Keberadaan asosiasi para kontraktor seperti Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (Gapensi) kerap meradang dan kecewa. Alkisah proses tende...
Keberadaan asosiasi para kontraktor seperti Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (Gapensi) kerap meradang dan kecewa. Alkisah proses tender dan penujukan pada setiap musim proyek dikeluarkan pemerintah, selalu memunculkan jeritan para kontraktor yang tergabung dalam asosiasi ini. Betapa tidak, proses tender dan penunjukan paket proyek, sangat minim dimenangkan atau didapatkan kuasa pengerjaan oleh kontraktor yang bernaung di Gapensi. Justeru orang diluar itulah yang mendominasi perolehan pekerjaan. Padahal, perusahaan tingkat lokak dan daerah ini, juga penyumbang pajak.
Kota Bima,KS-Kamis kemarin, puluhan kontraktor yang tergabung dalam Gapensi Kabupaten Bima yang berkantor di samping Dinas PUPR Kota Bima, menggelar rapat koordinasi dengan jajaran pengurus Gapensi tersebut.
Terpantau Stabilitas, rapat yang dipimpin Ketua Gapensi Kabupaten Bima Ir Rusdi H Adnan dan Sekretarisnya, Drs Usman H Abdulah, dalam rangka menyamakan persepsi dan konsep internal menyoal ketimpangan dan indikasi pengaturan baik saat proses tender dan juga penujukan paket proyek yang ada di Kabupaten dan Kota Bima.
Ketua Gapensi, Ir Rusdin H Adnan, menggarisbawahi, maksud dan tujuan diadakan rapat koordinasi internal ini, menyerap informasi dan keluhan anggota asosiasi Gapensi yang merupakan kumpulan kontraktor lokal Bima, terkait ketimpangan dan indikasi pengaturan paket proyek tender yang selalu merugikan para kontraktor yang tergabung dalam asosiasi Gapensi Kabupaten Bima.
Rusdi mengatakan, selama ini kontraktor selalu dirugikan dengan praktek proses tender dan penujukan yang dibijaki secara tersebunyi, masif dan terstruktur oleh pemangku kebijakan pemberi proyek. Sepertinya kata dia, selama ini, siapa pemenang dan yang akan mengerjakan paket proyek yang ditenderkan atau di tunjuk langsung, selalu diluar dugaan dan sepertinya sudah ada orangnya.
“Lebih banyak percumanya para anggota kontraktor yang tergabung pada Gepensi, saat mengikuti proses tender. Meski diakui proses lelang proyek sudah secara online, tetapi pemenangnya sudah ada sebelumnya. Bagi kami yang tergabung dalam Gapensi, hanya menelan kekecewaan saja, selalu saja ada kesalahan administrasi dalam data penawaran kami. Ini dirasakan seluruh anggota kontraktor yang tergabung pada Gapensi, “Katanya.
Untuk itu, Rusdi yang didampingi Sekretarisnya, meminta pada pemerintah dan pemberi proyek, agar dalam proses lelang dan penunjukan paket pengerjaan proyek, harus disertai tim dari Kejaksaan dan Kepolisian untuk mengawasi langsung proses tender dimaksud. Hal ini penting katanya, agar semua proses administrasi pelelangan terlihat jujur, transparan dan adil dengan menunjung tinggi pemerataan bagi para kontraktor lokal.
Selama ini juga keluhnya, pemerintah Kabupaten khususnya, sepertinya tidak menganggap ada keberadaan Gapensi sebagai sebuah asosiasi para kontraktor. Mestinya minimal mendengarkan saran dan masukan pihaknya, dalam teknis dan administrasi serta pengalokasian paket proyek. Sehingga kesan dimonopoli beberapa pihak tidak terjadi lagi.
“Bagaimana mau menyejahterakan pengusaha lokal yang masih kelas menengah kebawah ini, kalau praktek pengalokasian proyek sudah diatur lebih awal pada orang tertentu yang memiliki kedekatan dengan pemerintah. Inikan tidak sehat dalam menatakelola pembagian porsi kerja bagi pengusaha lokal,”tudingnya.
Tidak itu saja, katanya, dalam rapat koordinasi internal tersebut, seluruh kontraktor yang tergabung pada Gapensi Kabupaten Bima, dalam waktu dekat akan melayangkan surat undangan pada asosiasi yang sama di Kota Bima dan juga asosiasi serupa yakni Gapeksindo. Katanya, hal itu dalam rangka sama-sama mengadvokasi keinginan transparansi dalam proses lelang dan penunjukan paket proyek oleh pemerintahan Kabupaten Bima.
