Sebagaimana visi-misi pasangan kepala daerah, Lutfi-Feri saat kampanye dulu, pejabat yang akan membantunya, mestilah yang bebas dari Korupsi...
Sebagaimana visi-misi pasangan kepala daerah, Lutfi-Feri saat kampanye dulu, pejabat yang akan membantunya, mestilah yang bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pejabat yang diangkat, sama sekali yang bersih dan tidak terjerat dan menjadi incaran penegak hukum karena terindikasi menyalagunakan keuangan negara. Pernyataan ini disampaikan, Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Alfian Indra Wirawan S Adm, menyikapi signal disampaikan Kejati NTB, bahwa lima item mega proyek Kota Bima akan memasuki babak baru yakni penyelidikan yang tentunya telah mengantongi banyak tersangka. Artinya akan ada banyak pejabat Pemkot Bima terkait dengan bidikan Kejati NTB itu yang akan terjerat persoalan pidana.
Kota Bima,KS- Spirit dan komitmen Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB menyelesaikan penyelidikan dari bidikan lima mega proyek di Kota Bima hingga mengisyaratkan telah mengantongi sejumlah tersangka dan telah pula memenuhi unsur merugikan Negara, patut diacungi jempol.
Sebagaimana diketahui, lima item mega proyek yang disasar Lembaga Adhiyaksa level provinsi itu, diantaranya mega proyek pembangunan Masjid Terapung, mega proyek pembangunan Taman Amahami yang keduanya terbangun di kawasan wisata Amahami, dibawah pengerjaan Dinas PUPR Kota Bima. Kemudian pengadaan tanah relokasi warga berdampak banjir yang berlokasi di pegunungan Kelurahan Sambinae, dibawah pengerjaan Dinas Perumahan Pemukiman (Perkim) Kota Bima. lalu dua item mega proyek pengerjaan Dam, yakni Dam Dadimboda Kelurahan Kodo dan Dam Kapao Kelurahan Lampe.
Atas kerja cepat Kejati NTB, apresiasi disampaikan, Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Alfian Indra Wirawan S Adm. Pada Stabilitas Minggu pekan kemarin, menaruh kepercayaan besar pada lembaga penegak hukum tersebut, untuk menuntaskan dan menyelesaikan serta memberikan kepastian hukum, seperti apa tindak pidana penyalagunaan keuangan Negara dan siapa saja pejabat terkait yang terkena bidikan sebagai tersangka dalam persoalan itu.
“Saya yakin lembaga Kejaksaan komit dan bersemangat menuntaskan kasus itu sampai ke akar-akarnya hingga menjadi terang benderang. Karena sejumlah item mega proyek itu, menjadi dinamika yang berkepanjangan selama ini, utamanya di meja pembahasan legislativ,”kata Alfian.
Jika dilinearkan dengan rencana mutasi pasca pemilu, apakah masih menempatkan pejabat yang menjadi bidikan, terjerat dan akan berhadapan dengan proses hukum, pada mutasi yang akan diputuskan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima, HM Lufti SE-Feri Sofian SH saatnya nanti ?, secara tegas Alfian yang juga Ketua Golkar Kota Bima ini, mengingatkan sekaligus mendesak kepala daerah, untuk tidak sekali-kali mengangkat dan atau memertahankan pejabat yang bernuansa KKN, apalagi sudah ada signal dari penegak hukum setingkat Kejati NTB, akan menjadi tersangka.
Menjawab wartawan, Alfian, meski sejumlah nama pejabat itu baru ditengarai atau ada dikantong penegak hukum akan menajdi tersangka, tentu harus menjadi cacatan penting dan sebagai bahan evaluasi bagi kepala daerah berikut Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan (Baperjakat),, untuk tidfak sekali-sekali, mengangkat kembali dan atau menempatkan mereka (pejabat) yang sudah terindikasi dimaksud.
“Kalau nama-nama pejabat itu masih bercokol dan ada dalam deretan aparatur yang dimutasi, maka ini preseden buruk bagi Walikota yang notabene mengusung visi-misi, pemerintahan yang bersih dari KKN,”sentilnya.
Digarisbawahi Alfian, Walikota patut mempertimbangkan dan menjadikan ini sebagai warning dalam tatakelola pemerintah serta dalam menempatkan pejabat yang bersih dan berwibawa, terhindar dari persoalan hukum serta tidak tercela pula dimata masyarakat. jika memaksakan mengangkat para pejabat sebagaimana maksud diatas, anasirnya, akan berdampak pula pada kredibilitas dan kewibawaan pemerintah dibawah kendali Lutfi-Feri.
“Jangan memaksakan mengangkat aparatur pejabat yang diincar dan terseret masalah hukum, karena hal itu sama saja membuat tergerus kewibawaan kepala daerah yang baru seumur jagung ini,”kata Alfian.
Wali Kota Bima melalui Plt Kabag Humasprotokol Setda Kota Bima, H A Malik MAP, terpisah, mengapresiasi sorotan dan masukan yang disampaikan Wakil ketua DPRD Kota Bima. Wali Kota bersama baperjakat diyakinkannya, akan menjadikan catatan dan evaluasi saat menentukan penempatan para pejabat yang akan menempati jabatan di OPD, jika saatnya digelar mutasi dan rotasi.
