Soeharmadji hanya memperkaya diri sendiri dan keluarganya serta kroni-kroninya. Sementara itu, masyarakat pinggiran semakin terpinggirkan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, sehingga ketimpangan sosial-ekonomi masyarakat kian kompleks bagai bumi dan langit. Penyakit kronis berupa korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) menambah derita dan nestapa rakyat kala itu.
Gaya kekuasaan Soeharmadji laksana predator, menghisap darah rakyat, lantas memancing perlawanan masyarakat Donggo, di bawah kepemimpinan Abbas Oya B.A. (H. Iba) mewakili kaum intelektual, H. M. Ali Abu Wia (H. Kako) mewakili kaum kebatinan, Abdul Majid Bakry mewakili kaum agamawan, M. Ali Ta’amin (H. Ale) dan Jamaludin H. Yasin (Ledo) mewakili elite pemerintahan desa, yang kemudian berunjuk rasa dan demo besar-besaran, sehingga terbentuk gerakan sosial masyarakat Donggo tahun 1972 sebagai potret pergolakan politik Bima era Orde Baru yang ikut mempengaruhi stabilitas politik nasional.
Kisah heroik moyang Donggo itulah yang ditulis oleh Ghazaly Ama La Nora dan H. Mustahid H. Kako yang menjadi penulis buku berjudul “Peristiwa Donggo 1972: Sketsa Pergolakan Politik Bima era Orde Baru”, terbitan PT. Lombok Post yang dipublikasikan pada tahun 2017 lalu. Buku ini diedit oleh intelektual muda Mawardin Sidik.
Lebih daripada itu, karya kedua penulis yang merupakan putra tokoh Peristiwa Donggo itu, diberi Kata Sambutan dan Pengantar oleh sejumlah tokoh nasional asal Bima, antara lain Dr. Anwar Usman, SH., MH (Ketua Mahkamah Konstitusi RI), Prof. Burhan Magenda (Guru Besar FISIP UI, yang juga saksi Peristiwa Donggo 1972 semasih sebagai aktivis UI), tokoh masyarakat Bima Drs. H. Zainul Arifin, M.Si, termasuk beberapa testimoni dari para pemerhati sejarah, budayawan, advokat, jurnalis, politisi, akademisi dan aktivis mahasiswa.
Buku ini berisi rangkaian kronologis Peristiwa Donggo 1972, latar belakang peristiwa, tokoh-tokoh pelaku sejarah, ideologi dan metodologi gerakan aksi, beragam kesaksian, potret kekerasan penguasa, dinamika perlawanan dan konsolidasi, suka duka tokoh Peristiwa Donggo sebagai Tahanan Politik (Tapol), dan butir-butir hikmah serta implikasi bagi perjalanan demokrasi dan kehidupan politik secara umum bagi daerah Bima dan NTB maupun lanskap kebangsaan Indonesia.
Buku ini rencananya akan dibedah pada seminar dalam rangka peringatan 47 tahun Peristiwa Donggo 1972, atas inisiasi LSM Gerakan Muda Peduli Donggo, dengan tema “Merefleksi Peristiwa Donggo menuju Donggo Berkemajuan” yang akan dilaksanakan pada pada hari Sabtu, 21 Juli 2018, di kantor Camat Donggo. Acara seminar dan bedah buku nanti rencananya akan dihadiri oleh para tamu undangan seluruh masyarakat Donggo baik tua dan muda, serta para pemimpin politik Bima dan NTB, hingga elite nasional. Juga dirangkai dengan atraksi budaya Donggo.
Ghazaly Ama La Nora, salah satu penulis buku yang juga dosen komunikasi politik Universitas Mercu Buana Jakarta, mengungkapkan, “buku ini mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk anak muda Bima, khususnya generasi muda Donggo untuk terus memperjuangkan dan menegakkan keadilan dimana pun kita berkiprah. Buku ini sebagai dokumentasi berharga yang mengandung hikmah historis dan pesan konstruktif, bahwa penguasa yang melanggar janji, tidak akan bertahan lama, karena itu partisipasi publik dan kontrol masyarakat atas berjalannya roda kekuasaan perlu diperkuat agar ada keseimbangan serta menghindari terjadi penyimpangan, abuse of power” ujar pendiri GRIB (Gerakan Rakyat Indonesia Baru) pimpinan Hercules Rozario Marshal itu kepada Stabilitas melalui surel, Selasa (11/7/2018) di Jakarta.
H. Mustahid H. Kako, yang juga penulis buku itu mengatakan “bahwa perlawanan terhadap kedzaliman itu tidak sekadar dilakukan di jalur ekstra parlementer, maupun di ruang parlemen, tapi juga dilakukan dengan menulis buku agar gagasan itu abadi sepanjang masa”, ujar anggota DPRD sekaligus Ketua PKB Kabupaten Bima itu.
Sementara itu, Mawardin Sidik selaku editor buku sekaligus representasi intelektual-budayawan muda, meyakini “buku ini akan menjadi sumber rujukan bagi para akademisi dan peneliti baik dalam negeri maupun luar negeri, bagaimana memahami dinamika politik lokal Bima era orde baru, serta mendalami betapa petani dapat melakoni sebagai garda terdepan dalam sebuah gerakan sosial. Misalnya, Geger Cilegon 1988, yang merupakan peristiwa perlawanan rakyat Banten terhadap kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Dalam konteks kebatinan yang kemudian bertransformasi menjadi gerakan sosial, sama seperti gerakan Samin Blora pada masa silam, yang disebut sebagai mistisisme petani hingga melahirkan energi perlawanan terhadap penguasa kolonialis Belanda”, tutup alumnus FISIP UNHAS, Makassar ini.(*)
COMMENTS