Diduga kuat bahwa mantan Kadis Dikpora Kabupaten Bima, Tajudin,SH dipaksakan oleh oknum tertentu untuk membuat surat pernyataan siap untuk t...
Diduga kuat bahwa mantan Kadis Dikpora Kabupaten Bima, Tajudin,SH dipaksakan oleh oknum tertentu untuk membuat surat pernyataan siap untuk tidak dilantik di Dinas Dikpora dengan berbagai alasan tehnis. Pembuatan surat pernyataan itu menyusul kebijakan serta sikap Bupati Bima, Hj. Indah Damayanti Putri,SE yang enggan melantik Tajudin di Dinas itu, meski Tajudin salah satu peserta yang ikut tes Panitia Seleksi (Pansel).
BIMA, KS.- Pemerintahan IDP-Dahlan semakin hari semakin amburadul kebijakannya, terutama dalam kaitan kebijakan mutasi para pejabat, mulai dari jabatan fungsional hingga struktural. Buktinya, hampir setahun ini sebanyak lima dinas yang tidak ada kepala dinas definitif, padahal pansel telah dilaksanakan sejak lama. Entah apa yang ada dalam pikiran Bupati Bima, hingga belum juga ada pelantikan untuk lima pejabat definitif tersebut.
Apakah bupati lebih cenderung melaksanakan kebijakan pemerintah dengan melihat sisi untung rugi serta politisnya, atau bupati masih balas dcndam dengan kondisi politik tahun 2015, dimana banyak pejabat eselon II yang tidak berpihak kepadanya. Bila kebencian dan balas dendam itu berlaku, maka tidak heran Tajudin diduga dipaksakan untuk membuat surat pernyataan tidak siap untuk dilantik di Dikpora, karena dinas itu memiliki banyak pegawai, tentu secara politis akan tetap berpengaruh bagi kepemimpinan Dinda-Dahlan di sisa pengabdian tinggal dua tahun itu.
Benarkah Tajudin membuat surat pernyataan demikian, dan siapa yang menyuruhnya ?. Saat dilakukan konfirmasi oleh Wartawan Koran Stabilitas via ponselnya Sabtu pagi kemarin, Tajudin awalnya mengaku tidak tahu soal surat itu. Namun, disaat wartawan memperlihatkan surat itu dengan mengirimkan foto surat pernyataan melalui WhatsApp (WA), akhirnya Tajudin mengakui membuat surat pernyataan itu.
“Ia, saya memang buat surat itu tapi atas kehendak saya sendiri bukan dipaksakan oleh siapapun,”cetusnya.
Ditanya, kenapa tidak siap dilantik di Dikpora, sementara mengikuti tes pansel di Dinas itu kemarin. Dengan tegas Tajudin mengatakan, bahwa setiap manusia tidak ada yang sempurna, tentu tetap ada sikap dan perilaku baik serta buruk.”Nah, ketika saya mengikuti tespansel di Dikpora kemarin, itu menandakan saya siap dalam kondisi apapun untuk dilantik disana. Apabila, nilai hasil tes itu layak untuk menduduki jabatan itu. Namun, saat ini saya sepertinya belum beruntung bisa duduk di Kadis Dikpora karena berbagai alasan tehnis,” tuturnya.
Bagaimana dengan informasi yang beredar bahwa bapak dipaksakan untuk membuat surat pernyataan demikian. Kembali Tajudin sampaikan, bahwa semuanya akan indah pada waktunya.”Hari ini saya belum beruntung, mungkin besok lusa akan mendapat hasil memuaskan, tentunya sesuatu yang berguna bagi bangsa dan Negara, terutama Daerah dan rakyat Kabupaten bima secara utuh,” tandasnya.
Sementara Sekda Kabupaten Bima, Drs.H.Taufik HAK membantah keras adanya pihak lain yang menyuruh Tajudin untuk membuat surat pernyataan tidak siap dilantik di Dikpora Kabupaten Bima sebagaimana yang beredar.
“Tajudin sendiri yang membuat surat itu, bukan atas pemaksaan oleh siapapun termasuk saya dan bupati tidak pernah tau soal itu,” katanya.(KS-Aaz)
 |
| Tajudin,SH. Foto: kahaba.net |
BIMA, KS.- Pemerintahan IDP-Dahlan semakin hari semakin amburadul kebijakannya, terutama dalam kaitan kebijakan mutasi para pejabat, mulai dari jabatan fungsional hingga struktural. Buktinya, hampir setahun ini sebanyak lima dinas yang tidak ada kepala dinas definitif, padahal pansel telah dilaksanakan sejak lama. Entah apa yang ada dalam pikiran Bupati Bima, hingga belum juga ada pelantikan untuk lima pejabat definitif tersebut.
Apakah bupati lebih cenderung melaksanakan kebijakan pemerintah dengan melihat sisi untung rugi serta politisnya, atau bupati masih balas dcndam dengan kondisi politik tahun 2015, dimana banyak pejabat eselon II yang tidak berpihak kepadanya. Bila kebencian dan balas dendam itu berlaku, maka tidak heran Tajudin diduga dipaksakan untuk membuat surat pernyataan tidak siap untuk dilantik di Dikpora, karena dinas itu memiliki banyak pegawai, tentu secara politis akan tetap berpengaruh bagi kepemimpinan Dinda-Dahlan di sisa pengabdian tinggal dua tahun itu.
Benarkah Tajudin membuat surat pernyataan demikian, dan siapa yang menyuruhnya ?. Saat dilakukan konfirmasi oleh Wartawan Koran Stabilitas via ponselnya Sabtu pagi kemarin, Tajudin awalnya mengaku tidak tahu soal surat itu. Namun, disaat wartawan memperlihatkan surat itu dengan mengirimkan foto surat pernyataan melalui WhatsApp (WA), akhirnya Tajudin mengakui membuat surat pernyataan itu.
“Ia, saya memang buat surat itu tapi atas kehendak saya sendiri bukan dipaksakan oleh siapapun,”cetusnya.
Ditanya, kenapa tidak siap dilantik di Dikpora, sementara mengikuti tes pansel di Dinas itu kemarin. Dengan tegas Tajudin mengatakan, bahwa setiap manusia tidak ada yang sempurna, tentu tetap ada sikap dan perilaku baik serta buruk.”Nah, ketika saya mengikuti tespansel di Dikpora kemarin, itu menandakan saya siap dalam kondisi apapun untuk dilantik disana. Apabila, nilai hasil tes itu layak untuk menduduki jabatan itu. Namun, saat ini saya sepertinya belum beruntung bisa duduk di Kadis Dikpora karena berbagai alasan tehnis,” tuturnya.
Bagaimana dengan informasi yang beredar bahwa bapak dipaksakan untuk membuat surat pernyataan demikian. Kembali Tajudin sampaikan, bahwa semuanya akan indah pada waktunya.”Hari ini saya belum beruntung, mungkin besok lusa akan mendapat hasil memuaskan, tentunya sesuatu yang berguna bagi bangsa dan Negara, terutama Daerah dan rakyat Kabupaten bima secara utuh,” tandasnya.
Sementara Sekda Kabupaten Bima, Drs.H.Taufik HAK membantah keras adanya pihak lain yang menyuruh Tajudin untuk membuat surat pernyataan tidak siap dilantik di Dikpora Kabupaten Bima sebagaimana yang beredar.
“Tajudin sendiri yang membuat surat itu, bukan atas pemaksaan oleh siapapun termasuk saya dan bupati tidak pernah tau soal itu,” katanya.(KS-Aaz)
COMMENTS