Tentu kata Malik, tidaklah mungkin Walikota selaku pemilik hak prerogative dalam mengangkat dan memberhentikan aparatur pejabat, tanpa melihat latar belakang pribadi, latar belakang disiplin ilmu dan yang pasti katanya, akan melihat sesorang pejabat itu bersih dimata hukum atau tidak sedang dan tidak pula terjerat persoalan korupsi.
“Pasti Wali Kota akan melatarbelakangi penempatan pejabat dengan melihat sejumlah indikator dan sisi bersih dari persoalan hukum,”yakinnya.(KS-Aris)
 |
| Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Alfian Indra Wirawan. Foto: kompas.com |
Kota Bima,KS- Spirit dan komitmen Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB menyelesaikan penyelidikan dari bidikan lima mega proyek di Kota Bima hingga mengisyaratkan telah mengantongi sejumlah tersangka dan telah pula memenuhi unsur merugikan Negara, patut diacungi jempol.
Sebagaimana diketahui, lima item mega proyek yang disasar Lembaga Adhiyaksa level provinsi itu, diantaranya mega proyek pembangunan Masjid Terapung, mega proyek pembangunan Taman Amahami yang keduanya terbangun di kawasan wisata Amahami, dibawah pengerjaan Dinas PUPR Kota Bima. Kemudian pengadaan tanah relokasi warga berdampak banjir yang berlokasi di pegunungan Kelurahan Sambinae, dibawah pengerjaan Dinas Perumahan Pemukiman (Perkim) Kota Bima. lalu dua item mega proyek pengerjaan Dam, yakni Dam Dadimboda Kelurahan Kodo dan Dam Kapao Kelurahan Lampe.
Atas kerja cepat Kejati NTB, apresiasi disampaikan, Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Alfian Indra Wirawan S Adm. Pada Stabilitas Minggu pekan kemarin, menaruh kepercayaan besar pada lembaga penegak hukum tersebut, untuk menuntaskan dan menyelesaikan serta memberikan kepastian hukum, seperti apa tindak pidana penyalagunaan keuangan Negara dan siapa saja pejabat terkait yang terkena bidikan sebagai tersangka dalam persoalan itu.
“Saya yakin lembaga Kejaksaan komit dan bersemangat menuntaskan kasus itu sampai ke akar-akarnya hingga menjadi terang benderang. Karena sejumlah item mega proyek itu, menjadi dinamika yang berkepanjangan selama ini, utamanya di meja pembahasan legislativ,”kata Alfian.
Jika dilinearkan dengan rencana mutasi pasca pemilu, apakah masih menempatkan pejabat yang menjadi bidikan, terjerat dan akan berhadapan dengan proses hukum, pada mutasi yang akan diputuskan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima, HM Lufti SE-Feri Sofian SH saatnya nanti ?, secara tegas Alfian yang juga Ketua Golkar Kota Bima ini, mengingatkan sekaligus mendesak kepala daerah, untuk tidak sekali-kali mengangkat dan atau memertahankan pejabat yang bernuansa KKN, apalagi sudah ada signal dari penegak hukum setingkat Kejati NTB, akan menjadi tersangka.
Menjawab wartawan, Alfian, meski sejumlah nama pejabat itu baru ditengarai atau ada dikantong penegak hukum akan menajdi tersangka, tentu harus menjadi cacatan penting dan sebagai bahan evaluasi bagi kepala daerah berikut Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan (Baperjakat),, untuk tidfak sekali-sekali, mengangkat kembali dan atau menempatkan mereka (pejabat) yang sudah terindikasi dimaksud.
“Kalau nama-nama pejabat itu masih bercokol dan ada dalam deretan aparatur yang dimutasi, maka ini preseden buruk bagi Walikota yang notabene mengusung visi-misi, pemerintahan yang bersih dari KKN,”sentilnya.
Digarisbawahi Alfian, Walikota patut mempertimbangkan dan menjadikan ini sebagai warning dalam tatakelola pemerintah serta dalam menempatkan pejabat yang bersih dan berwibawa, terhindar dari persoalan hukum serta tidak tercela pula dimata masyarakat. jika memaksakan mengangkat para pejabat sebagaimana maksud diatas, anasirnya, akan berdampak pula pada kredibilitas dan kewibawaan pemerintah dibawah kendali Lutfi-Feri.
“Jangan memaksakan mengangkat aparatur pejabat yang diincar dan terseret masalah hukum, karena hal itu sama saja membuat tergerus kewibawaan kepala daerah yang baru seumur jagung ini,”kata Alfian.
Wali Kota Bima melalui Plt Kabag Humasprotokol Setda Kota Bima, H A Malik MAP, terpisah, mengapresiasi sorotan dan masukan yang disampaikan Wakil ketua DPRD Kota Bima. Wali Kota bersama baperjakat diyakinkannya, akan menjadikan catatan dan evaluasi saat menentukan penempatan para pejabat yang akan menempati jabatan di OPD, jika saatnya digelar mutasi dan rotasi.
Tentu kata Malik, tidaklah mungkin Walikota selaku pemilik hak prerogative dalam mengangkat dan memberhentikan aparatur pejabat, tanpa melihat latar belakang pribadi, latar belakang disiplin ilmu dan yang pasti katanya, akan melihat sesorang pejabat itu bersih dimata hukum atau tidak sedang dan tidak pula terjerat persoalan korupsi.
“Pasti Wali Kota akan melatarbelakangi penempatan pejabat dengan melihat sejumlah indikator dan sisi bersih dari persoalan hukum,”yakinnya.(KS-Aris)
COMMENTS