$type=carousel$sn=0$cols=4$va=0$count=5$show=home

Perjuangkan 118 CPNS K2, DPRD Sarankan Bupati Menghadap ke BKN

Nasib 118 CPNS K2 yang kini menunggu kebaikan Bupati Dompu dalam mengembalikan Nomor Induk Kepegawain (NIP) sesuai dengan hasil amar putusa...

Nasib 118 CPNS K2 yang kini menunggu kebaikan Bupati Dompu dalam mengembalikan Nomor Induk Kepegawain (NIP) sesuai dengan hasil amar putusan PTUN, nampaknya akan berlarut. Pasalnya, sudah tiga kali Pemda Dompu melayangkan surat ke BKN, satu kalipun tidak pernah dibalas. Atas dasar itu, Anggota DPRD Dompu, Ikhwahyudin AK., menyarankan Bupati Dompu untuk menghadap langsung ke BKN.

Bupati Dompu Drs. H. Bambang M. Yasin

DOMPU,KS - Dikhawatirkan ketika masalah ini terus berlarut akan terjadi hal-hal yang tidak dinginkan imbas dari kesabaran pada CPNS K2 telah memuncak.

Menurutnya, Pemda tidak lagi harus menunggu balasan dari BKN, langkah paling efektif untuk menjawab nasib 118 CPNS K2 adalah menghadap langsung ke BKN. Sebagai lembaga pemerintahan, DPRD sendiri bersedia ikut serta untuk beraudiensi dengan BKN.

"Kan sudah tuga kali Pemda bersurat, tapi tidak ada tanggapan, ayo kita labrak BKN. Kami siap ikut bila perlu kita bawa bekal bahkan menginap disana sampai BKN mau menerbitkan NIP saudara-saudara kita ini," ungkapnya, Rabu (03/07/2018).

Ketua Frasi PAN tersebut mengakui, kewenangan Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian adalah kewenangan yang bersifat distributif dalam hal mengangkat dan menetapkan. Akan tetapi di dalam Undang-undang nomor 5 tentang ASN, ada kewengan lain yang secara kebersamaan paralel kedudukan di dalam itu yang tidak dimiliki oleh bupati yaitu melainkan kewengan BKN.

"Kewenangan BKN menetapkan NIP nya. Hubungan dengan kewenangan itu berpengaruh dengan bunyi amar putusan PTUN. Amar putusan PTUN bupati di perintahkan, tetapi perintah kepada bupati berbanding terbalik dengan ruang kewenangan tadi. Namun tidak boleh memutuskan tanggungjawab pemerintah yaitu tidak boleh mengabaikan Tanggungjawab bupati sebagai penyelenggara pemerintah termasuk DPRD," jelasnya.

Dikatakannya, meski terdapat ruang kewenanga tidak dijadikan bahan untuk menghilangkan atau mengabaikan kewajiban Pemda dalam memperjuangkan nasib CNPS K2. "Perjuangan dalam bentuk kita sama-Sama tanya BKN, apa persoalan nya sehingga tidak mau menjawab surat dari Pemda," ujarnya.(KS-RUL)

COMMENTS

BLOGGER
Nama

Featured,1368,Hukum Kriminal,1871,Kesehatan,279,Korupsi,619,Olahraga,149,Opini,50,Pemerintahan,1363,Pendidikan,716,Politik,1067,Sosial Ekonomi,2373,
ltr
item
Koran Stabilitas: Perjuangkan 118 CPNS K2, DPRD Sarankan Bupati Menghadap ke BKN
Perjuangkan 118 CPNS K2, DPRD Sarankan Bupati Menghadap ke BKN
https://1.bp.blogspot.com/-IRispvgl8oE/WwbNjTBu4TI/AAAAAAAAFNM/IycUePbyuu0YUxl-UXu-ATA-LUohFJ8nwCKgBGAs/s640/H.%2BBambang%2BBupati%2BDompu.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-IRispvgl8oE/WwbNjTBu4TI/AAAAAAAAFNM/IycUePbyuu0YUxl-UXu-ATA-LUohFJ8nwCKgBGAs/s72-c/H.%2BBambang%2BBupati%2BDompu.jpg
Koran Stabilitas
https://www.koranstabilitas.com/2018/07/perjuangkan-118-cpns-k2-dprd-sarankan.html
https://www.koranstabilitas.com/
https://www.koranstabilitas.com/
https://www.koranstabilitas.com/2018/07/perjuangkan-118-cpns-k2-dprd-sarankan.html
true
8582696224840651461
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy