Kursi panas namun empuk dan menjanjikan itu, kembali diperebutkan caleg di seluruh Indonesia. Tidak terkecuali di Kota Bima. 25 kursi yang b...
Kursi panas namun empuk dan menjanjikan itu, kembali diperebutkan caleg di seluruh Indonesia. Tidak terkecuali di Kota Bima. 25 kursi yang bisa diputar kiri-putar kanan saat sidang paripurna itu, seakan menjadi emas permata yang hanya boleh diambil dan dinikmati dalam kurun waktu lima tahun lamanya. Ada 400 Calon Legislatif (Caleg) yang menargetkan bisa di duduk di situ. Kini 25 kursi itu, tersisa tiga hari lagi mendapatkan jawaban siapa sesungguhnya yang akan mendapatkannya. Sebab, 17 April sebagai hari pencoblosan, pada hari itu pulalah diketahui 25 orang pemilik suara tertinggi. Kita tunggu hasilnya.
Kota Bima,KS- Menjadi wakil rakyat merupakan impian sebagian banyak orang. Setiap 5 tahun sekali, di suatu daerah ada ratusan orang berlomba – lomba ingin mendapatkan kursi dan jabatan mentereng itu serta meningatkan status sosial di masyarakat.
Di Kota Bima saja misalnya, untuk keseluruhan Daerah Pemilihan (Dapil), ada 400 orang calon anggota legislatif yang berkompetisi. Namun negara hanya menyediakan 25 kursi untuk ditempati calon yang beruntung.
Artinya, sebanyak 375 orang calon anggota legislatif harus menelan pil pahit untuk tidak terakomodir menjadi yang diiginkan. Padahal segala upaya telah dilakukan, termasuk merogoh kocek ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk memuluskan keinginan. Itu sudah menjadi rahasia umum dan terjadi di seluruh Indonesia.
Di mata rakyat, anggota legislatif merupakan sosok yang memiliki kemampuan dan kewenangan. Dipandang sebagai pejabat, dengan segudang ruang pengabdian yang bisa dilakukan untuk daerah dan konstiteun. 5 tahun dengan segala tunjangan yang harus diterima dari negara dan kewibawaan, menjadi salah satu pemantik orang ingin merebutnya.
Karena ini menjadi rebutan ratusan orang, lantas berapa sesungguhnya pendapatan yang diterima oleh anggota dewan di Kota Bima per bulan?
Ketua DPRD Kota Bima Samsurih yang ditemui media ini dan ditanya soal penerimaan setiap bulan lebih awal menjelaskan, pekerjaan menjadi wakil rakyat adalah pekerjaan pengabdian. Jika dilihat dari pendapatannya, tidak sebanyak dipikirkan oleh masyarakat.
Ia mengungkapkan, setiap bulan dewan menerima uang yang dirincikan dalam slip pendapatan. Pertama, uang representasi sebesar Rp 1.575.000, tunjangan istri Rp 157.500, tunjangan anak Rp 63 ribu, tunjangan jabatan Rp 2.283.750, tunjangan beras 310 ribu, uang paket 157.500. Kemudian tunjangan komisi Rp 91 ribu, tunjangan baleg 91 ribu, tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota dewan sebesar Rp 6.300.000.
“Ini hitungannya dibayar perbulan semua. Totalnya kurang lebih Rp 8 jutaan. Ini gaji yang disebut itu,” ungkapnya, Kamis (11/4).
Ditanya tunjangan mobil dan perumahan? Duta partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan, untuk unsur pimpinan yang sudah disediakan mobil dinas tidak mendapatkan tunjangan mobil. Artinya, hanya anggota dewan yang mendapatkan tunjangan tersebut masing-masing Rp 10 juta rupiah. Demikian juga untuk tunjangan perumahan, dialokasikan sebanyak Rp 10 juta.
“Pemberian tunjangan untuk mobil dan perumahan ini karena negara belum mampu untuk menyediakan mobil dinas dan perumahan untuk anggota dewan. Kalau negara mampu, berarti tunjangan itu tidak ada,” urainya.
