Ribuan Honorer Kategori Dua (HK2) yang tergabung dalam Forum HK2 Kabupaten Bima menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Bima, senin...
Ribuan Honorer Kategori Dua (HK2) yang tergabung dalam Forum HK2 Kabupaten Bima menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Bima, senin (30/10/2018) kemarin. Aksi ribuan honorer ini meminta Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE sebagai kepala daerah agar peduli terhadap nasib 4.300 orang honorer HK2 di tambah dengan honor yang lain yang diatas umur 35 tahun di Kabupaten Bima yang hingga kini belum memiliki status kepegawaian yang jelas.
STABILITAS,BIMA.- Selain itu, aksi ribuan honorer yang berasal dari 18 kecamatan se Kabupaten Bima ini mendesak Bupati Bima agar segera membatalkan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Bima dengan memprioritaskan pengangkatan bagi honorer kategori dua.
Ketua Forum Kategori Dua Kabupaten Bima, Faridah Nuryanti Gaffar S. Pd mengatakan, kehadiran ribuan HK2 di kantor Bupati Bima mendesak Bupati Bima agar segera mengambil sikap terhadap kejelasan nasib HK2 Kabupaten Bima dan mendesak bupati agar menyampaikan tuntutan HK2 kepada pemerintah pusat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara bertahap. Menurutnya, selama ini keberadaan HK2 yang telah mengabdi puluhan tahun di instansi pemerintahan kerap dipandang sebelah mata, buktinya dengan berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah telah memangkas harapan HK2 menjadi PNS.
“Contohnya Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang telah membatasi usia pelamar HK2 yang hanya 35 tahun ke bawah. Sedangkan rata-rata usia HK2 sekarang banyak 35 tahun ke atas. Aturan itu sama saja dengan tidak memberikan kesempatan kepada HK2 untuk menjadi PNS dan dinilai diskriminatif,” katanya.
Ida Gaffar menegaskan, melalui unjuk rasa yang dilakukan, Forum HK2 Kabupaten Bima mendesak Bupati agar segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat lebih-lebih Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk memeperhatikan nasib HK2 daerah dan mengangkatnya menjadi PNS secara bertahap. “Kehadiran kami hari ini menuntut pemerintah agar memperhatikan nasib HK2 dan bagi kami PNS adalah harga mati dan secara tegas kami menolak adanya tes CPNS di Kabupaten Bima,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Ia juga mendesak Bupati Bima agar menemui massa aksi dan menyatakan sikap terkait tuntutah ribuan HK2 di Kabupaten Bima tersebut. Selaih itu, Ida Gaffar menjelaskan, gerakan HK2 tidak hanya dilakukan di Kabupaten Bima saja, namun dilakukan serentak di seluruh wilayah indonesia.
“Melalui Forum HK2 Nasional kami telah menyepakati akan melakukan gerakan serentak dengan tuntutan yang sama di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu kami meminta Bupati atau Sekda Kabupaten Bima agar segera menyatakan sikap. Jika tidak kami akan terus melakukan aksi hingga tuntutan terpenuhi, bahkan bila perlu kami akan bermalam di sini,” ancamnya.
Menanggapi tuntutan massa aksi, Bupati Bima, Hj. Indah Damanyati Putri, S.E, berjanji akan menyampaikan aspirasi-aspirasi tersebut, Bupati juga akan membantu menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi HK2 ke pusat. Usai mendengarkan pernyataan bupati para pengunjuk rasapun membubarkan diri dengan tertib sekitar pukul. 13.20. Wita.(KS-RUL)
 |
| Ilustrasi |
STABILITAS,BIMA.- Selain itu, aksi ribuan honorer yang berasal dari 18 kecamatan se Kabupaten Bima ini mendesak Bupati Bima agar segera membatalkan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Bima dengan memprioritaskan pengangkatan bagi honorer kategori dua.
Ketua Forum Kategori Dua Kabupaten Bima, Faridah Nuryanti Gaffar S. Pd mengatakan, kehadiran ribuan HK2 di kantor Bupati Bima mendesak Bupati Bima agar segera mengambil sikap terhadap kejelasan nasib HK2 Kabupaten Bima dan mendesak bupati agar menyampaikan tuntutan HK2 kepada pemerintah pusat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara bertahap. Menurutnya, selama ini keberadaan HK2 yang telah mengabdi puluhan tahun di instansi pemerintahan kerap dipandang sebelah mata, buktinya dengan berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah telah memangkas harapan HK2 menjadi PNS.
“Contohnya Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang telah membatasi usia pelamar HK2 yang hanya 35 tahun ke bawah. Sedangkan rata-rata usia HK2 sekarang banyak 35 tahun ke atas. Aturan itu sama saja dengan tidak memberikan kesempatan kepada HK2 untuk menjadi PNS dan dinilai diskriminatif,” katanya.
Ida Gaffar menegaskan, melalui unjuk rasa yang dilakukan, Forum HK2 Kabupaten Bima mendesak Bupati agar segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat lebih-lebih Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk memeperhatikan nasib HK2 daerah dan mengangkatnya menjadi PNS secara bertahap. “Kehadiran kami hari ini menuntut pemerintah agar memperhatikan nasib HK2 dan bagi kami PNS adalah harga mati dan secara tegas kami menolak adanya tes CPNS di Kabupaten Bima,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Ia juga mendesak Bupati Bima agar menemui massa aksi dan menyatakan sikap terkait tuntutah ribuan HK2 di Kabupaten Bima tersebut. Selaih itu, Ida Gaffar menjelaskan, gerakan HK2 tidak hanya dilakukan di Kabupaten Bima saja, namun dilakukan serentak di seluruh wilayah indonesia.
“Melalui Forum HK2 Nasional kami telah menyepakati akan melakukan gerakan serentak dengan tuntutan yang sama di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu kami meminta Bupati atau Sekda Kabupaten Bima agar segera menyatakan sikap. Jika tidak kami akan terus melakukan aksi hingga tuntutan terpenuhi, bahkan bila perlu kami akan bermalam di sini,” ancamnya.
Menanggapi tuntutan massa aksi, Bupati Bima, Hj. Indah Damanyati Putri, S.E, berjanji akan menyampaikan aspirasi-aspirasi tersebut, Bupati juga akan membantu menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi HK2 ke pusat. Usai mendengarkan pernyataan bupati para pengunjuk rasapun membubarkan diri dengan tertib sekitar pukul. 13.20. Wita.(KS-RUL)
COMMENTS