Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Dompu Ikwayudin AK, Senin (10/9) mengomentari mengenai pembahasan APBD. Menurut Dia, Pemerintah Daerah (Pemd...
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Dompu Ikwayudin AK, Senin (10/9) mengomentari mengenai pembahasan APBD. Menurut Dia, Pemerintah Daerah (Pemda) mestinya ada langkah-langkah yang harus dipastikan dalam proses pembahasan APBD.
DOMPU,KS.- "Sekali pun ini bukan rananya kami (komisi III), tapi diperlukan langkah cepat pemerintah untuk mengantisipasi terkait dengan persoalan praproduksi dan pasca produksi jagung di Dompu," ujar Ikwayudin, saat diwawancarai wartawan ini di kantor DPRD.
Dikatakan Ikwayudin, sebenarnya ada ruang apabila pemerintah mau berkomitmen terutama dalam hal mengenai kestabilan harga jagung."Jujur saja, di dompu ini harga jagung belum stabil dan ini masih menjadi masalah serius di kalangan para petani jagung," katanya.
Ikwayudin menyebut, terkait hal ini pihaknya juga sudah memanggil Perusahaan Daerah (Prusda) untuk bisa memastikan bahwa proses pernyertaan modal dapat disertai dengan kebijakan yang mengarah pada perlindungan tentang harga jagung."Inilah peranakan kami di DPRD untuk bisa mendorong pemerintah daerah," jelasnya.
Adakah agenda lainya yang dilakukan Komisi III ? kata Ikwayudin, saat ini pihaknya sedang dalam posisi kaitan dengan kebijakan termasuk di dalamnya yang menyangkut mengenai APBD perubahan dan APBD murni. Beberapa hal yang harus menjadi kewajiban pemerintah yaitu terkait dengan isu-isu pembangunan, air bersih, penguatan infrastruktur wilayah dan tahap rekon bencana.
"Tapi saat ini kami sedang konsentrasi kaitan dengan arah kebijakan pemerintah daerah melalui APBD perubahan dan APBD murni," paparnya.
Bahkan lanjut Ikwayudin, pihaknya sedang berkonsentrasi mengenai bibit jagung yang dibeberapa wilayah di Kabupaten Dompu menuai sorotan dan keluhan dari para petani mengenai kualitas bibit bantuan yang diberikan oleh pemerintah."Kemarin bibit jagung merek bima super sempat jadi masalah di kalangan para petani. Nah, inilah menjadi agenda penanganan oleh kami selaku DPRD untuk membantu para petani," terangnya.(KS-RUL)
 |
| Ilustrasi |
DOMPU,KS.- "Sekali pun ini bukan rananya kami (komisi III), tapi diperlukan langkah cepat pemerintah untuk mengantisipasi terkait dengan persoalan praproduksi dan pasca produksi jagung di Dompu," ujar Ikwayudin, saat diwawancarai wartawan ini di kantor DPRD.
Dikatakan Ikwayudin, sebenarnya ada ruang apabila pemerintah mau berkomitmen terutama dalam hal mengenai kestabilan harga jagung."Jujur saja, di dompu ini harga jagung belum stabil dan ini masih menjadi masalah serius di kalangan para petani jagung," katanya.
Ikwayudin menyebut, terkait hal ini pihaknya juga sudah memanggil Perusahaan Daerah (Prusda) untuk bisa memastikan bahwa proses pernyertaan modal dapat disertai dengan kebijakan yang mengarah pada perlindungan tentang harga jagung."Inilah peranakan kami di DPRD untuk bisa mendorong pemerintah daerah," jelasnya.
Adakah agenda lainya yang dilakukan Komisi III ? kata Ikwayudin, saat ini pihaknya sedang dalam posisi kaitan dengan kebijakan termasuk di dalamnya yang menyangkut mengenai APBD perubahan dan APBD murni. Beberapa hal yang harus menjadi kewajiban pemerintah yaitu terkait dengan isu-isu pembangunan, air bersih, penguatan infrastruktur wilayah dan tahap rekon bencana.
"Tapi saat ini kami sedang konsentrasi kaitan dengan arah kebijakan pemerintah daerah melalui APBD perubahan dan APBD murni," paparnya.
Bahkan lanjut Ikwayudin, pihaknya sedang berkonsentrasi mengenai bibit jagung yang dibeberapa wilayah di Kabupaten Dompu menuai sorotan dan keluhan dari para petani mengenai kualitas bibit bantuan yang diberikan oleh pemerintah."Kemarin bibit jagung merek bima super sempat jadi masalah di kalangan para petani. Nah, inilah menjadi agenda penanganan oleh kami selaku DPRD untuk membantu para petani," terangnya.(KS-RUL)
COMMENTS