Kota Bima,KS,- Aktifis dan pegiat LSM, Senin pekan kemarin mendatangi Dinas Dikbud Kota Bima. kedatangan sejumlah aktifis ini, menanyakan me...
Kota Bima,KS,-Aktifis dan pegiat LSM, Senin pekan kemarin mendatangi Dinas Dikbud Kota Bima. kedatangan sejumlah aktifis ini, menanyakan mengapa pencairan anggaran yang menjadi hak PKBM begitu sulit.
Hanya saja ujungnya terjadi debat kusir anta pegiat LSM dengan sejumlah pejabat berwenang di dinas tersebut. Debat mempermasalahkan pencairan anggaran PKBM pada program Longlish tahun 2019, hingga terjadi adu mulut dengan Kabid PNFI, Abdul Hafid, yang didugakan pegiat ini sebagai biang yang mempersulit pencairan anggaran.”Dinas telah mengabaikan surat perintah dari Walikota Bima tentang program Longlish kesetaraan dalam kegiatan Paket A,B dan C yang diselenggarakan oleh sejumlah lembaga PKBM Kota Bima,”kata sejumlah aktifis.
Dalam aksi adu mulut tersebut berlangsung di ruangan Kadis Dikbud Kota Bima terdengar meledak suara memanas, Aksi adu mulut tersebut saling menyerang dengan cara adu argumentasi tentang regulasi dalam program tersebut dan sempat memanas namun cepat redam.
Mendapat sorotan tajam hingga debat kusir itu, Abdul Hafid menanggapi, Dinas belum koordinasi dengan Pihak Inspektorat Kota Bima tentang pencairan tersebut. Gayungpun bersambut, alasan Kabid PNFI tersebut, hanya mengada-ada dan sengaja mempersulit Lembaga PKBM dalam pencairan dan itupu diluar juknis program longlish sementara pihak dinas sendiri sudah melakukan monitoring tentang keberadaan lembaga PKBM di Kota Bima.
Padahal kata sejumlah aktifis, seluruh lembaga PKBM yang mendapatkan program tersebut, sudah memiliki data warga belajar yang terdaftar dalam Dapodik sehingga orang pusat menetapkan lembaga PKBM yang memenuhi syarat sesui dengan Data Dapodik agar pihak daerah melalui dinas terkait sudah bisa mencairkan anggaran tersebut sesuai dengan jumlah warga belajar yang terdaftar di dapodik.
Masih menurut salah seorang perwakilan Lembaga tersebut, di kota Bima paling lambat proses pencairan tahap satu tanggal 25 Agustus untuk tahap ke dua Tanggal 2 September denga ln jumlah data yang masuk di loglis. sementara di kabupaten udah mau masuk pencarian tahap ke dua, Untuk Provinsi NTB suadah mencairkan dan melaksanakan kegiatan tahap kedua diantaranya Kabupaten Bima dan Dompu. artinya Dinas dikbud Kota Bima tidak memahami tentang program tersebut dan telah gagal menyelesaikan masalah dengan mitranya yang dimaksud adalah Lembaga PKBM.
Pegiat LSM dan wakil PKBM berharap, Dinas Dikbud Kota Bima segera dicairkan uang lembaga PKBM masing- masing supaya bisa melaksanakan kegiatan program tersebut.
Tidak itu saja, aktifis juga mempermasalahkan, dugaan SK Plt. Kepala SKB Kota Bima dinilai siluman, telah dibiayai lembaga PKBM, dalam aksi demo beberapa waktu lalu, sebagai fitnah yang diujarkan Kabid PNFI.
Atas informasi yang beredar tersebut sejumlah aktivis dan LSM kembali beradu mulut dengan Kabid PNFI yang berlangsung di ruangan Kadis setempat. Saat itu perwakilan PKBM membatah keras telah mebiayai aksi demo. “Kami melakukan pergerakan aksi demo itu murni dari diri kami sebagai bentuk kritikan terhadap oknum Kabid PNFI Abdul Hafid yang mengusul Ibu Intansari menjadi Plt SKB Kota Bima tampa ada koordinasi dengan kadis dikbud dan SK Plt tersebut adalah SK siluman,”ucap Budiman dihadapan Kabid PNFi dan Kadis Dikbud.
Sementara itu, Kadis Dikbud kota Bima DR.H.Syamsuddin menyampaikan tidak tahu tentang pengusukalan ibu Intansari ke walikota menjadi Plt SKB.