Adapun tiga poin yang disepakati dalam rapat internal BPC Gapensi Kabupaten Bima, Jelas Rusdin, Seluruh anggota dibawah naungan BPC Gapensi Kabupaten Bima sepakat akan ambil bagian untuk mengikuti setiap pelelangan barang dan jasa yang ada di lingkup pemerintahan Kabupaten Bima. Kemudian, BPC Gapensi Kabupaten Bima akan meminta pendapingan kepada aparat hukum untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap proses barang dan jasa dilingkup pemerintahan Kabupaten Bima. poin ketiga yang disepakati yakni, akan melakukan koordinasi dengan asosiasi konstrkusi yang lain guna bersama-sama melakukan pengawasan terhadap proses pelelangan yang ada. (KS-Aris)
 |
| Ketua Gapensi Kabupaten Bima, Ir.Rusdin H.Adnan |
Kota Bima,KS-Kamis kemarin, puluhan kontraktor yang tergabung dalam Gapensi Kabupaten Bima yang berkantor di samping Dinas PUPR Kota Bima, menggelar rapat koordinasi dengan jajaran pengurus Gapensi tersebut.
Terpantau Stabilitas, rapat yang dipimpin Ketua Gapensi Kabupaten Bima Ir Rusdi H Adnan dan Sekretarisnya, Drs Usman H Abdulah, dalam rangka menyamakan persepsi dan konsep internal menyoal ketimpangan dan indikasi pengaturan baik saat proses tender dan juga penujukan paket proyek yang ada di Kabupaten dan Kota Bima.
Ketua Gapensi, Ir Rusdin H Adnan, menggarisbawahi, maksud dan tujuan diadakan rapat koordinasi internal ini, menyerap informasi dan keluhan anggota asosiasi Gapensi yang merupakan kumpulan kontraktor lokal Bima, terkait ketimpangan dan indikasi pengaturan paket proyek tender yang selalu merugikan para kontraktor yang tergabung dalam asosiasi Gapensi Kabupaten Bima.
Rusdi mengatakan, selama ini kontraktor selalu dirugikan dengan praktek proses tender dan penujukan yang dibijaki secara tersebunyi, masif dan terstruktur oleh pemangku kebijakan pemberi proyek. Sepertinya kata dia, selama ini, siapa pemenang dan yang akan mengerjakan paket proyek yang ditenderkan atau di tunjuk langsung, selalu diluar dugaan dan sepertinya sudah ada orangnya.
“Lebih banyak percumanya para anggota kontraktor yang tergabung pada Gepensi, saat mengikuti proses tender. Meski diakui proses lelang proyek sudah secara online, tetapi pemenangnya sudah ada sebelumnya. Bagi kami yang tergabung dalam Gapensi, hanya menelan kekecewaan saja, selalu saja ada kesalahan administrasi dalam data penawaran kami. Ini dirasakan seluruh anggota kontraktor yang tergabung pada Gapensi, “Katanya.
Untuk itu, Rusdi yang didampingi Sekretarisnya, meminta pada pemerintah dan pemberi proyek, agar dalam proses lelang dan penunjukan paket pengerjaan proyek, harus disertai tim dari Kejaksaan dan Kepolisian untuk mengawasi langsung proses tender dimaksud. Hal ini penting katanya, agar semua proses administrasi pelelangan terlihat jujur, transparan dan adil dengan menunjung tinggi pemerataan bagi para kontraktor lokal.
Selama ini juga keluhnya, pemerintah Kabupaten khususnya, sepertinya tidak menganggap ada keberadaan Gapensi sebagai sebuah asosiasi para kontraktor. Mestinya minimal mendengarkan saran dan masukan pihaknya, dalam teknis dan administrasi serta pengalokasian paket proyek. Sehingga kesan dimonopoli beberapa pihak tidak terjadi lagi.
“Bagaimana mau menyejahterakan pengusaha lokal yang masih kelas menengah kebawah ini, kalau praktek pengalokasian proyek sudah diatur lebih awal pada orang tertentu yang memiliki kedekatan dengan pemerintah. Inikan tidak sehat dalam menatakelola pembagian porsi kerja bagi pengusaha lokal,”tudingnya.
Tidak itu saja, katanya, dalam rapat koordinasi internal tersebut, seluruh kontraktor yang tergabung pada Gapensi Kabupaten Bima, dalam waktu dekat akan melayangkan surat undangan pada asosiasi yang sama di Kota Bima dan juga asosiasi serupa yakni Gapeksindo. Katanya, hal itu dalam rangka sama-sama mengadvokasi keinginan transparansi dalam proses lelang dan penunjukan paket proyek oleh pemerintahan Kabupaten Bima.
Adapun tiga poin yang disepakati dalam rapat internal BPC Gapensi Kabupaten Bima, Jelas Rusdin, Seluruh anggota dibawah naungan BPC Gapensi Kabupaten Bima sepakat akan ambil bagian untuk mengikuti setiap pelelangan barang dan jasa yang ada di lingkup pemerintahan Kabupaten Bima. Kemudian, BPC Gapensi Kabupaten Bima akan meminta pendapingan kepada aparat hukum untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap proses barang dan jasa dilingkup pemerintahan Kabupaten Bima. poin ketiga yang disepakati yakni, akan melakukan koordinasi dengan asosiasi konstrkusi yang lain guna bersama-sama melakukan pengawasan terhadap proses pelelangan yang ada. (KS-Aris)
COMMENTS