Dalam pesta Pemilihan, mulai dari Pemilihan Legislatif (Pileg) Anggota DPRD Kota/Kabupaten dan Provinsi hingga DPR RI 2019 mendatang, Prajur...
Dalam pesta Pemilihan, mulai dari Pemilihan Legislatif (Pileg) Anggota DPRD Kota/Kabupaten dan Provinsi hingga DPR RI 2019 mendatang, Prajurit TNI tidak hanya dituntut kesiagaannya jika situasi terburuk terjadi. prajurit TNI juga dituntut netralitasnya.
BIMA, KS. - Penegasan tersebut disampaikan, Dandim 1608 Bima kepada wartawan Koran Stabilitas Seni (10/9). Ia mengingatkan kepada semua anggota TNI tak terkecuali Babinsa baik yang ada di Kota Bima maupun Kabupaten Bima, untuk tidak berpihak pada salah satu kandidat atau caleg. Artinya, harus selalu siap jika situasi mengharuskan TNI turun sebagai penengah.
"Apapun alasannya, prajurit TNI harus selalu berbuat untuk mengabdi dan menjaga NKRI," tegasnya.
Menurutnya, gagasan politik yang boleh dipraktikan oleh prajurit TNI adalah politik Negara.”Intinya, prajurit TNI tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis.Karena, bagi prajurit TNI yang berlaku adalah politik Negara.Jadi, segala sesuatunya bertujuan untuk menjamin kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” katanya.
Selain dituntut harus selalu netral, ia pun mengingatkan kepada seluruh anggotanya untuk selalu kompak dengan anggota Polri. Baginya, hal itu penting, karena kokohnya NKRI, antara lain ditopang oleh kekompakan antara dua lembaga tersebut. Saat ini, negara membutuhkan hal tersebut, terutama saat momen seperti ini.
"Saat ini negara membutuhkan suasana yang teduh, aman,tenteram dan damai. Hal tersebut bisa terwujud, dengan catatan TNI dan Polri harus solid, kompak," ujarnya.
Ia menambahkan, anggota TNI harus selalu taat pada aturan dan hukum yang berlaku. Karena, Hukum merupakan Panglima. (KS-Anhar)
 |
| Dandim 1608 Bima, Letkol. Inf. Bambang Kurnia Eka Putra |
BIMA, KS. - Penegasan tersebut disampaikan, Dandim 1608 Bima kepada wartawan Koran Stabilitas Seni (10/9). Ia mengingatkan kepada semua anggota TNI tak terkecuali Babinsa baik yang ada di Kota Bima maupun Kabupaten Bima, untuk tidak berpihak pada salah satu kandidat atau caleg. Artinya, harus selalu siap jika situasi mengharuskan TNI turun sebagai penengah.
"Apapun alasannya, prajurit TNI harus selalu berbuat untuk mengabdi dan menjaga NKRI," tegasnya.
Menurutnya, gagasan politik yang boleh dipraktikan oleh prajurit TNI adalah politik Negara.”Intinya, prajurit TNI tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis.Karena, bagi prajurit TNI yang berlaku adalah politik Negara.Jadi, segala sesuatunya bertujuan untuk menjamin kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” katanya.
Selain dituntut harus selalu netral, ia pun mengingatkan kepada seluruh anggotanya untuk selalu kompak dengan anggota Polri. Baginya, hal itu penting, karena kokohnya NKRI, antara lain ditopang oleh kekompakan antara dua lembaga tersebut. Saat ini, negara membutuhkan hal tersebut, terutama saat momen seperti ini.
"Saat ini negara membutuhkan suasana yang teduh, aman,tenteram dan damai. Hal tersebut bisa terwujud, dengan catatan TNI dan Polri harus solid, kompak," ujarnya.
Ia menambahkan, anggota TNI harus selalu taat pada aturan dan hukum yang berlaku. Karena, Hukum merupakan Panglima. (KS-Anhar)
.jpeg)
COMMENTS