“Teman -teman aktivis menilai bahwa ada oknum Dinas yang melakukan tidakan kejahatan itu, saya sarankan laporkan pihak hukum supaya nanti bisa mengungkap siapa dibalik semua kejadian ini,”sarannya.(KS-Qi)
Hanya saja ujungnya terjadi debat kusir anta pegiat LSM dengan sejumlah pejabat berwenang di dinas tersebut. Debat mempermasalahkan pencairan anggaran PKBM pada program Longlish tahun 2019, hingga terjadi adu mulut dengan Kabid PNFI, Abdul Hafid, yang didugakan pegiat ini sebagai biang yang mempersulit pencairan anggaran.”Dinas telah mengabaikan surat perintah dari Walikota Bima tentang program Longlish kesetaraan dalam kegiatan Paket A,B dan C yang diselenggarakan oleh sejumlah lembaga PKBM Kota Bima,”kata sejumlah aktifis.
Dalam aksi adu mulut tersebut berlangsung di ruangan Kadis Dikbud Kota Bima terdengar meledak suara memanas, Aksi adu mulut tersebut saling menyerang dengan cara adu argumentasi tentang regulasi dalam program tersebut dan sempat memanas namun cepat redam.
Mendapat sorotan tajam hingga debat kusir itu, Abdul Hafid menanggapi, Dinas belum koordinasi dengan Pihak Inspektorat Kota Bima tentang pencairan tersebut. Gayungpun bersambut, alasan Kabid PNFI tersebut, hanya mengada-ada dan sengaja mempersulit Lembaga PKBM dalam pencairan dan itupu diluar juknis program longlish sementara pihak dinas sendiri sudah melakukan monitoring tentang keberadaan lembaga PKBM di Kota Bima.
Padahal kata sejumlah aktifis, seluruh lembaga PKBM yang mendapatkan program tersebut, sudah memiliki data warga belajar yang terdaftar dalam Dapodik sehingga orang pusat menetapkan lembaga PKBM yang memenuhi syarat sesui dengan Data Dapodik agar pihak daerah melalui dinas terkait sudah bisa mencairkan anggaran tersebut sesuai dengan jumlah warga belajar yang terdaftar di dapodik.
Masih menurut salah seorang perwakilan Lembaga tersebut, di kota Bima paling lambat proses pencairan tahap satu tanggal 25 Agustus untuk tahap ke dua Tanggal 2 September denga ln jumlah data yang masuk di loglis. sementara di kabupaten udah mau masuk pencarian tahap ke dua, Untuk Provinsi NTB suadah mencairkan dan melaksanakan kegiatan tahap kedua diantaranya Kabupaten Bima dan Dompu. artinya Dinas dikbud Kota Bima tidak memahami tentang program tersebut dan telah gagal menyelesaikan masalah dengan mitranya yang dimaksud adalah Lembaga PKBM.
Pegiat LSM dan wakil PKBM berharap, Dinas Dikbud Kota Bima segera dicairkan uang lembaga PKBM masing- masing supaya bisa melaksanakan kegiatan program tersebut.
Tidak itu saja, aktifis juga mempermasalahkan, dugaan SK Plt. Kepala SKB Kota Bima dinilai siluman, telah dibiayai lembaga PKBM, dalam aksi demo beberapa waktu lalu, sebagai fitnah yang diujarkan Kabid PNFI.
Atas informasi yang beredar tersebut sejumlah aktivis dan LSM kembali beradu mulut dengan Kabid PNFI yang berlangsung di ruangan Kadis setempat. Saat itu perwakilan PKBM membatah keras telah mebiayai aksi demo. “Kami melakukan pergerakan aksi demo itu murni dari diri kami sebagai bentuk kritikan terhadap oknum Kabid PNFI Abdul Hafid yang mengusul Ibu Intansari menjadi Plt SKB Kota Bima tampa ada koordinasi dengan kadis dikbud dan SK Plt tersebut adalah SK siluman,”ucap Budiman dihadapan Kabid PNFi dan Kadis Dikbud.
Sementara itu, Kadis Dikbud kota Bima DR.H.Syamsuddin menyampaikan tidak tahu tentang pengusukalan ibu Intansari ke walikota menjadi Plt SKB.
“Teman -teman aktivis menilai bahwa ada oknum Dinas yang melakukan tidakan kejahatan itu, saya sarankan laporkan pihak hukum supaya nanti bisa mengungkap siapa dibalik semua kejadian ini,”sarannya.(KS-Qi)
COMMENTS