Lantas pendapat yang bersumber dari perjalana dinas dan kunjungan ke luar daerah? Samsurih mengaku jika itu tugas yang memang tertuang dalam ketentuan dan harus dilaksanakan. Namun bentuk penganggarannya dilakukan dengan Real Cost.
Menurut dia, jika melihat dengan penerimaan setiap bulan tersebut, artinya tidak sebanding para kompetitor jika harus mengeluarkan uang yang tak sedikit.(KS-Aris)
 |
| Ilustrasi |
Kota Bima,KS- Menjadi wakil rakyat merupakan impian sebagian banyak orang. Setiap 5 tahun sekali, di suatu daerah ada ratusan orang berlomba – lomba ingin mendapatkan kursi dan jabatan mentereng itu serta meningatkan status sosial di masyarakat.
Di Kota Bima saja misalnya, untuk keseluruhan Daerah Pemilihan (Dapil), ada 400 orang calon anggota legislatif yang berkompetisi. Namun negara hanya menyediakan 25 kursi untuk ditempati calon yang beruntung.
Artinya, sebanyak 375 orang calon anggota legislatif harus menelan pil pahit untuk tidak terakomodir menjadi yang diiginkan. Padahal segala upaya telah dilakukan, termasuk merogoh kocek ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk memuluskan keinginan. Itu sudah menjadi rahasia umum dan terjadi di seluruh Indonesia.
Di mata rakyat, anggota legislatif merupakan sosok yang memiliki kemampuan dan kewenangan. Dipandang sebagai pejabat, dengan segudang ruang pengabdian yang bisa dilakukan untuk daerah dan konstiteun. 5 tahun dengan segala tunjangan yang harus diterima dari negara dan kewibawaan, menjadi salah satu pemantik orang ingin merebutnya.
Karena ini menjadi rebutan ratusan orang, lantas berapa sesungguhnya pendapatan yang diterima oleh anggota dewan di Kota Bima per bulan?
Ketua DPRD Kota Bima Samsurih yang ditemui media ini dan ditanya soal penerimaan setiap bulan lebih awal menjelaskan, pekerjaan menjadi wakil rakyat adalah pekerjaan pengabdian. Jika dilihat dari pendapatannya, tidak sebanyak dipikirkan oleh masyarakat.
Ia mengungkapkan, setiap bulan dewan menerima uang yang dirincikan dalam slip pendapatan. Pertama, uang representasi sebesar Rp 1.575.000, tunjangan istri Rp 157.500, tunjangan anak Rp 63 ribu, tunjangan jabatan Rp 2.283.750, tunjangan beras 310 ribu, uang paket 157.500. Kemudian tunjangan komisi Rp 91 ribu, tunjangan baleg 91 ribu, tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota dewan sebesar Rp 6.300.000.
“Ini hitungannya dibayar perbulan semua. Totalnya kurang lebih Rp 8 jutaan. Ini gaji yang disebut itu,” ungkapnya, Kamis (11/4).
Ditanya tunjangan mobil dan perumahan? Duta partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan, untuk unsur pimpinan yang sudah disediakan mobil dinas tidak mendapatkan tunjangan mobil. Artinya, hanya anggota dewan yang mendapatkan tunjangan tersebut masing-masing Rp 10 juta rupiah. Demikian juga untuk tunjangan perumahan, dialokasikan sebanyak Rp 10 juta.
“Pemberian tunjangan untuk mobil dan perumahan ini karena negara belum mampu untuk menyediakan mobil dinas dan perumahan untuk anggota dewan. Kalau negara mampu, berarti tunjangan itu tidak ada,” urainya.
Lantas pendapat yang bersumber dari perjalana dinas dan kunjungan ke luar daerah? Samsurih mengaku jika itu tugas yang memang tertuang dalam ketentuan dan harus dilaksanakan. Namun bentuk penganggarannya dilakukan dengan Real Cost.
Menurut dia, jika melihat dengan penerimaan setiap bulan tersebut, artinya tidak sebanding para kompetitor jika harus mengeluarkan uang yang tak sedikit.(KS-Aris)
COMMENTS